Gakkumdu Padangpariaman Perkuat Koordinasi Jelang Pemilu 2019
Ketua Panwaslu Padangpariaman Zainal Abidin didampingi Koordiv PHL Syaiful Al Islamy dan Kordiv Penindakan dan Pelanggaran Pemilu Anton Ishaq menyerahkan SK Gakkumdu Kepada Kajari Pariaman Efrianto,
Sintoga ---- Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Padangpariaman serahkan Surat Keputusan Gakkumdu Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Propinsi Sumatera Barat dan susunan Gakkumdu Kabupaten Padangpariaman, di Kantor Panwaslu Kabupaten Padangpariaman di Sintoga, Selasa (15/5) .

Dalam rapat koordinasi di kantor itu membicarakan gagasan seluruh anggota sentra Gakkumdu agar jalannya sesuai dengan yang diamanatkan oleh Perbawaslu No 9 Tahun 2018 serta UU No 7 Tahun 2017.

"Sekaligus perkenalan antara tiga elemen yang ada dalam Gakumdu. Tujuanya agar terciptanya solidaritas dalam mengawal pemilu dari pelanggaran yang ada pada setiap tahapan," ujar Ketua Panwaslu Padangpariaman Zainal Abidin.

Ia menekankan pentingnya kerjasama dan koordinasi yang baik antara Panwaslu Padangpariaman, Polres Padangpariaman, Polres Pariaman serta Kejaksaan Negeri Pariaman dalam penanganan pelanggaran pemilu.

"Itu harapan utama kita," kata dia.

Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman Efrianto mengatakan, kerjasama yang solid elemen Gakkumdu Padangpariaman bukan hanya dalam masalah laporan dan sengketa pemilu saja, namun juga berfungsi untuk sarana silaturahmi elemen penegak hukum dan penyelenggara pemilu dalam menegakkan keadilan pemilu 2019 di Kabupaten Padangpariaman.

'Sehingga terwujudnya pemilu yang berintegritas dan profesioanal, adil dan kepastian hukum yang kuat,” katanya.

Koordinator Gakkumdu Padangpariaman Anton Ishaq menjelaskan, sentra Gakkumdu merupakan lembaga penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu pada setiap tahapan.

Oleh sebab itu Gakkumdu mesti cermat dan bijak dalam melihat persoalan dugaan pelanggaran.

"Baik oleh masyarakat, peserta pemilu dan penyelenggara pemilu di setiap tingkatan,” kata Anton yang juga Koordinator Divisi Penindakan dan Pelanggaran tersebut.

Menurut Anton, dengan luasnya Padangpariaman maka pihaknya melibatkan dua Polres. Dia berharap akan saling bahu-membahu dengan Kejari Pariaman dan Panwaslu Padangpariaman dalam menegakan keadilan pemilu yang mestinya dipatuhi. (Wis/OLP)
Golkar, Gerindra dan PBB Rangkul Perempuan Potensial Untuk Kursi DPRD Pariaman
Ketua DPD Golkar Kota Pariaman Mardison Mahyuddin
Pariaman ----- Sejumlah partai politik (parpol) peserta Pemilu 2019 pastikan syarat keterwakilan 30 persen calon anggota legislatif perempuan, tidak menjadi kendala bagi parpol dalam menyusun daftar Bakal Calon Anggota Legislatif (Bacaleg).

Ketua DPD Partai Golongan Karya (Golkar) Kota Pariaman Mardison Mahyuddin mengatakan, pihaknya selalu berkomitmen menghadirkan keterwakilan perempuan secara substansial. Menurutnya, keterwalikan 30 persen perempuan dalam DCT, tujuannya memberikan peluang perempuan secara luas.

"Kita mengupayakan representasi politik perempuan yang lebih proporsional, adil, setara dan substantif.  Kita awali dengan proses rekrutmen caleg perempuan yang potensial meraih kursi di DPRD. Bukan menempatkan caleg perempuan untuk sebatas syarat penyusunan daftar caleg saja," kata dia.

Ia menilai, penyusunan caleg perempuan bukanlah menjadi permasalahan tunggal dalam keterwakilan perempuan pada pemilu. Masih minimnya anggota legislatif di hampir semua tingkatan, menandakan keterwakilan perempuan menjadi yang jamak di Indonesia.

Menurutnya, sulitnya caleg perempuan berkompetisi juga disebabkan caleg perempuan belum optimalnya menggarap segmentasi kelompok pemilih perempuan. Padahal, pemilih perempuan lebih banyak dibandingkan pemilih laki-laki.

Ia mengaku, dalam perekrutan caleg pemilu 2019 partainya telah mulai sejak lama. Meskipun belum membuka pendaftaran secara resmi, namun pihaknya telah memantau sejumlah perempuan potensial untuk diajukan sebagai caleg ke KPU Kota Pariaman.

"Jika mampu mengoptimalkan segmentasi pemilih perempuan, tentu ini menjadi peluang yang besar. Segmen pemilih perempuan paling banyak," pungkasnya.

Ketua DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kota Pariaman Mimi Elfita Cilalek Manih menyebut, antusiasme bacaleg perempuan cukup tinggi. Pendaftaran yang baru dimulai pekan silam, 50 persen pendaftar adalah perempuan. Pendaftaran bacaleg DPC Gerindra Kota Pariaman akan berakhir pekan kedua.
      
"Pekan pertama saja sudah banyak caleg perempuan. Ini parameter, antusiasme politisi perempuan dam pemilu 2019 ini," katanya.
      
Ia menyebut, bacaleg nantinya akan didaftarkan ke KPU Kota Pariaman sebagai Daftar Calon, setelah dilakukan seleksi internal oleh pengurus masing-masing parpol.
      
DPC Gerindra Kota Pariaman berkomitmen akan menempatkan bacaleg perempuan potensial terpilih.

"Bacaleg perempuan yang dapat berkompetisi dengan bacaleg laki-laki," ujarnya.

Ditambahkannya, di internal DPC Gerindra Kota Pariaman sendiri memiliki sejumlah politisi perempuan potensial, buktinya, satu-satunya srikandi anggota DPRD Kota Pariaman, berasal dari Gerindra.
        
"Bacaleg perempuan yang kita daftarkan ke KPU nanti, bukan untuk syarat kouta 30 persen perempuan saja. Namun benar-benar caleg yang punya peluang atau potensial mendapatkan kursi. Jika memungkinkan dari sisi aturan, bacaleg perempuan kita tempatkan di nomor urut kecil," ulasnya.
        
Hal senada juga diungkapkan Ketua DPC Partai Bulan Bintang (PBB) Kota Pariaman, Fadly. Syarat keterwakilan perempuan tidak menjadi kendala parpol pimpinan Yusril Ihza Mahendra itu.
       
"Di internal DPC kita sendiri, ada banyak politisi perempuan yang berpotensi. Mereka ikut dalam penjaringan kali ini. Belum lagi bacaleg perempuan yang berasal dari eksternal parpol, sehingga syarat ini bukan kendala," sebut Fadly.
      
Ia menyebut, pemberdayaan perempuan tidak hanya ketika ada pemilu saja. Peningkatan kapasitas politisi perempuan di PBB juga rutin dilakukan.
      
"Kita juga lakukan pendidikan politik, pengurus perempuan juga kita beri porsi sama. Tidak ada pembedaan," pungkasnya. (Nanda)
Walinagari se Padangpariaman Diimbau Ikut Sosialisasikan Pemilu 2019
Wabup Suhatri Bur, anggota Bawaslu Sumbar, KPU Padangpariaman dan Panwaslu Padangpariaman beserta pengurus parpol bertekad sukseskan Pemilu 2019
Padangpariaman ----- Berbagai pihak terkait di Padangpariaman nyatakan kesiapannya mensukseskan pemilihan umum serentak 2019. Kurang dari 360 hari lagi, atau tanggal 17 April 2019, pemilu serentak akan helat. Dua pesta demokrasi diselenggarakan, yakni pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, DPR RI, DPD RI dan pemilihan presiden dan wakil presiden 2019.
        
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Padangpariaman, Zulfahmi menegaskan, berbagai persiapan telah KPU selesaikan. Pertama, pihaknya telah melakukan tahapan penerimaan berkas dokumen dan verifikasi faktual dokumen keanggotaan parpol peserta pemilu 2019. Dalam tahapan ini, 16 parpol telah ditetapkan sebagai peserta pemilu 2019 mendatang.
       
Di tahapan selanjutnya, KPU Padangpariaman telah membentuk penyelenggara adhoc PPK dan PPS. Penyelenggara adhoc yang terbentuk mulai bekerja
       
"Saat ini KPU serentak secara nasional sedang melaksanakan pemutakhiran dan penyusunan data pemilih. Dalam tahapan ini, diminta agar masyarakat memberikan data akurat sehingga penyusunan data pemilih pemilu serentak 2019 valid," ujarnya saat pageralan seni dan budaya menyosong tahun pemilu 2019 di Padangpariaman, Sabtu (21/4).
       
Penyelanggaraan pemilu terbilang 2019 berat. Selain dilaksanakan secara bersamaan, namun juga terjadinya pengurangan komisiomer KPU dari 5 orang menjadi 3 orang. Pengurangan komisioner ini berdampak pada penumpukan bidang dari dua divisi yang dikurangi.
      
"Penyelenggara (KPU) tidak bisa bekerja sendiri jika tidak didukung seluruh elemen dan pihak terkait. Pemilu serentak tahun depan berat," kata dia.
       
Wakil Bupati Padangpariaman, Suhatri Bur mengatakan, jika pihaknya secara optimal mensosialisasikan pemilu serentak 2019 kepada masyarakat. Ia mengaku, dalam banyak kesempatan, ajakan dan penyampaikan informasi tentang tahapan pemilu 2019 terus ia lakukan.
     
Selain sosialisasi, Pemerintah Kabupaten Padangpariaman juga mendukung tahapan penyusunan data pemilih yang saat ini sedang berlangsung. Menurut Suhatri, aturan terbaru terkait data pemilih mengharuskan pemilih memiliki KTP atau telah melakukan perekaman data KTP Elektronik.
      
"Kami terus optimalkan perekaman data KTP Elektronik ini. Karena dalam aturan kekinian, pemilih haruslah yang telah memiliki KTP Elektronik atau telah melakukan perekaman KTP. Hal ini tentu saja menjadi ancaman bagi pemilih yang belum memiliki ataupun merekam data. Untuk itu kami akan terus optimalkan perekaman data KTP elektronik ini," ulasnya.
       
Mantan Ketua KPU Padangpariaman ini, mengajak walinagari yang tergabung dalam Forum Walinagari se Kabupaten Padangpariaman ikut mensosialisasikan pemilu serentak 2019. Walinagari adalah mitra stratrgis KPU Padangpariaman mensosialisasikan hal itu kepada masyarakat.
       
Di sisi lain, aktivitas kampanye dan diskusi politik di media sosial adalah ancaman bagi demokrasi di Indonesia. Penyebaran isu politik yang belum terkofirmasi kebenarannya dikuatirkan mengganggu stabilitas politik pada pemilu 2019 ini. 
       
"Jangan sampai aktivitas kita di media sosial merusak kehidupan demokrasi yang sedang dibangun saat. Kami mengimbau masyarakat menggunakan media sosial secara bijak dan tepat," pungkasnya.
      
Kesiapan pada pemilu serentak 2019 juga disampaikan Kordiv Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Sumatera Barat, Vifner.
      
"Kami sudah membentuk panitia pengawasan adhoc yakni Panwascam dan PPL di tingkat nagari, seluruhnya sudah mulai menjalankan fungsi pengawasan," jelasnya.
      
Dari identifikasi yang dilakukan, permasalahan pemutakhiran data pemilih masih menjadi persoalan yang merata di Sumatera Barat.
      
"Banyaknya pemilih potensial pemilu 2019 di Padangpariaman yang belum merekam data KTP Elektronik. Hal ini juga terjadi didaerah lain. Khusus di Padangpariaman kami dapatkan informasi jika 60 ribu lebih pemilih potensial belum merekam data KTP elektroniknya. Ini adalah ancaman. Makanya perlu upaya optimal agar masyarakat terdaftar dan terakomodir sebagai pemilih," imbuhnya.
      
Vifner yang juga mantan Ketua KPU Padangpariaman ini menyebut jika perubahan regulasi kepemiluan, khususnya pemilu serentak 2019 belum sepenuhnya dipahami peserta pemilu. Padahal, pergeseran aturan ini memuat perbedaan yang signifikan dibandingkan aturan sebelumnya. Ia meminta agar KPU mengoptimalkan sosialisasi regulasi seperti Undang-Undang kepemiluan kepada peserta pemilu.
     
"Kampanye caleg saja diatur dalam regulasi yang baru ini. Dulu bebas, kini dibatasi, ditetapkan jadwalnya. Masih banyak regulasi baru yang jauh berbeda dengan regulasi sebelumnya. KPU harus seoptimal mungkin mensosialisasikannya," pungkasnya. (Nanda)
Perkenalkan "Sang Sura", Pagelaran Seni Budaya KPU Pariaman Berlangsung Sukses
Ketua KPU Kota Pariaman Boedi Satria perkenalkan maskot Pemilu serentak 2019 "Sang Sura"
Pariaman ---- Pagelaran seni dan budaya menyonsong tahun pemilu 2018 di Kota Pariaman berlangsung meriah.
         
Dalam pagelaran yang dipusatkan di Panggung Utama Pantai Gondariah ini, sejumlah kesenian tradisional Pariaman seperti indang dan kesenian gandang tasa bertemakan pemilu serentak 2019. Pagelaran ditutup lagu minang oleh artis minang Rayola.
         
Ketua KPU Kota Pariaman, Boedi Satria mengatakan pagelaran seni dilaksanakan secara serentak se Indonesia menyambut tahun pemilu serentak 2019 pada 17 April 2019 mendatang.
       
 "Diselenggarakan untuk menyonsong tahun pemilu serentak 2019," kata Boedi, Sabtu (21/4) siang.
         
Boedi berkata, berbagai tahapan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden pun telah dilakukan oleh KPU. Tahapan awal, penerimaan dan verifikasi parpol calon peserta pemilu selesai dilaksanakan. 16 parpol akhirnya ditetapkan sebagai peserta pemilu 2019.
          
Saat ini, kata dia, tahapan yang berlangsung adalah penyusunan data pemilih pemilu serentak 2019. Penyusunan data pemilih dilakukan dengan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih. Berbeda dengan daerah lain, KPU Kota Pariaman tidak melakukan coklit, seperti yang dilakukan KPU lain.
       
"Kita sudah melakukan coklit dalam tahapan pilkada 2018. DPT pilkada yang telah kita tetapkan saat ini, akan dijadikan DPS pemilu serentak 2019," ulasnya.
         
Ia mengajak pihak terkait mensukseskan rangkaian kegiatan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden 2019 dengan mensosialisasikan secara luas tahapan pemilu serentak 2019.
         
"Keberhasilan penyelenggaraan tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara saja, namun perlu dukungan seluruh pihak," pintanya.
        
Dalam pagelaran itu, KPU Kota Pariaman juga memperkenalkan "Sang Sura" yang menjadi maskot Pemilu Serentak 2019, motto dan jingle pemilu 2019 yakni "pemilih berdaulat negara kuat" dan jingle berjudul "pemilih berdaulat negara kuat".
       
Asisten I Sekretariat Daerah Kota Pariaman Yaminu Rizal mengatakan jika pesta demokrasi 2019 bukan beban penyelenggara saja.
       
Apalagi kata dia penyelenggaraan pemilu serentak 2019 berat karena berisisan dengan tahapan pemilihan walikota dan wakil walikota Pariaman 2018.
      
"Seluruh pihak bertanggung jawab mensukseskan pemilu serentak ini. Ini adalah tahun politik, kita harus mendukung secara bersama-sama," katanya.
        
Ia menyebut, partisipasi politik masyarakat merupakan indikator peningkatan kualitas penyelenggaran pemilu. Namun hingga saat ini, partisipasi pemilih masih menjadi persoalan dalam setiap penyelenggaraan pemilu.
       
"Keterlibatan ataupun partisipasi menjadi permasalahan pada sejarah penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Untuk mengoptimalkan hal tersebut diperlukan dukungan seluruh pihak agar partisipasi masyarakat aktif," ujarnya.
        
Di samping itu, ia mengimbau parpol peserta pemilu 2019 melakukan pendidikan politik kepada masyarakat dan menjaga situasi agar kondusif selama pemilu berlangsung. Tidak saling hujat antar caleg atau pun ikut menyebar berita bohong terhadap lawan politik.
        
"Kampanye harus mendidik, jangan ada praktik kampanye hitam, karena yang jadi peserta adalah dunsanak kita juga," katanya. (Nanda)
KPU Pariaman Lantik PPK dan PPS Pemilu 2019
Ketua KPU Pariaman lantik anggota PPK dan PPS Pemilu 2019 di Balaikota Pariaman. Foto/Nanda
Pariaman ----- Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) mengalami pengurangan pada penyelenggaraan pemilu 2019. Jika penyelenggaraan pilkada 2018, PPK beranggotakan 5 orang, pada pemilu berkurang menjadi 3 orang.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pariaman melantik Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se Kota Pariaman dalam rangka pemilu 2019.

"PPK pemilu 2019 yang dilantik saat ini merupakan PPK yang terlibat pada Pilkada Kota Pariaman 2018. 5 orang anggota PPK yang terlibat penyelenggaraan Pilkada 2018 dievaluasi dan hasilnya dirampingkan menjadi 3 orang anggota PPK penyelenggara pemilu 2019," ujar Ketua KPU Pariaman Boedi Satria usai pelantikan PPK dan PPS pemilu 2019 di Balaikota Pariaman, Kamis (8/3).

Sementara itu, PPS saat ini dilantik juga berasal dari panitia yang terlibat penyelenggaraan Pilkada 2018. Dari hasil evaluasi yang dilakukan, 22 anggota PPS yang terlibat pada Pilkada 2018 diganti.

"22 orang anggota PPS kita ganti berdasarkan hasil evaluasi yang kita lakukan. Berbagai pertimbangan, termasuk kinerja juga menjadi pertimbangan kami," sebutnya.

Ia juga meminta agar PPK dan PPS yang menjadi panitia penyelenggara pemilu 2019 di tingkat kecamatan dan desa itu, terus mempelajari aturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu 2019. Hal tersebut untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan PPK dan PPS terkait aturan penyelenggaraan pemilu.

"Anggota PPK dan PPS solid. KPU Kota Pariaman tidak ingin mendengar atau mendapatkan laporan anggota PPK atau pun PPS bertengkar," ulasnya.

Sekretaris Daerah Kota Pariaman Indra Sakti menyebut, pengurangan jumlah anggota PPK dan pergantian PPS tidak mengganggu penyelanggaraan pemilu 2019 di Kota Pariaman.

"Dua agenda pada 2019 yakni pileg dan pilpres berat. Dengan dikurangi anggota PPK, tentu  berat. Kami berharap, penyelenggara tetap profesional," kata dia.

Indra Sakti meminta agar penyelenggara tetap netral dan independen dalam menyelenggarakan Pemilu 2019 di Kota Pariaman.

"Jika panitia tidak netral tentu penyelenggaraan tidak berjalan dengan baik. Apapun itu, netralitas penyelenggara penting," pungkasnya. (Nanda)