Panwaslu Pariaman Capai Target Pengawasan Partisipatif Masyarakat di Pilwako
Jajaran Panwaslu deklarasikan Pilkada Pariaman tanpa SARA dan politik uang (advertorial)
~ Hingga selesainya tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan, belum satupun pelanggaran yang masuk ke Panwaslu Kota Pariaman ~

~ Kondusifitas pasca pemungutan dan penghitungan suara yang terjadi di Pilwako Pariaman, mencabut status kerawanan 3 yang disematkan ~

 Pariaman ----- Panitia Pangawas Pemilu  (Panwaslu) Kota Pariaman mengklaim pengawasan partisipatif terwujud dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman 2018. Hal itu terlihat pada tahapan puncak Pilwako Pariaman pada saat pemungutan dan penghitungan suara.

Nyaris tidak ada pelanggaran yang terjadi pada tahapan krusial ini. Selama tahapan itu berlangsung, tidak ada temuan dari pihak pengawas pemilu. Demikian  juga dengan laporan pelanggaran oleh tim sukses, partai politik dan warga Kota Pariaman. 


Ketua Panwaslu Pariaman Elmahmudi paparkan kesiapan Panwaslu Pariaman kepada anggota DPD RI Leonardy Harmainy sehari sebelum pungut hitung. (advertorial)
Hingga selesainya tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan, belum satupun pelanggaran yang masuk ke Panwaslu Kota Pariaman.
      
Ketua Panwaslu Kota Pariaman Elmahmudi, Sabtu (30/6), di Pariaman menyebut, tahapan pemungutan dan penghitungan suara hanya menemukan kesalahan administrasi, seperti kesalahan penulisan atau pencatatan. Kesalahan itu, bisa diperbaiki pada rapat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan dan tidak merubah hasil perolehan suara pasangan calon.


Jajaran Panwaslu Pariaman bersama walikota dan kapolres saat pantau kesiapan TPS. (advertorial)

     
Praktik tindakan politik uang atau "money politic" menurutnya, adalah momok bagi demokrasi di Indonesia, klaimnya juga tidak terjadi. Masa tenang, hingga beberapa waktu sesaat sebelum masyarakat menggunakan hak pilih di TPS, adalah waktu yang rawan terjadi politik uang.

Istilah serangan fajar yang mengumpamanakan pemberian uang atau barang tertentu, untuk mengintervensi pilihan politik pemilih yang dilakukan pada waktu dinihari atau hingga pagi hari, sebut dia tidak terjadi.
       
Dikatakannya, meskipun potensi politik uang itu selalu ada pada setiap tahapan, namun pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh pemilih, tim pemenangan masing-masing dan petugas pengawas, nyatanya dapat mencegah tindakan pelanggaran pidana pemilu. 
      
"Kerawanan money politic yang kita kuatirkan itu bisa saja terjadi. Politik uang ini bisa saja terjadi pada tahapan manapun. Namun dengan partisipasi pengawasan oleh pihak terkait, kerawanan ini tidak terjadi," ungkap Elmahmudi.
      
Ia menilai, keterlibatan masyarakat secara aktif mengantisipasi politik dilatari oleh dua hal. Keduanya juga didorong oleh motif yang berbeda. Pertama, kerawanan politik uang pada masa tenang hingga tahapan pemungutan suara tidak terjadi, karena disikapi oleh paslon dan tim. Kekuatiran terganggunya kantong suara oleh intervensi politik uang, disikapi dengan pengawasan aktif oleh masyarakat. Tim dikerahkan melakukan pengawasan.
      
“Partisipasiya terwujud untuk memastikan jika tim kompetitor dari paslon lain tidak melakukan tindakan bagi-bagi uang mempengaruhi polihan politik pendukung. Motif politis ini, nyatanya mendorong masyarakat aktif mengawasi jalannya pilwako,” rincinya.
     
Pada sisi lain, imbuhnya, masyarakat yang tidak terafiliasi dengan pasangan calon juga ikut mengawasi kerawanan politik uang. Kekuatiran rusaknya demokrasi oleh praktik politik uang, mendorong masyarakat mengawasi dan melakukan pencegahan terhadap politik uang.
     
Selain pengawasan masyarakat, langkah pencegahan secara terstruktur dan massiv yang dilakukan jajaran Panwaslu Kota Pariaman dengan melakukan patroli keliling Kota Pariaman, berperan mencegah terjadinya politik uang. Keberadaan petugas Panwas TPS yang memiliki ruang lingkung pengawasan di kawasan TPS, juga disebut membuat pengawasan dan tindakan pencegahan pelanggaran berjalan optimal.

Pengawasan kerawanan politik yang dilakukan oleh tim paslon secara aktif, membantu Panwaslu Kota Pariaman yang mengalami keterbasan personil dan petugas pengawasan.
     
Ditambahkannya, saat ini Panwaslu Kota Pariaman telah selesai melakukan penindakan terhadap 5 pelanggaran selama tahapan pilwako Pariaman berlangsung. Dua pelanggaran netralitas ASN telah mendapatkan rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara, 1 kasus pidana pemilu terkait netralitas kepala desa telah mendapatkan putusan pengadilan, dua kasus pelanggaran administrasi berupa penyebaran bahan kampanye diluar ketentuan juga telah diberikan sanksi.
       
“Dari 5 pelanggaran yang kita tangani, 1 kasus merupakan laporan dari masyarakat, 1 kasus temuan yang informasi awalnya dari masyarakat, sedangkan 3 kasus lainnya murni temuan petugas. Sebetulnya ada banyak laporan yang disampaikan oleh masyarakat, Namun tidak semua memenuhi unsur dan bukti, sehingga tidak ditindalanjuti. Namun jika distatistikkan, partisipasi pengawasan oleh masyarakat mencapai 20 persen,” imbuhnya.
       
Elmahmuni mengatakan, sedikitnya pelaporan pelanggaran selama Pilwako Pariaman jangan dimaknai sebagai wujud rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi pemilihan. Namun, tepat dimaknai sebagai keberhasilan langkah pencegahan pelanggaran. Perspektif keberhasilan upaya pencegahan, dilihat dari minimnya pelanggaran yang terjadi.
      
Pengembangan pengawasan partisipatif oleh Panwaslu adalah kewajiban yang diberikan sesuai dengan pasal 104 huruf (f) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang memuat kewajiban Bawaslu, salah satunya mengembangkan pengawasan partisipatif.

“Kita sudah lakukan pengembangan pengawasan partisipatif, salah satunya dengan mengadopsi kearifan lokal menjadikan lapau atau kedai sebagai pusat pengawasan partisipatif di desa dan dusun yang ada di Kota Pariaman. Filosofi batabuik, bukti kedewasaan orang Pariaman berpolitik,” kata dia
       
Elmahmudi juga mengaresiasi kedewasaan masyarakat Kota Pariaman dalam berpolitik. Terbaginya dukungan warga Kota Pariaman kepada tiga pasangan calon, nyatanya tidak membuat masyarakat bergesekan.
      
“Meski pada awal pendaftaran dan penetapan calon hingga akhir masa kampanye, ketegangan antara pendukung dan simpatisan paslon terjadi. Namun usai penghitungan suara, kembali mencair. Masing-masing paslon saling memberikan ucapan selamat,” katanya.
     
Kondusifitas paska pemungutan dan penghitungan suara yang terjadi di Pilwako Pariaman, mencabut status kerawanan 3 yang disematkan kepada Kota Pariaman oleh Mabes Polri. (Advetorial)
Alasan Panwaslu Pariaman Perbolehkan Paslon Beri Tausiyah Ramadhan
Panwaslu Pariaman dan Bawaslu Sumbar kampanyekan politik tanpa uang di Pariaman. Foto/Nanda
Pariaman ----- Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Pariaman tidak melarang calon walikota dan wakil walikota Pariaman memberikan tausiyah Ramadhan atau penyampaian materi lain di masjid dan musala selama bulan Ramadhan.
    
Ketua Panwaslu Kota Pariaman, Elmahmudi mengatakan, calon diperbolehkan bertindak sebagai da'i ataupun pemateri dalam kegiatan di rumah ibadah, namun dilarang mengatasnamakan calon.
    
"Boleh-boleh saja, asalkan tidak ada penyebutan diri sebagai calon peserta Pilwako Pariaman 2018. Boleh berceramah," terangnya saat menggelar rakor dengan stake holder terkait pengawasan Pilwako Pariaman, Rabu (30/5) sore.
     
Menurut Elmahmudi, calon dalam memberikan materi atau tausiyah tidak memuat unsur kampanye yang meliputi memperkenalkan profil calon, mengajak, mengimbau dan mengarahkan memilih paslon tertentu. Demikian juga pembawa acara, tidak diperkenankan memperkenalkan pemberi tausiyah adalah salah satu pasangan calon.
    
"Selama tidak ada unsur muatan kampanye tiga unsur itu, pasangan calon diperbolehkan," ulasnya.
     
Dari hasil pengawasan yang dilakukan Panwaslu Kota Pariaman, sudah ada calon yang bertidak sebagai da'i dan memberikan tausiyah keagamaan di masjid dan musala. Namun sejauh ini, belum ditemukan pelanggaran yang memanfaatkan kegiatan keagamaan atau rumah ibadah sebagai ajang kampanye.
     
Selain penyampain tausiyah, Panwaslu Kota Pariaman juga mengingatkan agar paslon berhati-hati dalam memberikan sumbangan. Niat untuk beramal, bisa berujung pidana politik uang, apabila pemberian tersebut memuat unsur kampanye.
     
"Ini juga rawan terjadi pelanggaran politik uang. Aturan tidak melarang paslon memberikan sumbangan ataupun materi tertentu. Namun jangan sampai ada materi kampanyenya. Jangan ada ajakanan, suruhan dan penyebutan bahwa sumbangan dari paslon. Namun cukup menyebutkan sumbangan mengatasnamakan pribadi, bukan sebagai calon," imbuhnya.
     
Dikatakannya, Panwaslu Kota Pariaman dan Kamenag Kota Pariaman telah mengeluarkan edaran bersama agar tidak ada aktivitas kampanye di masjid selama penyelenggaraan Pilwako Pariaman 2018.
     
"Sejauh ini belum ada laporan atau temuan tentang adanya pihak yang menggunakan mesjid untuk kampanye," pungkasnya. (Nanda)
Jelang Pilkada, Panwaslu Pariaman Segera Rekrut 155 Panwas TPS
Panwaslu Pariaman deklarasikan Pilkada tanpa politik uang beberapa waktu lalu. Foto/Nanda
Pariaman ----- Panitia Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Panwas TPS) mulai direkrut. 155 orang petugas akan ditempatkan di masing-masing TPS guna mengawasi tahapan pungut dan hitung suara pemilihan walikota dan wakil walikota Pariaman 2018 pada 27 Juni 2018 mendatang.
      
Ketua Panwaslu Kota Pariaman Elmahmudi didampingi Kepala Sekretariat Panwaslu Kota Pariaman Riky Falantino di Pariaman, Selasa (22/5), menjelaskan pihaknya telah mengumumkan informasi seleksi Calon Panwas TPS pada Senin (21/5) kemaren.

Selain diumumkan di kantor Panwascam dan kantor desa/kelurahan, informasi seleksi Panwas TPS, dapat dilihat pada akun facebook resmi Panwaslu Kota Pariaman.
      
Menurutnya, Panwascam yang bertanggung jawab melakukan pembentukan Panwas TPS. Mulai menerima berkas pendaftaran calon Panwas TPS sejak saat pengumuman hingga 27 Mei 2018 mendatang. Diharapkannya banyak masyarakat yang mendaftar sehingga Panwas yang terseleksi nantinya benar-banar kompeten.
     
Ia menjabarkan, penelitian berkas administrasi dilakukan pada 21 hingga 27 Mei 2018, perbaikan administrasi calon Panwas TPS pada 28 Mei 2018 dan tes wawancara pada 1 Juni 2018 dan pelantikan Panwas TPS oleh Panwascam pada 3 Juni 2018.

Calon anggota Panwas TPS hanya dilakukan tes wawancara oleh Panwascam masing-masing kecamatan. Selain dilakukan wawancara berkaitan tugas dan fungsi Panwas TPS, peserta seleksi akan lebih digali rekam jejaknya guna memastikan tidak terafiliasi dengan paslon dan parpol pendukung.
     
"Lebih dioptimalkan menggali rekam jejak calon Panwas TPS nya. Mungkin ada terafiliasi atau tidak dengan paslon atau parpol," kata Elmahmudi.
      
Menurut dia, Panwas TPS memilki masa kerja satu bulan, yakni 23 hari sebelum dan 7 hari pasca pungut hitung.
      
"Panwas TPS difokuskan mengawasi proses pergeseran logistik, pemungutan dan penghitungan suara, dan rekapitulasi," pungkasnya. (Nanda)
Panwaslu Pariaman "Atur" Sumbangan Paslon dan Tim Selama Safari Ramadhan
Bawaslu dan Panwaslu Pariaman kampanyekan tolak politik uang. Foto: pariamantoday.com/Nanda

Alai Gelombang ---- Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Pariaman Elmahmudi mengatakan, pemberian sumbangan dari pasangan calon dan tim pemenangan rawan terjebak pada praktik politik uang atau “money politik”.
           
Menurutnya, pemberian sumbangan berupa sedekah, infak dan zakat, tidaklah dilarang. Hal itu adalah hak pribadi. Namun pada tahapan kampanye pemberian sumbangan dalam bentuk apapun diatur. Bukan aturan yang dibuat Panwaslu, namun Undang-Undang yang mengaturnya.
           
Katanya, sejauh sumbangan itu diberikan atas nama pribadi tidak menjadi persoalan. Bukan sebagai pasangan calon atau tim pemenangan dan kader partai pengusung dari pasangan calon.
           
“Pemberian sumbangan dapat diberikan atas nama pribadi tanpa harus menyebutkan embel-embel atau status sebagai paslon dan tim pemenangan,” ujarnya.
           
Menurut Elmahmudi, ada beberapa unsur yang membuat sumbangan yang diberikan  memenuhi kategori pidana pemilu politik uang. Sumbangan yang diberikan pasangan calon, tim dan pihak lain, memenuhi kegiatan kampanye. Pemberian sumbangan yang dilarang adalah memuat unsur kampanye, yakni tidak ada penyebutan bahwa sumbangan dari paslon, jangan ada pengenalan profil calon dan jangan ada ajakan memilih paslon.
           
“Sumbangan yang diberikan oleh paslon, tim pemenangan dapat dikategorikan dalam politik uang. Menyumbang tidak dilarang, itu harus bagi yang memiliki rezeki tentu saja. Namun jangan sampai memenuhi unsur kampanye di situ. Jika terdapat unsur itu saat pemberian sumbangan, jelas memenuhi politik uang,” tegasnya saat rakor dengan tim paslon dan awak media beberapa waktu silam.
           
Ia juga mengimbau pengurus masjid, mubaliq agar tidak menyelipkan muatan kampanye dalam penyampaian tausiyah atau khutbah selama tahapan kampenye berlangsung. Kegiatan safari Ramadhan yang berlangsung rentan dijadikan momentum untuk mengkampanyekan paslon tertentu. Tidak hanya dilakukan pengurus masjid atau mubaliq, paslon sendiri kadang ikut melakukan.
           
Panwaslu Kota Pariaman, kata dia, tidak melarang paslon melakukan safari Ramadhan, asalkan tidak ada unsur kampanye.
           
“Terkadang pengurus masjid atau calon yang bersosialisasi di masjid atau rumah ibadah. Tanpa disadari ada di sana pihak-pihak yang dilarang ikut dalam kegiatan kampanye. Ada kepala desa, ada ASN di sana. Ini sama dengan menjebak mereka dalam kegiatan kampanye. Makanya, jangan melakukan kegiatan kampanye di masjid,” pungkasnya.
           
Sementara itu, Praktisi Media Oyong Liza Piliang menilai, safari Ramadhan harus dioptimalkan paslon untuk bersosialisasi dengan masyarakat. Hal tersebut dapat dilakukan asal jangan melanggar larangan kampanye di rumah ibadah.
           
“Calon yang sudah dikenal tentu tanpa berbicarapun masyarakat sudah menilai dan tahu bahwa dia adalah calon. Tidak perlu harus naik mimbar untuk bersosialisasi. Begitu juga dengan sumbangan, calon tetap bisa menyumbang tanpa harus melanggar aturan. Calon yang dikenal akan diutungkan,” ujar dia. (Nanda)
Kalender MARI Dalam Lokal SMP 3 Pariaman, Guru Tuduh Murid
Petugas Panwas mencopot kalender MARI yang terletak di ruang belajar mengajar di SMP Negeri 3 Pariaman. Foto/Nanda
Pariaman ----- Wakil Kepala Bidang Kurikulum SMP Negeri 3 Pariaman Rosmani membantah jika pihak sekolah ataupun guru memasang kalender tanda gambar pasangan calon walikota dan wakil walikota Pariaman, Mahyuddin dan Muhammad Ridwan di ruangan kelas belajar SMP Negeri 3 Pariaman.
      
Sebelumnya, Panwaslu Kecamatan Pariaman Selatan menemukan satu kalender tanda gambar pasangan MARI terpasang di ruangan kelas VII.3 SMP Negeri 3 Pariaman pada Selasa (24/4).
      
Ia mengaku baru mengetahui adanya kalender yang terpasang di dua ruangan kelas SMP Negeri 3 Pariaman, setelah kedatangan pihak Panwascam Pariaman Selatan ke sekolah. Ia telah mengklarifikasi di internal sekolah, diketahui kalender dipasang oleh siswa kelas. Bukan oleh guru ataupun pihak sekolah.
     
"Kalender itu inisiatif dari siswa kelas. Mungkin tidak ada kalender, dipasanglah kalender ini. Saya kira kalender ini dia bawa dari rumah. Guru yang mengajar di kelas mungkin mengetahui ada kalender, namun tidak tahu jika kalender yang ada tanda gambar dilarang terpasang di fasilitas sekolah," jelas Rosmani.
     
Disebutkannya, minimnya sosialisasi, menyebabkan masih banyaknya ASN di SMP Negeri 3 Pariaman yang belum memahami batasan dan larangan bagi ASN dalam pilkada 2018.
     
"Belum ada sosialisasi ke kami. Bahkan larangan berkomentar dan menyukai postingan tekait paslon, itu pun baru saya tahu. Yang jelas kami netral pada pilkada," tegasnya.
     
Terpisah, Kooordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Panwaslu Kota Pariaman, Riswan mengatakan, temuan tersebut telah ditindaklanjuti. Kini, Panwascam Pariaman Selatan sedang melakukan klarifikasi mendalami atas temuan itu.
     
"Panwascam sudah klarifikasi dengan pihak sekolah, sementara ini masih dalam kajian kita," pungkasnya di Pariaman, Jumat (27/4). (Nanda)
"Supernya Kewenangan Panwaslu" Elmahmudi: Jika Tak Kami Jalankan Akan Kena Sanksi
Ketua Panwaslu Kota Pariaman Elmahmudi. Foto/Nanda Eko Putra
~Pelanggaran yang terjadi pun kadang disebabkan ketidaktahuan pelaku pelanggaran. Di sisi lain, minimnya pemahaman kadang menimbulkan anggapan arogansi penyelenggara.

~Lima temuan dan laporan dugaan pelanggaran telah diproses. Terdapat 1 dugaan pelanggaran pidana pemilihan telah diteruskan kepada kepolisian, 2 pelanggaran netralitas ASN telah diteruskan kepada KASN Indonesia, dan 2 pelanggaran administrasi diteruskan ke KPU Kota Pariaman.

Pariaman ---- Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Pariaman, Elmahmudi di Pariaman, Kamis (19/4) mengatakan, pergantian regulasi kepemiluan membawa perubahan besar bagi tatanan pemilu di Indonesia. Sayangnya, masih banyak elemen masyarakat belum mengikuti dan memahami perubahan aturan ini.

Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Pemilu Panwaslu Kota Pariaman Riswan. Foto/Nanda Eko Putra


Elmahmudi berkata, setidaknya sejarah perubahan regulasi perbaikan sistim pemilu ditandai dengan penerbitan peraturan. Dimulai dari lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang mengembalikan pemilihan kepada daerah dilakukan langsung oleh rakyat, bukan melalui anggota DPRD. Itu pun adalah perbaikan sistim pilkada. 


Anggota Panwaslu Kota Pariaman Zaiyar. Foto/Nanda Eko Putra


Regulasi tersebut kembali diperbaharui dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Perppu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Tidak hanya sampai di situ, erbaikan sistim dan penyelenggaraan pemilu kembali dilakukan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

"Terakhir Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang," sebutnya.

Elmahmudi didampingi anggota Panwaslu Zaiyar dan Riswan mengatakan, perubahan regulasi, kongkritnya terlihat dari pengaturan kepada hal berkaitan pemilu dan pilkada. Hal yang dulunya kosong dan tidak diatur, sekarang diatur. Dulunya bebas dan bahkan liar, sekarang dibatasi dan dikontrol. Dulunya tidak dapat dikenakan sanksi atas pelanggaran, tetapi sekarang diatur ada sanksinya.

"Tak ayal, pelanggaran yang terjadipun kadang disebabkan ketidaktahuan pelaku pelanggaran. Di sisi lain, minimnya pemahaman ini, kadang menimbulkan anggapan lain terhadap penyelenggara. Bahkan, Panwaslu dianggap "over action", sembarang tindak, bahkan arogan," sambungnya.

Padahal, kata dia, pembatasan dan penindakan yang dilakukan oleh Panwaslu adalah menjalankan perintah perundang-undangan. Jika tidak melaksanakan kewenangan yang diberikan, berarti Panwaslu telah melakukan pelanggaran. Komisioner Panwaslu pun bisa di DKPP kan dan dijatuhi sanksi atas pelanggaran etik. 

"Dahulu pengaturan netralitas para pihak yang dilarang terlibat dalam kampanye sangat lemah, tetapi sekarang aturannya diperkuat dan ketat. Dahulu kewenangan penyelenggara dibatasi, sekarang diperluas. Perubahan besar inilah yang membuat keterkejutan bagi sebagian peserta pemilihan dan elit politik kota Pariaman, apalagi oleh masyarakat grassroot (akar rumput)," kata Elmahmudi.

Menurut Elmahmudi, perubahan terlihat pada regulasi antara penyelenggaraan pemilihan kepada daerah tahun 2013 jauh berbeda jika disandingkan dengan pilkada 2018 ini.
Rentangnya sangat jauh. Dicontohkannya, seperti pengadaan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK). Pada aturan pilkada sebelumnya, APK dan BK tidak dilakukan pembatasan. Pencetakan dan pemasangan diserahkan kepada masing-masing pasangan calon dan tim sukses. Berbeda pada aturan pilkada 2018 ini, APK dan BK dibatasi dan difasilitasi oleh KPU. Pembuatan dan pemasangan tidak lagi dilakukan oleh pasangan calon.

"Perubahan regulasi pilkada saat ini dengan pilkada 2013 yakni perubahan aturan tentang iklan sosialisasi pemerintah dalam bentuk baliho, umbul. Pada pilkada 2013 silam, tidak diatur. Sedangkan pada penyelenggaraan pilkada 2018, tidak diperbolehkan," sambungnya.

Dampak lain, perubahan regulasi adalah memperkuat kelembagaan penyelenggara pemilu. Jika status Panwaslu pada awal berdirinya hanyalah lembaga ad hoc. Terbentuk hanya pada saat tahapan pemilu saja. Dengan regulasi baru, kurun 2007 hingga 2011, Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi telah menjadi lembaga penyelenggara pemilu permanen.

Kini, di 2018, Panwaslu di kabupaten dan kota menunggu dipermanenkan. Selain penguatan lembaga pengawas pemilu, penguatan kewenangan juga diberikan kepada pengawas pemilu.

"Misalnya pada pilkada 2013, sangketa proses pilkada dilakukan ditingkat Bawaslu Provinsi saja. Kini, Panwaslu di kabupaten dan kota bisa memproses dan memutus sangketa proses. Misalnya pada sangketa proses pencalonan, Panwaslu kabupaten dan kota bisa membatalkan pencalonan peserta pilkada. Inilah salah satu bentuk penguatan kewenangan yang diberikan oleh regulasi," sebutnya.

Supaya tidak menimbulkan keterkejutan dari masyarakat dan peserta pada pemilihan kepala daerah 2018 atas perubahan regulasi pada Pilwako tahun 2018, Panwaslu Kota Pariaman semaksimal mungkin melakukan sosialisasi, menyampaikan imbauan, membangun koordinasi, menyurati pihak-pihak terkait.

"Memaksimalkan ini, Panwaslu Kota Pariaman juga telah membentuk Lapau Pengawasan Partisipatif di 71 desa dan kelurahan di Kota Pariaman. Keberadaannya sebagai media pendidikan dan transpormasi informasi kepemiluan dan kepengawasan kepada masyarakat. Lapau Partisipatif ini salah satu bentuk penerapan kewenangan baru Panwaslu, mengembangkan strategi pengawasan partisipatif untuk mencegah tindakan pelanggaran pemilu, sekaligus instrumen pendidikan kepada masyarakat atau pemilih secara luas," imbuhnya.

Sementara terkait hasil pengawasan pemilihan walikota dan wakil walikota Pariaman 2018, terang Elmahmudi, 5 temuan dan laporan dugaan pelanggaran telah diproses. Terdapat 1 dugaan pelanggaran pidana pemilihan, telah diteruskan kepada kepolisian, 2 pelanggaran netralitas ASN telah diteruskan kepada KASN Indonesia, dan 2 pelanggaran administrasi diteruskan ke KPU Kota Pariaman.

 "Hasil pengawasan dan laporan yang kami proses, sudah kita limpahkan. Ada dugaan pelanggaran berkaitan netralitas ASN, pidana pemilihan dan pelanggaran administrasi," tutupnya. (Nanda)