Resmikan LPP, Bawaslu RI: LPP Mampu Minimalisir Gesekan Masyarakat di Pilwako Pariaman
Kordiv Hukum Bawaslu RI bersama Walikota Pariaman, Bawaslu Sumbar, Bawaslu Kota Pariaman, KPU Kota Pariaman disambut atraksi pencak silat. FOTO/Nanda
Pariaman ----- Lapau Pengawasan Partisipasif (LPP) dalam rangka pemilihan walikota dan wakil walikota Pariaman 2018 diresmikan, Rabu (21/2) siang. Peresmian dilakukan langsung oleh Koordinator Divisi Hukum Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Fritz Edwar Siregar, yang dipusatkan disalah satu LPP di Desa Kampung Apar Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman. 
Kordiv Bawaslu R Fritz Edwar Siregar beri sambutan pembukaan launching LPP. Foto/Nanda


Peresmian LPP ditandai dengan pembukaan selubung papan dan pelepasan balon launching LPP oleh Fritz Edwar Siregar, didampingi jajaran Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dan Bawaslu kabupaten dan kota se provinsi Sumatera Barat.

Bawaslu RI membuka selubung tanda launching LPP Kota Pariaman. Foto/Nanda


Terobosan baru dengan menerapkan nilai kearifan lokal dipilih Panwaslu (kini disebut Bawaslu) Kota Pariaman, melakukan pengembangan pengawasan partisipatif. Tiga tempat yang menjadi pusat kegiatan masyarakat “Piaman” yakni Surau, Lapau dan Balai (pasar). Namun, lapau dinilai tempat yang tepat mengembangkan pengawasan partisipatif.

Walikota Mukhlis Rahman dampingi Bawaslu RI lepas balon tanda launching LPP. Foto/Nanda


Ketua Bawaslu Kota Pariaman, Elmahmudi dalam sambutannya mengatakan, keberadaan Lapau Pengawasan Partisipatif merupakan terobosan yang dilakukan Bawaslu Sumatera Barat mengembangkan pengawasan partisipatif pada pemilihan walikota dan wakil walikota Pariaman 2018.

Acara makin meriah dengan makan bersama dengan masyarakat usai launching LPP. Foto/Nanda


Ia menjelaskan, lahirnya program LPP sendiri, dilatarbelakangi perluasan tugas Bawaslu, untuk mengembangkan pengawasan partisipatif. Pengembangan tersebut oleh Bawaslu Kota Pariaman dijabarkan melalui program LPP. Dipilihnya "Lapau" sebagai titik sentral pengawasan partisipatif, dikarenakan tingginya interaksi aktivitas yang menyangkut segala aspek sosial masyarakat di Kota Tabuik ini.

“Aktivitas masyarakat sangat tinggi di lapau, tidak hanya membahas politik Pilkada, bahkan rembug arah pembangunan kota ataupun desa kadang berawal dari obrolan dilapau,” jelasnya.

Ia berharap, LPP tidak hanya fokus mendorong munculnya pengawasan yang masif saja. Namun berkembang menjadikan LPP sebagai sekolah pendidikan politik non formal dan mendorong kematangan masyarakat dalam politik.

“Kita berharap LPP desa dan kelurahan yang ada di kota Pariaman dan menjadikan lapau sebagai pusat informasi tentang pengawasan Pilkada Kota Pariaman 2018. Tentunya ini adalah upaya yang terstruktur, sistematis dan masif mewujudkan pengawasan partisipatif,” ulasnya.

Sementara itu memberikan informasi tentang pengawasan partisipatif dan sosialiasi pilkada, 71 LPP yang tersebar di desa dan keluarahan, akan dikunjungi oleh jajaran Panwaslu Kota Pariaman, KPU Kota Pariaman, Panwascam, PPL.

“Selain sosialisasi, LPP juga dapat dijadikan sebagai media pertemuan penyelenggara dengan masyarakat yang ingin melaporkan pelanggaran pemilu. Keberadaan LPP diharapkan dapat mencegah praktik politik uang, politisasi SARA dan kampanye hitam selama masa pemilihan walikota dan wakil walikota Pariaman,” kata dia.

Menurut dia, LPP juga mengadopsi “Koding atau Kopi Dinding” yang tengah populer di kalangan masyarakat perkotaan saat ini. Bagi masyarakat yang mungkin lupa bawa uang ke lapau, dapat membayar menggunakan pin yang telah dikonversikan dalam nilai segelas minuman kopi gratis yang disediakan oleh Bawaslu Kota Pariaman di masing-masing LPP.

Ketua Bawaslu Sumatera Barat, Surya Elfitrimen menyebutkan, Lapau Pengawasan Partisipatif (LPP) pertama kali dilaunching di Kota Pariaman. Latar belakang munculnya LPP merupakan ide dari Bawaslu Kota Pariaman untuk mengembangkan pengawasan partisipatif pada pemilihan walikota dan wakil walikota Pariaman 2018 di Kota Pariaman.

“Program LPP tersebut telah dikonsultasikan, langsung direkomendasikan oleh Bawaslu Sumatera Barat kepada Bawaslu RI, akhirnya program LPP disetujui,” sebut Surya.

Ia meminta seluruh pihak terkait mendukung program LPP sebagai pusat pengawasan partisipatif di desa dan kelurahan di Kota Pariaman.

“Ini perlu didukung penuh oleh seluruh pihak,” ujarnya singkat.

Dukungan keberadaan LPP sebagai upaya pengembangan pengawasan partisipatif disampaikan Walikota Pariaman Mukhlis Rahman. Ia mengapresiasi program LPP sebagai basis pengawasan partisipatif mengawasi Pilkada Kota Pariaman yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kota Pariaman.

“Lapau yang memiliki peran strategis memanfaatkan tingginya aktivitas masyarakat. Sebagai pusat aktifitas, lapau menjadi pusat informasi dan keterangan, bahkan kebijakan pemerintah, besok orang akan dimutasi siapa yang akan menjadi pejabat daerahpun dibahas di lapau,” ujarnya.

Ia berharap keberadaan LPP, dapat mendorong terwujudnya pengawasan partisipatif pada pemilihan walikota dan wakil walikota Pariaman 2018, berkembang terus mengawasi program pembangunan pemerintah lainnya.

“Dengan adanya LPP ini, saya berharap partisipasi pemilih pada Pilkada Kota Pariaman meningkat. Pada pemilihan sebelumnya, pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 2015 tingkat partisipasi pemilih tidak mencapai 70 persen, diharapkan pada pemilihan partisipasi dapat melebihi angka 75 persen,” sambung dia.

Sementara itu, Kordiv Hukum Bawaslu RI, Fritz Edwar Siregar mengatakan, memahami pengawasan partisipatif itu penting, untuk mendorong masyarakat memiliki kesadaran dan mengaplikasikannya dalam mengawasi pemilu, khususnya di Kota Pariaman.

“Masyarakat yang tidak paham dengan pengawasan partisipatif, akan mengaggap praktik kecurangan ataupun pelanggaran pemilu hanyalah hal biasa. Namun masyarakat yang paham dengan pengawasan partisipatif akan bersikap berbeda dan akan melakukan pengawasan partisipatif,” kata Fritz Edwar Siregar.

Di Pilkada serentak 2018 ini, lanjut Fritz, telah dianggarkan Rp22 triliun yang diporsikan untuk KPU, Bawaslu dan Kepolisian. Anggaran tersebut cukup besar dan dapat melakukan banyak pembangunan infrastruktur, namun pendidikan politik tidak kalah penting.

Menurut dia, pemilu menjadi perbincangan dan bahan diskusi oleh publik atau masyarakat akan memicu kerawanan atau memunculkan gesekan politik di tengah masyarakat.

Keberadaan Lapau Pengawasan Partisipatif yang juga membawas konten politik Pilkada, akan memecahkan dan menyelesaikan perbedaan pendapat dan pilihan politik. Dari indek kerawanan pemilu, digambarkan perbedaan tingkat kerawanannya dari sisi konsumsi masyarakat akan informasi kepemiluan.

Menurut dia, terdapat kecenderungan pemilu ataupun pilkada nyaris tidak ada kerawanan gesekan pemilih di daerah yang masyarakatnya melakukan diskusi politik kepemiluan.

“Perbedaan pendapat atau pilihan politik sudah dibahas dan tersalurkan, tentunya tidak akan terjadi perdebatan lagi. Namun jika tidak terselesaikan atau tidak pernah dibahas akan terjadi kebuntuan dan memicu konflik ataupun gesekan,” kata dia lagi.

Ia mengatakan, LPP di Kota Pariaman akan menjadi pilot project atau perbandingan bagi pengembangan pengawasan partisipatif bagi Bawaslu lainnya di Indonesia. (Nanda)
Pembersihan APK Paslon Dimulai Besok oleh Tim Gabungan
Anggota Bawaslu Sumbar Vifner dan Komisioner KPU Pariaman Indra Jaya pasang stiker kendaraan operasional Panwaslu Pariaman. FOTO/Nanda
Pariaman ------ Ketua Panwaslu Kota Pariaman Elmahmudi mengatakan, seluruh Alat Peraga Kampanye (APK) yang masih terpasang mulai dibersihkan. Tim gabungan yang terdiri dari Panwaslu Kota Pariaman, KPU Kota Pariaman, Polres Pariaman, Satpol PP Kota Pariaman dan Dishub Kota Pariaman akan menyisir APK yang tersebar di empat kecamatan pada Senin (19/2) pagi.

"Besok tim akan mulai membersihkan APK, tim akan dibagi menjadi 7 dan menyebar di empat kecamatan," jelasnya usai rapat pembersihan APK dengan sejumlah pihak terkait, Minggu (18/2).

Sebelum menyebar ke kecamatan masing-masing, tim terlebih dahulu menggelar apel bersama di GOR Rawang Pariaman, sekaligus menjelaskan titik APK yang terpasang.

Dikatakan Elmahmudi, meskipun akan dilakukan pembersihan oleh tim, namun pihaknya mengimbau agar paslon mengoptimalkan pembersihan APK secara mandiri menjelang dilakukannya pembersihan oleh tim gabungan.

Menurut Elmahmudi, dari pendataan hingga tanggal 15 Februari 2018 yang dilakukan Panwascam di Kota Pariaman, tercatat 87 baliho, 548 spanduk, 17 umbul-umbul dan 127 stiker masih terpasang. Dalam pendataan itu, petugas juga mencatat gambar calon petahana pada spanduk, baliho milik pemerintah.

"Itu pendataan kita terakhir tanggal 15 Februari 2018 ini. Setelah itu paslon dan tim melakukan pembersihan secara mandiri. Selain APK dari pasangan calon walikota dan wakil walikota Pariaman, Panwaslu Kota Pariaman juga mencatat beberapa spanduk dari bakal calon lain yang tidak mendaftar juga masih terpasang, itu juga akan kita bersihkan," pungkasnya.

Pembersihan APK esok hari, rencananya akan dimonitoring langsung oleh Kordiv Pencegahan dan HAL Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Vifner. (Nanda)
Tuding Panwaslu Pariaman Anakemaskan Paslon, Suardi Chaniago Minta Maaf
Ketua Panwaslu Pariaman Elmahmudi bersalaman dengan Suardi Chaniago usai mediasi terkait postingan "anak emaskan"
Pariaman ------ Salah seorang pengguna media sosial Facebook Suardi Chaniago, meminta maaf kepada Panwaslu Kota Pariaman. Permintaan maaf itu ia sampaikan secara langsung saat klarifikasi dan mediasi Panwaslu Kota Pariaman dengan Suardi Chaniago di kantor Panwaslu Kota Pariaman Jl. Imam Bonjol No. 222 Kota Pariaman, Sabtu (17/2) sore.

Pada laman facebook miliknya, Suardi Chaniago menulis Panwaslu Kota Pariaman menganakemasan salah satu pasangan calon. Dalam unggahan pada hari Sabtu tertagggal 17 Februari 2018 sekira pukul 10.00 WIB itu, pria yang akrab disapa SO itu menuliskan kalimat "Baliho MARI anak emas Panwaslu..! Penguasa zaman Now !".

Sementara itu, tidak berselang lama, unggahan yang membuat geger jajaran Panwaslu hingga Bawaslu itu, telah dihapus. Namun, unggahan tersebut telah disimpan oleh Panwaslu Kota Pariaman sebagai barang bukti.

Dalam permintaan maaf resmi yang dituangkan dalam surat pernyataan, Suardi Chaniago menyatakan permintaan maafnya kepada Panwaslu Kota Pariaman, Bawaslu Sumatera Barat dan mengklarifikasi bahwa unggahan yang ditulis pada akun facebooknya dengan kalimat "Baliho MARI anak emas Panwaslu..! Penguasa zaman Now !", dikarenakan terjadi miskomunikasi dan miskoordinasi terhadap rencana Panwaslu dan aturan KPU Kota Pariaman.

Dalam surat itu juga, ia menyatakan akan melakukan klarifikasi unggahan itu melalui akun facebook pribadi dan media massa.

“Dengan ini saya meminta maaf kepada Panwaslu dan Bawaslu, saya mengakui dan menyadari kesalahan memaknai aturan tentang penertiban APK. Pada surat KPU Kota Pariaman tentang batas akhir pembersihkan APK oleh paslon pada tanggal 15 Februari 2018 dan beranggapan Panwaslu wajib membersihkan APK setelah batas waktu tersebut."

"Namun hingga tanggal 17 Februari 2018, APK salah satu paslon lainnya, masih terpasang di sejumlah titik, sehingga saya beranggapan Panwaslu Kota Pariaman menganakemaskan salah satu paslon, serta Panwaslu tidak netral,” ujarnya usai mediasi dan klarifikasi.

Ia mengharapkan kejadian yang dialaminya saat ini, tidak terulang. Hal ini, kata dia juga menjadi pembelajaran bagi pihak lain dalam menggunakan media sosial terkait Pilkada.

Ketua Panwaslu Kota Pariaman, Elmahmudi mengatakan, jika pihaknya pada awal ingin menempuh jalur hukum dengan melaporkan Suardi Chaniago ke Polres Pariaman. Namun pihaknya masih memberikan ruang bagi Suardi Chaniago mengklarifikasi dan meminta maaf secara resmi kepada lembaga pengawasan pemilu itu. Ia mengaku kaget saat menerima foto unggahan Suardi Chaniago itu. Langkah persuasif pun dilakukan.

“Awalnya kita ada rencana melaporkan, namun karena pak Suardi Chaniago-nya ada punya niat dan inisiatif mengklarifikasi dan meminta maaf, makanya kita lakukan pertemuan yang dimediasi oleh Polres Pariaman,” ujarnya.

Ia membantah bahwa tudingan Panwaslu Kota Pariaman menganakemaskan salah satu paslon tidak benar, terkait masih adanya sejumlah APK paslon yang masih terpasang.

“Pembersihan APK oleh tim gabungan memang mulai dilakukan pada tanggal 16 Februari 2018, namun kesepakatan antara paslon, KPU, Panwaslu ditetapkan pembersihan dilakukan pada tanggal 19 Febaruari 2018. Penundaan tersebut disebabkan padatnya jadwal penyelenggaraan, cuti tanggal merah. Dan kita juga mendorong agar paslon dan timnya membersihkan APK sebelum tanggal 19 Februari 2018 ini, sisanya yang masih ada itulah yang kita bersihkan,” jelasnya.

Ia meminta agar masyarakat Kota Pariaman berhati-hati menggunakan media sosial agar tidak berujung fitnah. Tidak sekadar itu saja, kalimat yang tidak benar di media sosial juga bakal berujung sanksi pidana. (Nanda)
Netralitas ASN Rawan dalam Pilwako Pariaman
Ketua Bawaslu RI foto bersama usai deklarasi menjaga netralitas ASN, Kades, TNI, dan Polri di Pilwako Pariaman. FOTO/Eri
Pariaman --- Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Pariaman gelar sosialisasi pengawasan pemilihan walikota dan wakil walikota Pariaman tahun 2018 terkait netralitas ASN dan kepala desa, TNI, Polri dalam Pilwako Pariaman 2018 di Aula Balaikota Pariaman, Kamis (8/2).

Ketua Bawaslu RI Abhan yang hadir dalam kegiatan tersebut mengatakan, bahwa keberhasilan pelaksanaan Pilkada sangat ditentukan seluruh elemen bangsa. Suksesnya Pilkada tidak hanya tanggung jawab penyelenggara Pemilu Banwaslu dan KPU saja melainkan tanggung jawab bersama seluruh komponen masyarakat di Pariaman.

Ia berkata netralitas ASN sangat penting dalam Pilkada karena ASN adalah abdi masyarakat, maka di dalam penyelenggaraan Pilkada harus benar-benar netral.

ASN dituntut netral dalam penyelenggaraan pilkada dan kepada semua bakal calon harus bertindak sama, karena menurut dia, tugas ASN adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat namun tidak harus ikut dalam politik praktis walaupun ASN punya hak pilih dalam Pilkada.

"ASN tidak boleh terlibat dalam kampanye dan tidak boleh mengikuti kegiatan yang bertujuan keberpihakan kepada salah satu calon, regulasi telah mengaturnya dengan tegas," ucapnya.

Netralitas ASN sangat penting guna menghindari ASN dari sanksi akibat pelanggaran dalam Pilkada, karena sanksi dalam pelanggaran bisa berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana.

"Ketika ada pelanggaran ASN dalam pilkada bisa mendapat dua sanksi yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi adalah tindakan rekomendasi dari KSN  dan akan ditindaklanjuti oleh PPK nya bisa berupa teguran, kenaikan pangkat yang terhambat, di samping itu ketika ada unsur pidana akan bisa proses ke pidananya,," tambahnya.

Sekretaris Daerah Kota Pariaman Indra Sakti mengatakan bahwa pada setiap kegiatan apel pagi sudah disampaikan kepada seluruh ASN di lingkungan Pemko Pariaman tentang integritas ASN dalam menyambut Pilkada, namun belum maksimal.

Indra berharap dengan adanya sosialisasi terkait netralitas ASN dan kepala desa, TNI, Polri, ASN dapat memahami dengan mematuhi semua peraturan yang ada.

Ketua Panwaslu Kota Pariaman Elmahmudi menambahkan, dalam kerangka hukum kepemiluan salah satu yang menjadi perhatian untuk dipastikan berjalan normal adalah netralitas para pihak: di antaranya ASN, kepala desa dan perangkat desa selain TNI dan Polri bahkan pejabat-pejabat BUMN dan BUMD.

"Memposisikan diri sebagai aparat sipil yang memiliki hak pilih dan orang yang menyandang profesi ini yang harus terjaga netralitasnya karena posisi sebagai ASN sangat rawan dan sangat tipis dalam membedakan posisi mana yang dilarang oleh undang-undang," tutupnya.

Kegiatan Sosialisasi ini juga turut dihadiri oleh Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat,  Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pariaman, Ketua Pengadilan Negeri Kota Pariaman, Kepala Kementrian Agama, Kapolres Pariaman, Dandim 0308 Pariaman dan dilanjutkan dengan penandatangan deklarasi menjaga dan merawat netralitas  ASN, TNI, POLRI, Kepala Desa dan Perangkat Desa. (Eri/OLP)
[Pilwako Pariaman] Panwas: Tensi Politik di Pariaman Tengah Paling Tinggi
Panwaslu Pariaman bersama jajaran Panwascam petakan potensi konflik Pilwako Pariaman dan sosialisasikan Pilkada Badunsanak. FOTO/Nanda
Pariaman ---- Kecamatan Pariaman Tengah diprediksi menjadi wilayah dengan tensi politik tertinggi selama gelaran kampanye pemilihan walikota dan wakil walikota Pariaman 2018.

Pasalnya, lima bakal calon peserta alek demokrasi dikota Sala Lauk, itu berasal dari wilayah kecamatan sentral kota Pariaman ini. Interaksi kampanye dan sosialisasi dilakukan oleh bapaslon, berupaya menguasai atau unggul suara di wilayah ini.

Saat ini tiga bapaslon walikota dan wakil walikota Pariaman 2018 telah mendaftar ke KPU Kota Pariaman pada 8-10 Januari 2018 silam. Ketiga bapaslon itu pun telah melalui rangkaian pemeriksaan kesehatan, psikologi dan pemeriksaan narkoba.

Genius Umar bakal calon walikota Pariaman merupakan putra daerah Pauh Pariaman Tengah, sedangkan bakal pasangan wakil walikotanya, Mardison Mahyuddin merupakan putra daerah Kampung Baru Pariaman Tengah. Genius Umar-Mardison Mahyuddin (GEMA) diusung oleh lima parpol, yakni Partai Golkar, PDI Perjuangan, PPP, PBB, PAN dengan total 11 kursi di DPRD Kota Pariaman.

Sementara itu, meskipun putra daerah Desa Ampalu Kecamatan Pariaman Utara, balon Walikota Mahyuddin berdomisili di Kampung Jawa I Kecamatan Pariaman Tengah. Sedangkan balon wakilnya, Muhammad Ridwan merupakan putra asli daerah Keluarahan Karan Aur Pariaman Tengah. Bapaslon ini diusung oleh 2 parpol yakni, PKS dan Gerindra dengan perolehan 4 kursi di DPRD Kota Pariaman.

Sedangkan balon walikota yang diusung oleh Partai Nasdem dan Hanura, Dewi Fitri Deswati berdomisili di Kelurahan Jati Hilir, Pariaman Tengah, Kota Pariaman.

“Tensi politiknya akan tinggi, karena dengan balon yang berdomisili dan berasal dari kecamatan ini akan bersosialisasi penuh, wajar jika tensinya lebih tinggi dibandingkan kecamatan lain,” jelas ketua Panwascam Pariaman Tengah, Idris.

Selain tensi, kerawanan pelanggaran diprediksi akan meningkat. Perebutan suara antara bakal calon kontestan pilkada juga rawan menimbulkan gesekan antara pendukung, relawan.

“Kita telah petakan kerawanan, meskipun diprediksi tensinya meninggi namun akan tetap berjalan dengan fair, Pilkadanya pun berjalan dengan badunsanak,” ulasnya.

Mengantisipasi terjadinya pelanggaran, Panwascam Pariaman Tengah telah melakukan pemetaan diikuti dengan langkah pencegahan. Melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif hingga sosialasasi dan ajakan pilkada badunsanak. (Nanda)
Panwaslu Pariaman Kerahkan PPL Awasi Netralitas ASN di Pilwako Pariaman
Sekretaris Panwaslu Pariaman Riky Falantino hadiri pelantikan PPL se Kecamatan Pariaman Utara. FOTO/Nanda
Pariaman ---- Kepala Sekretariat Panwaslu Kota Pariaman Riky Falantino ingatkan Petugas Pengawas Lapangan (PPL) jangan ikut komentari postingan terkait bapaslon walikota dan wakil walikota pada Pilwako Pariaman 2018 di media sosial.

"Jangankan berkomentar, memberikan centang menyukai atau kata-kata mantap saja sudah menyalahi etika. Hal ini perlu kami tegaskan kembali agar tidak ada PPL yang terkena pelanggaran etik di kemudian hari," katanya usai pelantikan PPL se Kecamatan Pariaman Utara, Minggu (14/1) siang.

Larangan berkomentar di media sosial tentang pasangan calon, bukan hanya berlaku bagi penyelengara atau pengawas pemilu saja. Namun batasan dan larangan itu juga berlaku bagi ASN, anggota TNI dan Polri.

Khusus bagi ASN, aturan tegas pun diberikan bagi yang masih nekat berpihak dan melakukan upaya pemenangan salah satu pasangan calon. Sanksi sedang hingga berat seperti diberhentikan, mengancam jika ASN tidak netral.

"Yang dilarang adalah berkomentar tentang pasangan calon atau yang menyiratkan bahwa yang bersangkutan mendukung. Namun di sisi lain, ASN dan penyelenggara pilkada dapat menggunakan media sosial mensosialisasikan konten terkait pilkada yakni, postingan tentang tahapan pilkada, ajakan mengawasi pilkada, itu kita anjurkan," ulasnya.

Meskipun belum menerima laporan ataupun temuan keterlibatan tidak netralnya ASN pada Pilwako Pariaman 2018 hingga saat ini, namun pihaknya akan mengoptimalkan pengawasan media sosial.

Sementara itu, imbuh Riky, bagi PPL yang telah dilantik hari ini, sejumlah pekerjaan telah menunggu PPL dalam waktu dekat, yakni mengawasi pencocokan dan penelitian (coklit) serentak oleh PPDP tingkat desa dan kelurahan.

Ia meminta agar seluruh PPL harus berkoordinasi dengan kepala desa, Lurah dan PPS di wilayah masing-masing.

Camat Pariaman Utara Herman, secara khusus meminta agar PPL mengawasi netralitas ASN di Kecamatan Pariaman Utara. Pihaknya terbuka menerima informasi ataupun laporan dari PPL, jika menemukan indikasi ketidaknetralan ASN di wilayahnya.

"Kita minta secara khusus untuk diawasi, jika menemukan silahkan laporkan kepada kami. Sesuai dengan instruksi dari Walikota Pariaman, agar ASN menjaga netralitasnya selama Pilkada," ulasnya.

Ketua Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Pariaman Utara Andrianto Tuanku Ibrahim mengatakan, jika perekrutan PPL telah melalui mekanisne, yang diawali seleksi berkas administrasi hingga wawancara. Ia meyakini PPL yang terpilih di kecamatan Pariaman Utara merupakan peserta terbaik.

"PPL setelah dilantik telah menjadi keluarga besar Bawaslu RI, semuanya bertanggug jawab melakukan pengawasan untuk menciptakan keadilan pemilu, khususnya Pilkada 2018 ini," katanya.

Selanjutnya PPL yang telah dilantik langsung diberikan pembekalan teknis dan peran PPL mengawasi Pilkada 2018. (Nanda)