Kumpulkan Panwascam, Panwaslu Pariaman Samakan Persepsi Jelang Pilwako dan Pileg 2019

Pariaman --- Panwaslu Kota Pariaman gelar rapat kerja teknis dengan pimpinan dan kepala sekretariat panwascam se kota Pariaman dalam rangka pengawasan pemilihan walikota dan wakil walikota Pariaman 2018, Selasa (14/11) pagi, di kantor Panwaslu Pariaman.

Rapat kerja teknis merupakan pertama kalinya dilaksanakan usai dilakukan pelantikan pimpinan dan kepala sekretariat panwascam di kota Pariaman.

Ketua Panwaslu Kota Pariaman Elmahmudi mengatakan, rapat kerja teknis pertama difokuskan untuk menyamakan persepsi pimpinan dan kepala sekretariat panwascam terhadap fungsi organisasi dan pengawasan.

“Kita samakan persepsi dulu, bahwa pimpinan dan kepala sekretariat memiliki fungsi sebagai organisasi dan sebagai pengawas. Bukan hanya sekedar teknis bagaimana pengeloaan administrasi saja atau sifatnya teknis saja, namun peryeragamaan persepsi itu perlu,” ujarnya.

Pentingnya penyamaan persepsi, kata dia, disebabkan latar belakang anggota panwascam yang berbeda. Meskipun ada panwascam yang memiliki pengalaman sebagai penyelanggara seperti KPPS, PPS atau PPK, namun belum tentu paham dengan persepsi pengawasan pada pemilu. Selain itu ada juga panwascam yang belum memiliki pengalaman teknis sama sekali.

“Ada beragam latar jajaran panwascam. Ada yang belum pernah menjadi penyelenggara sama sekali, ada pula yang pernah jadi penyelenggara tapi bukan panwas. Tentu saja persepsi penyelenggara seperti PPS atau PPK akan berbeda dengan persepsi pengawasan. Makanya penyamaan persepsi ini perlu kita lakukan,” ulasnya.

Sekretaris Panwaslu Kota Pariaman Riky Falantino menjelaskan, pembekalan jajaran panwascam dan sekretariat akan terus dilakukan oleh Panwaslu Kota Pariaman secara berkala. Setidaknya ada enam kali bimbingan terkait teknis pengawasan pada pemilihan walikota dan wakil walikota Pariaman 2018 dan pemilu 2019 mendatang.

“Jajaran di kecamatan juga akan kita berikan bimbingan teknis pada tahapan-tahapan pilkada dan pileg. Karena teknis pengawasan baik itu sifatnya laporan dan tatib administrasi akan mengalami perbedaan pada tiap tahapan,” jelasnya.

Tidak hanya pengawasan kepada penyelenggara dan peserta pemilu saja, Panwaslu Kota Pariaman juga melakukan supervisi kepada jajaran pengawas kecamatan secara periodik terkait kinerja dan pengadministrasian.

Dalam bimbingan teknis nantinya, panwaslu juga akan mensosialiasikan penetapan sistim laporan keuangan bendahara instansi (SILABI) yang terintegrasi dengan Bawaslu RI. Berbeda dengan pengelolaan keuangan di panwascam yang dulunya manual, kini, pelaporan penggunaan anggaran yang digunakan harus diinputkan melalui sistim yang dapat dikontrol setiap saat baik oleh bawaslu ataupun panwaslu.

“Sangat jauh berbeda pada pilkada atau pemilu sebelumnya, khususnya pada pelaporan keuangan. Dengan sistim laporan keuangan yang terintegrasi hingga ke Bawaslu RI, tentu perlu kita lakukan sosialisasi teknisnya,” tutupnya. (Nanda)
Panwaslu Kota Pariaman Ingatkan Panwascam dan Sekretariat Jaga Harmonisasi
Foto/Nanda
Pariaman --- Ketua Panwaslu Kota Pariaman Elmahmudi, menekankan agar pimpinan dan kepala sekretariat Panwascam memperkuat koordinasi dan harmonisasi agar pelaksanaan tugas pengawasan berjalan optimal.

Penekanan itu dia sampaikan guna mencegah terjadinya diskoordinasi Panwascam dengan kepala sekretariat yang dapat menggangu efektifitas peran pengawasan selama pemilihan walikota dan wakil walikota Pariaman 2018 dan pemilu legislatif 2019 mendatang.

Menurutnya, selain koordinasi dan harmonisasi, pimpinan dan kepala sekretariat jangan berebut peran. Namun melakukan tugas dan kewenangan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang.

“Panwascam dan kepala sekretariat jangan sampai saling gontok-gontokan. Koordinasi dan komunikasi adalah langkah agar pengawasan pada pilkada dan pemilu dapat dilaksanakan secara efektif. Jangan ada kepala sekretariat yang melampaui kewenangan atau sebaliknya, Panwascam mengintervensi sekretariat semena-mena,” pesannya saat pelantikan Kepala Sekretariat Kecamatan, Senin (13/11).

Dikatakan, pengelolaan keuangan Panwascam kerap menjadi pemicu disharmonisasi antara keduanya. Mengantispasi itu, ia juga meminta agar pimpinan dan kepala sekretariat transparan dalam mengatur dan mengelola keuangan.

Ia juga menegaskan, segala ketetapan yang sifatnya mengikat baik itu soal teknis ataupun keuangan, harus melalui rapat pleno. Rapat pleno merupakan keputusan tertinggi yang dikeluarkan oleh Panwascam.

“Perihal pengeloaan keuangan seringkali memicu terjadinya disharmonisasi. Pengaturan keuangan dilakukan dan teknis diatur oleh sekretariat dan pimpinan panwascam tidak dapat mengintervensi, namun mengawasi. Kadang-kadang ada juga pimpinan yang minta anggaran sekehendak hati, namun tidak sesuai dengan peruntukan dan alokasinya, tentu itu tidak boleh terjadi” ulasnya.

Kata dia, usai dilantik pada hari ini, kepala sekretariat segera mempersiapkan kebutuhan sekretariat di masing-masing kecamatan. Dimulai dari melengkapi mobilier sekretariat hingga menetapkan lima orang staf pendukung sekretariat di masing-masing Panwascam.

Sementara itu, Sekretaris Panwaslu Kota Pariaman Riky Falantino mengatakan, kepala sekretariat atau sekretaris Panwascam akan dibantu oleh satu orang staf PNS bendahara keuangan dan lima orang tenaga kontrak.

“Selain kepala sekretariat ada bendahara juga yang khusus mengelola keuangan dan juga dibantu oleh 5 orang staf,” katanya.

Usai dilantik, kepala sekretariat bersama panwascam se Kota Pariaman langsung diberikan bimbingan teknis tentang tugas dan kewenangan masing-masing.

"Langsung kita berikan bimbingan teknis, jika masing-masing sudah tahu dengan peran dan kewenangannya, tentu yang namanya diskoordinasi dan disharmonisasi tidak terjadi,” ungkapnya. (Nanda)
Tugas Berat Panwascam di Tengah Fluktuatif Pemilih Pariaman
12 anggota Panwascam dilantik oleh Ketua Panwaslu Pariaman
~Partisipasi pemilih di Pariaman berfluktuasi tergantung jenis pemilihan umum.

~Pemilu legislatif 2014 partisipasi pemilih Pariaman 74,4 persen, turun pada pilpres 2014 menjadi 67 persen dan kembali turun pada pilgub 2015 menjadi 53,2 persen.



Pariaman --- Panwaslu Kota Pariaman melantik 12 orang anggota Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) se Kota Pariaman, Senin (23/10) pagi.

12 orang anggota Panwascam yang telah lulus dalam rangkaian seleksi yang dilakukan oleh Panwaslu Kota Pariaman itu, akan melakukan masa tugas pengawasan Pilwako Pariaman 2018, pemilu legislatif 2019 dan pilpres 2019.

Ketua Panwaslu Kota Pariaman Elmahmudi didampingi Sekretaris Panwaslu Kota Pariaman Riky Falantino mengatakan, pelaksanaan pilkada serentak 2018 berbeda dibandingkan dengan pilkada sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan pelaksanaannya bersamaan dengan dilaksanakannya tahapan pemilu legislatif 2019 dan pilpres 2019.

"Pelaksanaan tahapan pilkada 2018, pileg 2019 dan pilpres 2019 membuat penyelenggaraan tiga agenda tersebut sangat berat, sehingga tugas dari Panwascam sebagai ujung tombak pengawasan di tingkat kecamatan sangat menentukan," jelasnya.

Dikatakannya, dengan slogan pengawasan bersama rakyat mengawasi pemilu dan bersama bawaslu menegakan keadilan pemilu, Panwaslu Kota Pariaman telah menyiapkan strategi pengawasan dalam Pilwako Pariaman 2018 ataupun pileg 2019 mendatang.

Menurutnya, Panwaslu dan jajaran Panwascam mendorong masyarakat melakukan pengawasan partisipatif melalui penggandengan seluruh elemen untuk mengawasi pemilu.

Kedua, Panwaslu sesuai dengan Undang-Undang mengoptimalkan penegakan keadilan terhadap pelanggaran pilkada serentak 2018, pileg 2019 dan pilpres 2019.

"Kita dorong partisipatif masyarakat pada tiga pemilihan ini. Jika partisipatif ini tinggi, tentu akan banyak laporan dari masyarakat," ulasnya.

Disisi lain, kata Elmahmudi, partisipasi pemilih pada beberapa agenda pemilihan terakhir di Kota Pariaman mengalami fluktuatif dan cenderung mengalami penurunan dari waktu ke waktu.

Pada pilkada walikota dan wakil walikota Pariaman 2013 silam misalnya, partisipasi pemiliah hanya 68,6 %. Meskipun meningkat pada pemilu legislatif 2014 menjadi 74,4 persen, namun tingkat partisipasi pemilih kembali turun pada pilpres 2014 menjadi 67 persen dan kembali turun pada pilgub 2015 menjadi 53,2 persen.

"Semua pihak memiliki tanggung jawab mengajak masyarakat menggunakan hak pilihnya, bukan hanya tanggung jawab KPU, namun seluruh elemen masyarakat berkewajiban ikut melakukan sosialisasi," sebutnya.

Sementara itu, kata dia, praktik politik merupakan perilaku politik transaksional, hingga saat ini masih menjadi hal yang terus menjadi laporan yang banyak diterima oleh Panwaslu dalam berbagai pemilihan.

Intervensi pilihan politik dengan lembar rupiah dan sembako yang terjadi, nyatanya merampas kedaulatan politik pemilih. Praktik itu akan terus terjadi dan diterima oleh pemilih, dikarenakan masyarakat tidak mendapatkan pendidikan politik.

"Rendahnya pendidikan politik masyarakat tersebut dimanfaatkan oleh kandidat atau peserta pemilu melakukan politik uang mempengaruhi pilihan politik masyarakat. Makanya pendidikan politik itu penting, bukan oleh KPU atau Panwaslu, namun oleh banyak pihak terutama yang secara Undang-Undang memiliki tanggung jawab itu," kata Elmahmudi.

Sementara itu, anggota Bawaslu Sumbar Almi mengatakan, Bawaslu hingga jajaran terendah lebih mengedepankan pendekatan pencegahan terhadap potensi pelanggaran pada pilkada 2018 ataupun pileg dan pilpres 2019.

"Kita lebih mengedepankan pendekatan pencegahan, sejauh bisa dicegah kita lakukan pencegahan. Namun jika pelanggaran tetap masih terjadi, Panwaslu akan melakukan penindakan tegas," katanya.

Ia mengungkapkan, memasuki tahapan pilkada 2018 dan pileg 2019, Panwaslu telah mulai melakukan pengawasan bersamaan dengan dimulainya tahapan pilkada 2018, pileg 2019. Namun sejauh ini belum ada temuan dan laporan dari masyarakat terkait pelanggaran pada tahapan pilkada 2018 dan pileg 2019.

"Sejauh ini belum ada temuan dan laporan ke kita terkait pelanggaran tahapan pilkada dan pileg," ungkapnya.

Pihaknya telah memetakan potensi kerawanan pada pilkada 2018 dan pileg 2019. Dari pemetaan, tahapan yang rawan pada pilkada 2018 adalah tahapan pencalonan, tahapan pemutakhiran data pemilih, tahapan kampanye, tahapan masa tenang, tahapan pungut hitung dan tahapan rekapitulasi berjenjang.

"Kita sudah kita petakan, mirip pada pemilihan sebelumnya, beberap tahapan rawan terjadi pelanggaran. Namun kita sudah antisipasi dan telah melakukan pencegahan," ulasnya.

Disamping itu, Almi juga mengimbau agar kepala daerah dan ASN kabupaten dan kota yang melaksanakan pemilihan dapat menjaga netralitas pada pilkada 2018 mendatang. (Nanda)
Panwascam se Kota Pariaman Akan Dilantik Besok Senin
Kantor Panwaslu Pariaman di Jl Sudirman
Pariaman --- Panwaslu Kota Pariaman akan melantik 12 orang anggota Panwascam se Kota Pariaman Senin (23/10) mendatang. Pelantikan tersebut rencananya akan dihadiri oleh Pimpinan Bawaslu Sumatera Barat, Walikota Pariaman, Camat dan Kepala Desa se Kota Pariaman. 

Ketua Panwaslu Kota Pariaman Elmahmudi didampingi Sekretaris Panwaslu Kota Pariaman Riky Falentino, Sabtu (21/10) di Pariaman, mengatakan, kegiatan pelantikan anggota Panwascam nantinya akan dilanjutkan dengan orientasi sehari pengenalan tugas dan fungsi pada pemilihan walikota dan wakil walikota Pariaman 2018.

“Usai pelantikan langsung kita lanjutkan dengan kegiatan pengenalan fungsi dan peran mereka sebagai pengawas pada Pilwako 2018 mendatang. Kegiatannya sehari saja,” ujarnya.

Pihaknya saat ini masih menunggu jadwal pelaksanaan kegiatan bimtek dari Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Kata dia, jika jadwal tersebut telah terbit, maka Panwaslu Kota Pariaman akan melaksanakan kegiatan bimtek.

“Dalam minggu ini baru akan dilakukan rakor dan bimtek Panwaslu kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Setelah adanya jadwal penyelenggaraan bimtek, kita akan laksanakan bimtek ke seluruh anggota Panwascam saat ini,” ulasnya.

Sementara itu, meskipun Panwaslu Kota Pariaman telah menutup masa tanggapan masyarakat atas hasil seleksi calon anggota Panwascam se Kota Pariaman,
namun, kata dia, jika ada masukan dan laporan dari masyarakat terhadap anggota Panwascam yang telah dilantik bahwa Panwascam tidak lagi memenuhi aturan sebagai anggota Panwas, maka Panwaslu Kota Pariaman akan melakukan kajian dan dapat memberhentikan langsung.

“Nanti sekiranya di tengah jalan ada laporan dari masyarakat bahwa Panwascam yang telah kita lantik nanti tidak lagi memenuhi syarat sebagai pengawas pemilu, maka dengan langkah-langkah dan ketentuan, Panwaslu Kota Pariaman bisa memberhentikan dan melakukan pergantian, tanpa harus melalui DKPP dulu,” pungkasnya. (Nanda)
Panwaslu Pariaman Luluskan 12 Nama Anggota Panwascam
Kantor Panwaslu Kota Pariaman
Pariaman --- Panwaslu Kota Pariaman menetapkan 12 nama peserta lulus tes wawancara calon anggota Panwascam Kota Pariaman, Minggu (8/10) pagi.

Panwaslu mengumumkan hasil tes wawancara setelah melakukan rapat pleno penetapan hasil penilaian 24 orang peserta yang mengikuti seleksi tes wawancara hari Sabtu kemarin.

Sesuai dengan pedoman tes wawancara yang ditetapkan oleh KPU RI, ada lima indikator penting dijadikan penilaian bagi peserta yang mengikuti tes wawancara. Peserta harus menemuhi syarat yang dilihat dari  pemahaman tentang pemilu dan sistem politik di Indonesia, integritas, komitmen dan motivasi, kemampuan mengorganisasi, dan pengetahuan lokal tentang situasi dinamika sosial-politik di wilayah masing-masing.

Ketua Panwaslu Kota Pariaman Elmahmudi didampingi Sekretaris Panwaslu Kota Pariaman Riky Falentino, merinci 12 nama yang dinyatakan lulus tes akhir calon anggota pengawas pilkada serentak 2018 dan pemilu legislatif 2019 di tingkt kecamatan itu.

Di kecamatan Pariaman Tengah ada tiga nama, antara lain; Idris, Ridha Rahmah, Nadia Meria Jane. Sedangkan di kecamatan Pariaman Selatan yaitu; Yuldi Edriansyah, Ria Meilani dan Reza Archania Novantila.

Untuk kecamatan Pariaman Timur lulus tes antara lain; Syofyan Masni, Idratul Rahman, Doni Kardinal. Terakhir tiga nama lainnya, Adrianto, Yurnita Farina dan Taufik Hidayat duduk sebagai anggota Panwas Kecamata Pariaman Utara.

Meskipun telah dinyatakan lulus seleksi akhir calon anggota Panwascam, Panwaslu Kota Pariaman tetap akan menerima masukan dan tanggapan masyarakat terhadap hasil seleksi wawancara sebelum 12 nama calon anggota itu dilantik sebagai anggota Panwascam pada akhir Oktober 2017 mendatang.

“Jika ada catatan atau rekam jejak dari peserta yang telah lulus tes akhir ini, menyatakan mereka tidak layak karena tidak memenuhi syarat sebagai Panwascam, kita akan lakukan klarifikasi dan penelitian. Jika benar adanya informasi dan tanggapan itu, peserta masih bisa dianulir,” ulasnya.

Ia menambahkan, calon anggota pengawas yang lulus seleksi, memiliki tanggung jawab yang berat dan masa tugas yang lama. Selain menjadi pengawas tingkat kecamatan pada pilkada serentak 2018, panwascam juga akan mengawasi jalannya tahapan pemilu legislatif 2019 mendatang.

“SK Panwascam ini dua nantinya untuk panwas pada pilkada dan pileg. SK yang kita terbitkan dua juga,” imbuhnya.

Usai dilantik menjadi anggota Panwascam, dua belas orang anggota Panwascam akan menjalani rangkaian bimbingan teknis dan pembekalan sebelum melakukan pengawasan tahapan pilkada dan pileg yang telah dimulai. (Nanda)
Besok, Anggota Panwascam Kota Pariaman Diumumkan

Pariaman --- Peserta seleksi calon anggota Pengawas Kecamatan (Panwascam) se Kota Pariaman hari ini jalani tes wawancara di kantor Panwaslu Kota Pariaman, Sabtu (7/10).

25 orang peserta yang telah dinyatakan lulus pada seleksi kedua---seleksi tertulis---akan digali integritas, pengetahuan kepemiluan, imparsialitas, azas penyelenggaraan pemilihan, pengalaman, sebagai penyelenggara pemilu pilkada walikota dan wakil walikota Pariaman 2018 serta pemilu legislatif 2019 mendatang.

Masing-masing peserta---yang dibagi dalam empat kelompok waktu tes wawancara berdasarkan kecamatan---langsung diwawancarai oleh Ketua Panwaslu Kota Pariaman Elmahmudi, Kordiv Pencegahan/Hubungan Antar Lembaga Zaiyar dan Divisi Penindakan Pelanggaran Rizwan.

"Kita tanyakan seputar integritas, pengalaman dan pengetahuannya tentang kepemiluan. Jika dia ada pengalaman sebagai penyelenggara, kita akan gali informasi bagaimana dia dulu bertugas," ujar Elmahmudi didampingi Sekretaris Panwaslu Kota Pariaman Riky Falentino disela-sele tes wawancara Panwascam.

Ia menargetkan, seleksi wawancara akan selesaikan hingga hari ini dan hasil tes langsung diplenokan. Selanjutnya, tiga besar hasil seleksi wawancara setiap kecamatannya akan dilantik menjadi anggota pertengahan Oktober 2017.

"Jika bisa, akan diumumkan hasilnya besok, setelah diplenokan malam dan kita akan upayakan pelantikan secepatnya," pungkasnya. (Nanda)