Jelang Pilkada, Panwaslu Pariaman Segera Rekrut 155 Panwas TPS
Panwaslu Pariaman deklarasikan Pilkada tanpa politik uang beberapa waktu lalu. Foto/Nanda
Pariaman ----- Panitia Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Panwas TPS) mulai direkrut. 155 orang petugas akan ditempatkan di masing-masing TPS guna mengawasi tahapan pungut dan hitung suara pemilihan walikota dan wakil walikota Pariaman 2018 pada 27 Juni 2018 mendatang.
      
Ketua Panwaslu Kota Pariaman Elmahmudi didampingi Kepala Sekretariat Panwaslu Kota Pariaman Riky Falantino di Pariaman, Selasa (22/5), menjelaskan pihaknya telah mengumumkan informasi seleksi Calon Panwas TPS pada Senin (21/5) kemaren.

Selain diumumkan di kantor Panwascam dan kantor desa/kelurahan, informasi seleksi Panwas TPS, dapat dilihat pada akun facebook resmi Panwaslu Kota Pariaman.
      
Menurutnya, Panwascam yang bertanggung jawab melakukan pembentukan Panwas TPS. Mulai menerima berkas pendaftaran calon Panwas TPS sejak saat pengumuman hingga 27 Mei 2018 mendatang. Diharapkannya banyak masyarakat yang mendaftar sehingga Panwas yang terseleksi nantinya benar-banar kompeten.
     
Ia menjabarkan, penelitian berkas administrasi dilakukan pada 21 hingga 27 Mei 2018, perbaikan administrasi calon Panwas TPS pada 28 Mei 2018 dan tes wawancara pada 1 Juni 2018 dan pelantikan Panwas TPS oleh Panwascam pada 3 Juni 2018.

Calon anggota Panwas TPS hanya dilakukan tes wawancara oleh Panwascam masing-masing kecamatan. Selain dilakukan wawancara berkaitan tugas dan fungsi Panwas TPS, peserta seleksi akan lebih digali rekam jejaknya guna memastikan tidak terafiliasi dengan paslon dan parpol pendukung.
     
"Lebih dioptimalkan menggali rekam jejak calon Panwas TPS nya. Mungkin ada terafiliasi atau tidak dengan paslon atau parpol," kata Elmahmudi.
      
Menurut dia, Panwas TPS memilki masa kerja satu bulan, yakni 23 hari sebelum dan 7 hari pasca pungut hitung.
      
"Panwas TPS difokuskan mengawasi proses pergeseran logistik, pemungutan dan penghitungan suara, dan rekapitulasi," pungkasnya. (Nanda)
Panwaslu Pariaman "Atur" Sumbangan Paslon dan Tim Selama Safari Ramadhan
Bawaslu dan Panwaslu Pariaman kampanyekan tolak politik uang. Foto: pariamantoday.com/Nanda

Alai Gelombang ---- Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Pariaman Elmahmudi mengatakan, pemberian sumbangan dari pasangan calon dan tim pemenangan rawan terjebak pada praktik politik uang atau “money politik”.
           
Menurutnya, pemberian sumbangan berupa sedekah, infak dan zakat, tidaklah dilarang. Hal itu adalah hak pribadi. Namun pada tahapan kampanye pemberian sumbangan dalam bentuk apapun diatur. Bukan aturan yang dibuat Panwaslu, namun Undang-Undang yang mengaturnya.
           
Katanya, sejauh sumbangan itu diberikan atas nama pribadi tidak menjadi persoalan. Bukan sebagai pasangan calon atau tim pemenangan dan kader partai pengusung dari pasangan calon.
           
“Pemberian sumbangan dapat diberikan atas nama pribadi tanpa harus menyebutkan embel-embel atau status sebagai paslon dan tim pemenangan,” ujarnya.
           
Menurut Elmahmudi, ada beberapa unsur yang membuat sumbangan yang diberikan  memenuhi kategori pidana pemilu politik uang. Sumbangan yang diberikan pasangan calon, tim dan pihak lain, memenuhi kegiatan kampanye. Pemberian sumbangan yang dilarang adalah memuat unsur kampanye, yakni tidak ada penyebutan bahwa sumbangan dari paslon, jangan ada pengenalan profil calon dan jangan ada ajakan memilih paslon.
           
“Sumbangan yang diberikan oleh paslon, tim pemenangan dapat dikategorikan dalam politik uang. Menyumbang tidak dilarang, itu harus bagi yang memiliki rezeki tentu saja. Namun jangan sampai memenuhi unsur kampanye di situ. Jika terdapat unsur itu saat pemberian sumbangan, jelas memenuhi politik uang,” tegasnya saat rakor dengan tim paslon dan awak media beberapa waktu silam.
           
Ia juga mengimbau pengurus masjid, mubaliq agar tidak menyelipkan muatan kampanye dalam penyampaian tausiyah atau khutbah selama tahapan kampenye berlangsung. Kegiatan safari Ramadhan yang berlangsung rentan dijadikan momentum untuk mengkampanyekan paslon tertentu. Tidak hanya dilakukan pengurus masjid atau mubaliq, paslon sendiri kadang ikut melakukan.
           
Panwaslu Kota Pariaman, kata dia, tidak melarang paslon melakukan safari Ramadhan, asalkan tidak ada unsur kampanye.
           
“Terkadang pengurus masjid atau calon yang bersosialisasi di masjid atau rumah ibadah. Tanpa disadari ada di sana pihak-pihak yang dilarang ikut dalam kegiatan kampanye. Ada kepala desa, ada ASN di sana. Ini sama dengan menjebak mereka dalam kegiatan kampanye. Makanya, jangan melakukan kegiatan kampanye di masjid,” pungkasnya.
           
Sementara itu, Praktisi Media Oyong Liza Piliang menilai, safari Ramadhan harus dioptimalkan paslon untuk bersosialisasi dengan masyarakat. Hal tersebut dapat dilakukan asal jangan melanggar larangan kampanye di rumah ibadah.
           
“Calon yang sudah dikenal tentu tanpa berbicarapun masyarakat sudah menilai dan tahu bahwa dia adalah calon. Tidak perlu harus naik mimbar untuk bersosialisasi. Begitu juga dengan sumbangan, calon tetap bisa menyumbang tanpa harus melanggar aturan. Calon yang dikenal akan diutungkan,” ujar dia. (Nanda)
Kalender MARI Dalam Lokal SMP 3 Pariaman, Guru Tuduh Murid
Petugas Panwas mencopot kalender MARI yang terletak di ruang belajar mengajar di SMP Negeri 3 Pariaman. Foto/Nanda
Pariaman ----- Wakil Kepala Bidang Kurikulum SMP Negeri 3 Pariaman Rosmani membantah jika pihak sekolah ataupun guru memasang kalender tanda gambar pasangan calon walikota dan wakil walikota Pariaman, Mahyuddin dan Muhammad Ridwan di ruangan kelas belajar SMP Negeri 3 Pariaman.
      
Sebelumnya, Panwaslu Kecamatan Pariaman Selatan menemukan satu kalender tanda gambar pasangan MARI terpasang di ruangan kelas VII.3 SMP Negeri 3 Pariaman pada Selasa (24/4).
      
Ia mengaku baru mengetahui adanya kalender yang terpasang di dua ruangan kelas SMP Negeri 3 Pariaman, setelah kedatangan pihak Panwascam Pariaman Selatan ke sekolah. Ia telah mengklarifikasi di internal sekolah, diketahui kalender dipasang oleh siswa kelas. Bukan oleh guru ataupun pihak sekolah.
     
"Kalender itu inisiatif dari siswa kelas. Mungkin tidak ada kalender, dipasanglah kalender ini. Saya kira kalender ini dia bawa dari rumah. Guru yang mengajar di kelas mungkin mengetahui ada kalender, namun tidak tahu jika kalender yang ada tanda gambar dilarang terpasang di fasilitas sekolah," jelas Rosmani.
     
Disebutkannya, minimnya sosialisasi, menyebabkan masih banyaknya ASN di SMP Negeri 3 Pariaman yang belum memahami batasan dan larangan bagi ASN dalam pilkada 2018.
     
"Belum ada sosialisasi ke kami. Bahkan larangan berkomentar dan menyukai postingan tekait paslon, itu pun baru saya tahu. Yang jelas kami netral pada pilkada," tegasnya.
     
Terpisah, Kooordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Panwaslu Kota Pariaman, Riswan mengatakan, temuan tersebut telah ditindaklanjuti. Kini, Panwascam Pariaman Selatan sedang melakukan klarifikasi mendalami atas temuan itu.
     
"Panwascam sudah klarifikasi dengan pihak sekolah, sementara ini masih dalam kajian kita," pungkasnya di Pariaman, Jumat (27/4). (Nanda)
"Supernya Kewenangan Panwaslu" Elmahmudi: Jika Tak Kami Jalankan Akan Kena Sanksi
Ketua Panwaslu Kota Pariaman Elmahmudi. Foto/Nanda Eko Putra
~Pelanggaran yang terjadi pun kadang disebabkan ketidaktahuan pelaku pelanggaran. Di sisi lain, minimnya pemahaman kadang menimbulkan anggapan arogansi penyelenggara.

~Lima temuan dan laporan dugaan pelanggaran telah diproses. Terdapat 1 dugaan pelanggaran pidana pemilihan telah diteruskan kepada kepolisian, 2 pelanggaran netralitas ASN telah diteruskan kepada KASN Indonesia, dan 2 pelanggaran administrasi diteruskan ke KPU Kota Pariaman.

Pariaman ---- Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Pariaman, Elmahmudi di Pariaman, Kamis (19/4) mengatakan, pergantian regulasi kepemiluan membawa perubahan besar bagi tatanan pemilu di Indonesia. Sayangnya, masih banyak elemen masyarakat belum mengikuti dan memahami perubahan aturan ini.

Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Pemilu Panwaslu Kota Pariaman Riswan. Foto/Nanda Eko Putra


Elmahmudi berkata, setidaknya sejarah perubahan regulasi perbaikan sistim pemilu ditandai dengan penerbitan peraturan. Dimulai dari lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang mengembalikan pemilihan kepada daerah dilakukan langsung oleh rakyat, bukan melalui anggota DPRD. Itu pun adalah perbaikan sistim pilkada. 


Anggota Panwaslu Kota Pariaman Zaiyar. Foto/Nanda Eko Putra


Regulasi tersebut kembali diperbaharui dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Perppu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Tidak hanya sampai di situ, erbaikan sistim dan penyelenggaraan pemilu kembali dilakukan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

"Terakhir Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang," sebutnya.

Elmahmudi didampingi anggota Panwaslu Zaiyar dan Riswan mengatakan, perubahan regulasi, kongkritnya terlihat dari pengaturan kepada hal berkaitan pemilu dan pilkada. Hal yang dulunya kosong dan tidak diatur, sekarang diatur. Dulunya bebas dan bahkan liar, sekarang dibatasi dan dikontrol. Dulunya tidak dapat dikenakan sanksi atas pelanggaran, tetapi sekarang diatur ada sanksinya.

"Tak ayal, pelanggaran yang terjadipun kadang disebabkan ketidaktahuan pelaku pelanggaran. Di sisi lain, minimnya pemahaman ini, kadang menimbulkan anggapan lain terhadap penyelenggara. Bahkan, Panwaslu dianggap "over action", sembarang tindak, bahkan arogan," sambungnya.

Padahal, kata dia, pembatasan dan penindakan yang dilakukan oleh Panwaslu adalah menjalankan perintah perundang-undangan. Jika tidak melaksanakan kewenangan yang diberikan, berarti Panwaslu telah melakukan pelanggaran. Komisioner Panwaslu pun bisa di DKPP kan dan dijatuhi sanksi atas pelanggaran etik. 

"Dahulu pengaturan netralitas para pihak yang dilarang terlibat dalam kampanye sangat lemah, tetapi sekarang aturannya diperkuat dan ketat. Dahulu kewenangan penyelenggara dibatasi, sekarang diperluas. Perubahan besar inilah yang membuat keterkejutan bagi sebagian peserta pemilihan dan elit politik kota Pariaman, apalagi oleh masyarakat grassroot (akar rumput)," kata Elmahmudi.

Menurut Elmahmudi, perubahan terlihat pada regulasi antara penyelenggaraan pemilihan kepada daerah tahun 2013 jauh berbeda jika disandingkan dengan pilkada 2018 ini.
Rentangnya sangat jauh. Dicontohkannya, seperti pengadaan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK). Pada aturan pilkada sebelumnya, APK dan BK tidak dilakukan pembatasan. Pencetakan dan pemasangan diserahkan kepada masing-masing pasangan calon dan tim sukses. Berbeda pada aturan pilkada 2018 ini, APK dan BK dibatasi dan difasilitasi oleh KPU. Pembuatan dan pemasangan tidak lagi dilakukan oleh pasangan calon.

"Perubahan regulasi pilkada saat ini dengan pilkada 2013 yakni perubahan aturan tentang iklan sosialisasi pemerintah dalam bentuk baliho, umbul. Pada pilkada 2013 silam, tidak diatur. Sedangkan pada penyelenggaraan pilkada 2018, tidak diperbolehkan," sambungnya.

Dampak lain, perubahan regulasi adalah memperkuat kelembagaan penyelenggara pemilu. Jika status Panwaslu pada awal berdirinya hanyalah lembaga ad hoc. Terbentuk hanya pada saat tahapan pemilu saja. Dengan regulasi baru, kurun 2007 hingga 2011, Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi telah menjadi lembaga penyelenggara pemilu permanen.

Kini, di 2018, Panwaslu di kabupaten dan kota menunggu dipermanenkan. Selain penguatan lembaga pengawas pemilu, penguatan kewenangan juga diberikan kepada pengawas pemilu.

"Misalnya pada pilkada 2013, sangketa proses pilkada dilakukan ditingkat Bawaslu Provinsi saja. Kini, Panwaslu di kabupaten dan kota bisa memproses dan memutus sangketa proses. Misalnya pada sangketa proses pencalonan, Panwaslu kabupaten dan kota bisa membatalkan pencalonan peserta pilkada. Inilah salah satu bentuk penguatan kewenangan yang diberikan oleh regulasi," sebutnya.

Supaya tidak menimbulkan keterkejutan dari masyarakat dan peserta pada pemilihan kepala daerah 2018 atas perubahan regulasi pada Pilwako tahun 2018, Panwaslu Kota Pariaman semaksimal mungkin melakukan sosialisasi, menyampaikan imbauan, membangun koordinasi, menyurati pihak-pihak terkait.

"Memaksimalkan ini, Panwaslu Kota Pariaman juga telah membentuk Lapau Pengawasan Partisipatif di 71 desa dan kelurahan di Kota Pariaman. Keberadaannya sebagai media pendidikan dan transpormasi informasi kepemiluan dan kepengawasan kepada masyarakat. Lapau Partisipatif ini salah satu bentuk penerapan kewenangan baru Panwaslu, mengembangkan strategi pengawasan partisipatif untuk mencegah tindakan pelanggaran pemilu, sekaligus instrumen pendidikan kepada masyarakat atau pemilih secara luas," imbuhnya.

Sementara terkait hasil pengawasan pemilihan walikota dan wakil walikota Pariaman 2018, terang Elmahmudi, 5 temuan dan laporan dugaan pelanggaran telah diproses. Terdapat 1 dugaan pelanggaran pidana pemilihan, telah diteruskan kepada kepolisian, 2 pelanggaran netralitas ASN telah diteruskan kepada KASN Indonesia, dan 2 pelanggaran administrasi diteruskan ke KPU Kota Pariaman.

 "Hasil pengawasan dan laporan yang kami proses, sudah kita limpahkan. Ada dugaan pelanggaran berkaitan netralitas ASN, pidana pemilihan dan pelanggaran administrasi," tutupnya. (Nanda)
Reni Mukhlis Penuhi Panggilan Panwaslu Klarifikasi Videonya yang Viral
Reni Mukhlis penuhi panggilan Panwaslu Pariaman terkait videonya yang viral di medsos. Foto/Nanda
Pariaman ----- Ketua Tim Penggerak PKK Kota Pariaman Dafreni Afdal---karib disapa Reni Mukhlis---penuhi undangan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Pariaman, Jumat (30/3) pagi.

Kedatangan istri Walikota Pariaman tersebut untuk memberikan keterangan terkait rekaman video dirinya dan oknum ASN yang diduga Panwaslu mengkampanyekan salah satu pasangan calon walikota dan wakil walikota Pariaman 2018.

Dafreni Afdal tiba di kantor Panwaslu Kota Pariaman di Jalan Imam Bonjol Nomor 222 Kota Pariaman sekitar pukul 08.30 WIB. Usai memberikan klarifikasi lebih kurang selama satu jam, Dafreni meninggalkan ruangan Sentra Gakkumdu Kota Pariaman.

Saat dikonfirmasi, Dafreni menegaskan jika pertemuan dengan sejumlah masyarakat yang ada pada rekaman video, hanyalah silaturahmi biasa. Bukan kegiatan TP PKK atau program pemerintah lainnya.

Sementara terkait ajakan memilih salah satu pasangan calon seperti yang ada pada rekaman video, menurut Dafreni merupakan haknya pribadi sebagai masyarakat.

"Pertemuan itu bukanlah kegiatan atau program pemerintah daerah Kota Pariaman atau TP PKK Kota Pariaman. Melainkan kegiatan silaturahmi dengan masyarakat. Lalu perihal ajak memilih seseorang itukan hak semua orang, termasuk saya," terangnya.

Sedangkan adanya oknum ASN dalam pertemuan itu, menurut Dafreni tidaklah menjadi permasalahan, karena bersifat pasif.

"Dia pasif tidak ada berbicara sepatah kata pun," sambung Dafreni.

Dafreni tidak menampik anggapan berbagai pihak, bahwa ia mendukung salah satu pasangan calon walikota dan wakil walikota Pariaman 2018. Dukungan kepada salah satu pasangan calon adalah hal yang biasa asal tidak menggunakan fasilitas dan kegiatan yang dibiayai negara.

Sementara itu, Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Panwaslu Kota Pariaman, Riswan mengatakan, pemanggilan Dafreni Afdal merupakan upaya Panwaslu Kota Pariaman menelusuri rekaman video yang diduga melibatkan ketua TP PKK Kota Pariaman dan oknum ASN di Kota Pariaman.

Panwaslu Kota Pariaman mengklarifikasi berkaitan dengan rekaman video seperti agenda pertemuan, waktu dan tempat pertemuan dan beberapa informasi lainnya.

Selain Dafreni, Panwaslu Kota Pariaman akan mengundang beberapa orang lainnya untuk keperluan klarifikasi dalam hal penelusuran rekaman video tersebut

"Beberapa orang lainnya yang ada didalam video itu juga akan kita undang, kita akan klarifikasi hal yang sama nanti," ulasnya.

Sebelumnya, rekaman itu diunggah pertama kali oleh akun facebook Wahid Tanjung pada tanggal 17 Maret 2018.

Unggahan berdurasi 6 menit 38 detik itu, viral dan dibagikan banyak pengguna media sosial. Unggahan akun Wahid Tanjung yang menandai sejumlah akun lainnya dibanjiri komentar beragam netizen lainnya. (Nanda)
Diduga Kampanyekan Paslon, Panwaslu Pariaman Akan Panggil Oknum Kades

Kordiv Penindakan Pelanggaran Panwaslu Pariaman Riswan. Foto/Istimewa
Pariaman ----- Sentra Gakkumdu Kota Pariaman dalami temuan dugaan keterlibatan oknum kepala desa (kades) di Kota Pariaman dalam kegiatan kampanye salah satu pasangan calon walikota dan wakil walikota Pariaman 2018.

"Kami akan dalami temuan ini. Rapat ini untuk menyamakan persepsi sekaligus mendengarkan laporan dari Panwascam yang melakukan pengawasan saat itu," jelas Kordiv Penindakan Pelanggaran Panwaslu Pariaman Riswan usai rapat Gakkumdu, Sabtu (24/3) siang.

Menurutnya, temuan dugaan keterlibatan oknum kades dalam kegiatan kampanye saat kegiatan sosialisasi calon walikota Pariaman dengan masyarakat di salah satu desa di Kecamatan Pariaman Tengah pada 18 Maret 2018 silam.

Dari pengawasan yang dilakukan pihak Panwascam setempat, terlihat oknum kades ikut hadir dalam kegiatan kampanye tersebut. Tak hanya hadir, diduga ia juga ikut memberikan sambutan.

Menurut Riswan, pihaknya telah menyampaikan undangan kepada yang bersangkutan untuk klarifikasi dan memberikan keterangan terkait temuan Panwaslu itu.

"Kami sudah kirim surat undangan, jadwalnya besok," pungkasnya. (Nanda)