Berkas Golkar Kota Pariaman Dinyatakan Oke dan Clear Sipol KPU


~Berkas dinyatakan tidak memenuhi syarat jika KTP yang diserahkan parpol masih manual atau bukan e-KTP.

~Golkar Kota Pariaman serahkan 1.022 bukti dukungan dari hanya 88 bukti minimal yang dibutuhkan.

Proses pendaftaran sempat tertahan selama 10 menit karena aplikasi Sipol tidak bisa diakses

Santok --- Berkas pendaftaran Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Tingkat II Partai Golkar Kota Pariaman dinyatakan oke dan clear sesuai dengan data dalam aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) oleh KPU Kota Pariaman, Senin 16/10). KPU sendiri sudah membuka pendaftaran parpol untuk pemilu 2019 sejak Selasa, 3 Oktober 2017 lalu.

Untuk diketahui, aplikasi Sipol sendiri memiliki dua modul. Satu modul digunakan untuk parpol, modul kedua digunakan oleh KPU. Namun demikian, dalam Sipol, antara aplikasi penyelenggara (KPU) dan aplikasi partai politik tidak terkoneksi. Parpol mendapatkan username dan password akun Sipol dari KPU. Dengan penggunaan aplikasi Sipol, maka akan jelas transparansi pada partai politik.

Pada Sipol, parpol harus mengisi data mengenai kepengurusan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan; data anggota tingkat kabupaten/kota; dan data pendukung seperti SK Kemenkumham, lambang partai, serta nomor rekening dan data lainnya.

Ketua DPD Partai Golkar Kota Pariaman Mardison Mahyuddin menyebutkan, pihaknya telah menyerahkan ke KPU Kota Pariaman 1 bundel berisi sebanyak 1.022 lampiran fotocopy e-KTP beserta kartu tanda anggota (KTA) Partai Golkar Kota Pariaman yang tersebar di empat kecamatan. Jumlah tersebut ternyata merupakan keanggotaan parpol terbanyak yang diterima KPU di banding milik parpol lainnya di kota Pariaman yang telah mendaftar.

Ia bahkan mengatakan berkas yang telah diserahkannya---sesuai data yang tertera di Sipol---siap diteliti dan diverifikasi keabsahannya oleh pihak KPU pada tahapan KPU selanjutnya.

"Partai Golkar merupakan partai lama dan sudah berpengalaman. Untuk kota Pariaman kita memilik struktur mulai dari sayap, kecamatan, desa dan kelurahan bahkan hingga per TPS (tingkat RT). Semua kader berjumlah 1.022 tersebut dijamin keabsahannya dan tidak ada yang ganda," ungkap Mardison.

Mardison mengakui sebelum menyerahkan berkas ke KPU, pihaknya terlebih dahulu telah melakukan konsultasi ke KPU. Hal itu dilakukan agar pihaknya bisa melakukan persiapan maksimal dan tidak bolak-balik setelah mendaftar guna melengkapi berkas.

"Kita memang diperintahkan DPP dan DPD I Golkar Sumbar agar menyiapkan berkas secara matang jauh hari. Kita diperintahkan menyusun data sesuai dan detail sehingga setelah DPP Partai Golkar resmi mendaftar ke KPU Pusat pada hari Minggu (15/10), tidak adalagi kesalahan saat tingkat DPD mendaftar pada hari (penutupan pendaftaran) Senin (16/10) hari ini," bebernya.

Mardison optimis pihaknya mampu mempertahankan posisi Golkar sebagai pemenang pemilu legislatif Kota Pariaman sebagaimana pemilu legislatif tahun 2014. Ia memasang target yang sama dalam Pilwako Pariaman 2018.

"Target kita kembali merebut kursi Ketua DPRD Kota Pariaman tahun 2019 dan menang dalam Pilkada Pariaman 2018," pungkasnya.

Komisioner Divisi Logistik KPU Kota Pariaman Indra Jaya mengatakan, jumlah dukungan yang diperlukan oleh parpol agar dinyatakan oke dan clear sebanyak 88 dukungan. Jumlah tersebut merupakan jumlah penduduk Pariaman dibagi 1000.

"Saat ini jumlah penduduk Kota Pariaman sebanyak 88.000 jiwa, jika dibagi 1.000 menjadi 88. Jumlah 88 merupakan syarat dukungan minimal bagi parpol," sebutnya.

Meski syarat minimal telah ditentukan, pihaknya tidak membatasi jumlah berkas dukungan yang diserahkan parpol ke KPU asal sesuai dengan data yang ada dalam aplikasi Sipol. KPU juga akan melakukan verifikasi dengan menggunakan dua metode, yakni metode acak dan metode sampel--10 persen dari jumlah data/berkas yang dimasukan parpol.

Indra Jaya mengungkap, hingga Senin pukul 16.00 WIB, baru 10 parpol dari 20 parpol yang dinyatakan oke dan clear. Bagi parpol yang telah mendaftar namun dinyatakan belum clear, wajib melengkapinya hingga pukul 24.00 WIB atau jadwal penutupan tahapan penyerahan berkas dukungan. Jika hingga jadwal yang ditentukan data yang diserahkan ternyata juga belum lengkap, maka parpol tersebut dinyatakan gagal verifikasi berkas untuk wilayah kota Pariaman.

Komisioner Divisi Hukum KPU Sumatera Barat Nurhaida Yeti menyebut penyerahan berkas dukungan tingkat DPC/DPD merupakan berkas pendukung untuk parpol tingkat DPP.

"Oleh karena itu DPC/DPD mendaftar setelah tingkat DPPnya terdaftar di aplikasi Sipol," katanya.

Ia berkata, setelah penutupan tahapan penyerahan berkas parpol ditutup hari ini pukul 24.00 WIB, dari tanggal 17 Oktober hingga 30 hari ke depan, KPU lanjut ke tahap penelitian administrasi berkas yang diserahkan.

Dalam tahap verifikasi tersebut KPU akan meneliti keabsahan berkas. Berkas dinyatakan tidak memenuhi syarat jika KTP yang diserahkan parpol masih manual atau bukan e-KTP. Pihaknya juga akan melakukan verifikasi faktual jika para verifikator meragukan keabsahan berkas yang diserahkan oleh parpol.

Menjawab pertanyaan wartawan tentang downnya aplikasi Sipol saat parpol mendaftar hari ini, Nurhaida menjawab akan tetap memproses data parpol jika datang sebelum jadwal penutupan pukul 24.00 WIB.

"Jadwal penutupan kan pukul 24.00, jika sebelum jam tersebut parpol telah datang dan telah mengisi pendaftaran, kemudian tiba-tiba aplikasi Sipol ada masalah (di database pusat), maka jadwal kedatangannya yang kita hitung, meski KPU bekerja hingga jam 3 pagi," tandasnya.

Parpol yang ingin ikut Pemilu 2019 mendaftar ke KPU dengan mengikuti prosedur yang sudah diatur KPU dalam PKPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Verifikasi Parpol. Jika sampai pukul 24.00, tanggal 16 Oktober 2017 (hari terakhir pendaftaran), parpol tidak memenuhi syarat pendaftaran, maka semua dokumen pendaftarannya dikembalikan.

KPU tidak menerima dokumen-dokunen pendaftaran yang belum diunggah ke Sipol. Parpol harus mengunggah dokumen-dokumen dulu ke Sipol, baru mendaftarkan secara resmi ke KPU dengan membawa printout dokumen yang sudah diunggah ke Sipol.

Namun di sisi lain, Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 juga menjelaskan bagi parpol yang telah diverifikasi atau peserta pemilu 2014, tidak perlu dilakukan verifikasi lagi. (OLP)
Hingga Penutupan Besok, Baru 2 Parpol Peserta Pemilu Serahkan Berkas ke KPU Pariaman

Santok --- KPU Kota Pariaman menyiapkan tiga desk SIPOL mengantisipasi penyerahan dokumen keanggotaan parpol peserta pemilu 2019 ke kantor KPU Kota Pariaman.

Penyiapan tiga desk yang didukung oleh tiga operator SIPOL tipe pengguna KPU, dikarenakan KPU Kota Pariaman memprediksi dua hari sisa batas waktu penyerahan dokumen keanggotaan parpol, baru dua parpol yang telah menyerahkan dokumen ke KPU Kota Pariaman, sedangakan dari data KPU Kota Pariaman, 16 parpol lainnya belum menyerahkan dokumen.

“Kita siapkan tiga desk untuk mengantisipasi jika pengurus parpolnya menyerahkan pada detik-detik akhir batas waktu. Saat ini baru dua parpol yaitu Partai NasDem dan Perindo yang telah menyerahkan dokumen ke kita (KPU), sedangkan 16 parpol yang terdatar di Kesbangpol, masih belum menyerahkan,” ungkap Kordiv Hukum KPU Kota Pariaman Aisyah, Sabtu (14/10) sore.

Ia menjelaskan, beberapa parpol sebetulnya telah melakukan konsultasi dan akan melakukan penyerahan dokumen ke KPU. Namun hal itu tidak bisa dilaksanakan, karena DPP partainya belum melakukan pendaftaran ke KPU Pusat.

Ia merinci parpol di tingkat pusat yang telah mendaftar ke KPU, bisa diterima berkasnya di tingkat Kota. Partai Perindo menjadi partai pertama yang mendaftar ke KPU RI, disusul oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI), PDI Perjuangan, Partai Hanura, Partai Nasdem, Partai Berkarya dan Partai Amanat Nasional pada hari selanjutnya.

“Sampai hari ini, baru 7 partai yang sudah bisa menyerahkan dokumen, karena memang itu yang sudah mendatar di tingkat pusat, sedangkan parpol lain harus mengunggu pendaftaran dulu,” ujarnya.

Pada saat penyerahan dokumen keanggotaan parpol masih banyak terjadi permasalahan, mulai dari ketidakcocokan jumlah salinan tanda keanggotaan parpol pada SIPOL dengan salinan hardcopy tanda keanggotaan yang diserahkan oleh pengurus daerah parpol.

Selain itu, data yang diserahkan terkadang ada yang berbeda dengan salinan tanda keanggotaan yang diserahkan ke KPU Kota Pariaman.

“Ada juga parpol belum bisa diterima karena data yang diberikan dengan data yang tercantum pada SIPOL berbeda. Namun belum kita terima agar parpol tersebut melengkapi,” sebutnya.

Aisyah memprediksi, penyerahan dokumen keanggotaan parpol akan ramai pada hari Senin (16/10) yang menjadi hari terakhir bagi parpol menyerahkan dokumen keanggotaan. Pada hari terakhir itu, KPU Kota Pariaman akan menerima dokumen parpol sejak pagi, pukul 08.00 hingga pukul 00.00 WIB. (Nanda)
Jelang Pilwako dan Pileg 2019, KPU Pariaman Puji Peran Media

Pariaman --- Pemberitaan dan sosialiasasi pilkada yang dilakukan oleh media massa, diyakini mengoptimalkan penyebarluasan informasi tentang kepemiluan di Kota Pariaman. Pemilihan walikota dan wakil walikota (Pilwako) Pariaman yang tahapannya telah dimulai sejak September 2017 silam itu, membutuhkan sosialisasi informasi kepada publik.

“Peran media massa urgen dalam menyebarluaskan informasi kepada publik terkait Pilwako Pariaman 2018. Bukan hanya soal tahapannya saja, melalui pemberitaan yang dibuat melalui media massa dapat memberikan pemahaman dan pendidikan politik kepada masyarakat,” ujar Ketua KPU Kota Pariaman Boedi Satria usai menggelar silaturahmi dengan wartawan di Pariaman, Kamis (12/10).

Ia berharap dukungan dari awak media yang bertugas di Kota Pariaman, dapat membantu KPU Kota Pariaman melakukan sosialisasi tentang pemilihan walikota dan wakil walikota Pariaman 2018 kepada masyarakat.

Ia mengatakan, optimalnya sosialisasi pemilu kepada masyarakat memiliki korelasi terhadap tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu. 

“Kita minta dukungan dari rekan-rekan wartawan. Dengan pemberitaan yang intens tentang pilkada yang saat ini sedang berjalan tahapannya, dengan dukungan pemberitaan, kita berharap dapat memberikan informasi dan pendidikan politik kepada masyarakat,” ujarnya.

Menurut Boedi, kontribusi dan peranan awak media massa di kota Pariaman terhadap sosialisasi kepemiluan dan pilkada 2018 sangat besar. Berbagai sosialisasi tentang tahapan dan kegiatan KPU Pariaman, sering kali dimuat di banyak media.

“Sejuah ini kontribusi rekan-rekan media sangat besar membantu kami (KPU) mensosialisasikan tentang tahapan ataupun sosialisasi kegiatan KPU. Kami berharap dukungan seperti ini terus berlanjut,” ujarnya.

Sementara itu, salah seorang wartawan senior Pariaman, Agusriadi menuturkan, hubungan anggota KPU Kota Pariaman dengan awak media di Kota Pariaman berjalan dengan baik.

Ia mengatakan sangat mendukung sosialisasi yang gencar dilakukan oleh KPU Kota Pariaman.

“Koordinasi antara KPU dengan awak media tentu harus kuat. Dua alek demokrasi yang datang bersamaan dalam waktu dekat harus disukseskan bersama, yakni pilkada 2018 dan pilpres 2019,” komitnya. (Nanda)
Buka Pendaftaran, Ini Syarat dan Ketentuan Calon Anggota PPS dan PPK KPU Kota Pariaman
Ketua KPU Boedi Satria
~Cukup dengan ijazah SLTA sederajat
~Seleksi untuk calon anggota PPK lebih berat dari PPS

Santok --- KPU Kota Pariaman umumkan pendaftaran dan tahapan seleksi calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Pilwako) Pariaman 2018 mendatang.

Pengumuman yang mulai disampaikan pada Kamis (12/10) kepada masyarakat setelah KPU Kota Pariaman menetapkan dalam rapat pleno yang digelar Rabu (11/10) sore.

Ketua KPU Kota Pariaman yang juga membidangi divisi sosialiasasi dan SDM Boedi Satria didampingi koordinator divisi hukum Aisyah menjelaskan, pihaknya telah menyebarluaskan informasi pendaftaran dan seleksi PPK dan PPS melalui media massa, media cetak, media sosial dan pemasangan pengumuman pada kantor kecamatan dan kantor desa se kota Pariaman.

“Hari ini kita umumkan secara resmi. Pengumunannya bisa dilihat di media massa, media cetak dan kita juga umumkan di kantor desa dan kantor kecamatan,” ujarnya.

Bagi masyarakat yang ingin mengikuti seleksi menjadi anggota PPK atau PPS, kata dia, dapat mempersiapkan dokumen kelengkapan persyaratan administrasi.

Ia merinci persyaratan tersebut terdiri dari, fotocopy e-KTP fotocopy ijazah SLTA/sederajat yang telah dilegalisir oleh pejabat terkait dan pas foto ukuran 3X4 2 lembar.

Calon peserta seleksi juga harus melengkapi berbagai jenis surat pernyataan, antara lain, penyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, surat pernyataan tidak menjadi anggota partai politik paling singkat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (incrach) karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Selain itu, surat pernyataan lainnya yang juga disiapkan adalah, pernyataan bebas dari penyalahgunaan narkotika, surat pernyataan tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP kabupaten/kota atau DKPP apabila pernah menjadi anggota PPK/PPS pada pemilihan umum, surat pernyataan belum pernah menjabat 2 (dua) kali periode sebagai anggota PPK/PPS, bermaterai cukup dan ditandatangani, surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat dan daftar riwayat hidup.

“Peserta harus melengkapi seluruh syarat administrasi pendaftaran, jika ada yang ragu dapat menghubungi langsung KPU Kota Pariaman,” terangnya.

Keduanya menjelaskan secara rinci dan jadwal seleksi itu. Tahap awal, masyarakat yang ingin mengikuti seleksi menjadi calon anggota PPK dan PPS bisa mendaftar dan mengambil formulir pendaftaran pada rentang waktu 13 hingga 21 Oktober 2017 pukul 08.00 hingga 16.00 WIB.

Bagi pendaftar PPK, pendaftaran dan pengambilan formulir pendaftaran dilakukan di kantor KPU Kota Pariaman. Sedangkan bagi pendaftar PPS dapat melakukan pendaftaran dan pengambilan formulir pendaftaran di kantor desa atau kelurahan masing-masing.

Selanjutnya, berkas pendaftaran yang telah masuk ke panitia seleksi (pansel), langsung dilakukan seleksi administrasi yang dimulai sehari setelah pembukaan pendaftaran atau 14 hingga 23 Oktober 2017 mendatang. Hasil seleksi administrasi akan diumumkan pada 24 hingga 25 Oktober 2017.

“Kita lakukan pemeriksaan administrasi langsung. Berkas pendaftaran yang telah kami terima langsung kita periksa dan hasilnya diumumkan dua hari setelah ditutupnya pendaftaran,” jelasnya.

Peserta yang lulus administras akan menjalani tes tertulis pada 26 hingga 28 Oktober 2017. Tes tertulis rencananya akan digelar serentak di empat kabupaten/kota yang melaksanaan pilkada di Sumatera Barat. Sedangkan hasil seleksi tertulis akan diumumkan pada 29 hingga 31 Oktober 2017.

Bagi peserta yang dinyatakan lulus pada tes tertulis akan menjalani tes wawancara pada 1 hingga 3 November 2017 dan hasilnya akan diumumkan pada 4 hingga 5 November 2017.
 

KPU Kota Pariaman menjadwalkan, 12 orang anggota PPK akan dilantik pada 5 hingga 6 November 2017.

Berbeda dengan seleksi PPK, masyarakat pendaftar seleksi PPS hanya akan menjadi dua seleksi, yaitu seleksi administrasi dan seleksi wawancara. Bagi peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi pada 5 hingga 6 November 2017, langsung mengikuti tes wawancara pada 7 hingga 8 November 2017. Hasil tes wawancara akan diumumkan sehari setelah tes yaitu pada 9 hingga 10 November 2017.

“Tahapan tesnya berbeda dengan PPK, kita hanya lakukan wawancara saja bagi yang lulus administrasi dan PPS yang dinyatakan lulus akan dilantik pada 11 November 2017,” sebutnya.

Ia mengimbau masyarakat yang akan mengikuti seleksi PPK dan PPS memastikan kelengkapan administrasi sebelum menyerahkan berkas pendaftaran ke KPU. Peserta yang tidak lengkap persyaratan hingga akhir pendaftaran secara langsung akan gugur. (Nanda)
KPU Pariaman Belum Terima Kelengkapan Dokumen Parpol Peserta Pemilu

Santok --- Koordinator divisi hukum KPU Kota Pariaman Aisyah mengatakan, hingga saat ini belum ada partai politik di kota Pariaman yang menyerahkan dokumen kelengkapan penelitian administrasi parpol peserta pemilu 2019 mendatang.

KPU Kota Pariaman, kata dia, sesuai dengan tahapan pemilu legislatif yang ditetapkan oleh PKPU Nomor 7 tahun 2017 tentang tahapan pemilu legislatif 2019, telah mulai menerima kelengkapan dokumen administrasi parpol calon peserta pemilu 2019 sejak Senin (3/10) hingga Senin (16/10) mendatang.

“Meskipun beberapa orang pengurus partai politik berkunjung ke kantor (KPU Kota Pariaman), namun baru sebatas berkonsultasi terkait kelengkapan administrasi masing-masing parpol. Ada beberapa pengurus parpol seperti PAN, NasDem dan Perindro sudah berkonsultasi soal kelengkapan, namun baru sebatas itu, belum ada yang menyerahkan,” ujarnya di ruangan kerjanya, Senin (9/10) siang.

Menurutnya, belum adanya parpol calon peserta pemilu 2019 tingkat Kota Pariaman itu, disebabkan pengurus parpol tingkat pusat belum mendaftarkan parpol di KPU RI melalui Sistim Informasi Partai Politik atau SIPOL.

“Tadi kami cek di SIPOL, ternyata DPP PAN, Nasdem dan Perindo belum melakukan pendaftaran, sehingga mereka (pengurus) belum melakukan penyerahan berkas. Tapi ada yang sudah bawa kelengkapan dokumen, saat kita cek kelengkapannya masih ditemukan dokumen yang salinan KTPnya yang belum KTP Elektronik dan ada juga salinannya yang tidak buram,” ulasnya.

Ia menjelaskan, pendaftaran partai peserta pemilu dilakukan secara terpusat oleh masing-masing pengurus parpol ke KPU RI melalui SIPOL. Sedangkan tingkat kabupaten dan kota pada hari ini, dilakukan penyerahan berkas dokumen kelengkapan persyaratan untuk penelitian adminsitrasi.

Parpol peserta pemilu tingkat Kota Pariaman, jelas Aisyah, harus menyerahkan beberapa kelengkapan berkas pada tahapan itu. Adapun berkas yang harus disertai, antara lain salinan eKTP atau surat keterangan domisili anggota atau pengurus parpol, salinan KTA anggota parpol, daftar susunan pengurus parpol, surat pernyataan status kantor sekretariat partai, surat pernyataan domisili kantor atau sekretariat dari lurah, AD/RT partai, dan salinan buku rekening atas nama partai tingkat kota Pariaman.

Dilanjutkan Aisyah, setelah penyerahan berkas atau dokumen parpol peserta pemilu ditutup, KPU Kota Pariaman langsung melakukan penelitian administrasi kelengkapan dokumen parpol sejak 17 Oktober 2017 hingga 15 November 2017 mendatang.

Dalam tahapan ini, KPU Kota Pariaman akan mencocokkan data pendaftaran parpol yang dikirimkan oleh KPU RI dengan data soft copy SIPOL KPU dan dokumen kelengkapan yang diserahkan oleh parpol di tingkat kota Pariaman.

“Dari penelitian tersebut, nanti akan ditemukan data anggota atau pengurus yang ganda. Jika data gandanya di dalam satu parpol, adalah ganda internal. Sedangkan ganda indentitas antara partai, dinamakan indentik ekternal. Bagi yang ganda kita akan serahkan kembali ke parpol untuk diperbaiki,” lanjutnya.

Usai dilakukan penelitian administasi, KPU Kota Pariaman akan mengumumkan hasil administrasi pada 16 hingga 17 November 2017 dan parpol kembali melengkapi kekurangan dokumen pada tanggal 18 hingga 1 Desember 2017.

Tahapan tersebut dilanjutkan dengan penelitian dokumen hasil perbaikan selama dua hari pada tanggal 2 hingga 11 Desember 2017. (Nanda)
Mekanisme Baru Verifikasi Parpol Tingkat Kota Pariaman
Aisyah


~Pendaftaran partai peserta pemilu dilakukan secara terpusat oleh masing-masing pengurus pusat parpol ke KPU RI melalui Sistim Informasi Partai Politik.

~Usai pengumuman hasil administrasi pada 16 hingga 17 November 2017, parpol kembali melengkapi kekurangan dokumen pada tanggal 18 November hingga 1 Desember 2017.
 
 Airsantok --- KPU Kota Pariaman telah membuka penerimaan kelengkapan dokumen keperluan penelitian administrasi parpol peserta pemilu tingkat kota Pariaman. Penerimaan dokumen tersebut, dimulai hari Selasa (3/10) hingga Senin (16/10) mendatang di Kantor KPU Kota Pariaman pukul 08.00 WIB hingga pukul 16.00.

“Pendaftaran partai peserta pemilu dilakukan secara terpusat oleh masing-masing pengurus pusat parpol ke KPU RI melalui Sistim Informasi Partai Politik (SIPOL). Sedangkan di tingkat kabupaten dan kota pada hari ini, dilakukan penyerahan berkas dokumen kelengkapan persyaratan untuk penelitian adminsitrasi saja,” ujar koordinator divisi hukum KPU Kota Pariaman Aisyah di Kantor KPU Kota Pariaman, Selasa (3/10) siang.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada partai politik di kota Pariaman yang menyerahkan dokumen tersebut ke KPU Kota Pariaman.

Menurut Aisyah, parpol peserta pemilu tingkat Kota Pariaman harus menyerahkan beberapa kelengkapan berkas pada tahapan itu. Adapun berkas yang harus disertai, antara lain salinan e-KTP atau surat keterangan domisili anggota atau pengurus parpol, salinan KTA anggota parpol, daftar susunan pengurus parpol, surat pernyataan status kantor sekretariat partai, surat pernyataan domisili kantor atau sekretariat dari Lurah, AD/RT partai dan salinan buku rekening atas nama partai tingkat Pariaman.

Khusus keanggotaan parpol, dibuktikan dengan salinan KTA dan KTP minimal dengan perbandingan 1:1.000 dari total penduduk Pariaman.

“Untuk kota Pariaman, parpol minimal melampirkan 88 bukti salinan KTA dan KTP pengurus dan anggota masing-masing parpol dengan ketentuan 1:1.000 sedangkan penduduk kita ada 88 ribu,” kata dia.

Dilanjutkan Aisyah, setelah penyerahan berkas atau dokumen parpol peserta pemilu ditutup, pihaknya langsung melakukan penelitian administrasi kelengkapan dokumen parpol sejak 17 Oktober 2017 hingga 15 November 2017 mendatang.

Dalam tahapan ini, KPU Kota Pariaman akan mencocokkan data pendaftaran parpol yang dikirimkan oleh KPU RI dengan data soft copy SIPOL KPU dan dokumen kelengkapan yang diserahkan oleh parpol di tingkat Kota Pariaman.

“Dari penelitian tersebut, nanti akan ditemukan data anggota atau pengurus yang ganda. Jika data gandanya di dalam satu parpol, adalah ganda internal. Sedangkan ganda indentitas antara partai, dinamakan indentik eksternal. Bagi yang ganda kita akan serahkan kembali ke parpol untuk diperbaiki,” lanjutnya.

Usai dilakukan penelitian administasi, KPU Kota Pariaman akan mengumumkan hasil administrasi pada 16 hingga 17 November 2017 dan parpol kembali melengkapi kekurangan dokumen pada tanggal 18 November hingga 1 Desember 2017. Tahapan tersebut dilanjutkan dengan penelitian dokumen hasil perbaikan selama dua hari pada tanggal 2 hingga 11 Desember 2017.

“Setelah perbaikan, KPU Kota Pariaman akan menyampaikan hasil penelitian kepada parpol tanggal 12 hingga 15 Desember 2017 dan ditembusi ke DPP parpol,” kata dia lagi.

Tahapan penerimaan kelengkapan dokumen parpol yang dilaksanakan saat ini, merupakan jadwal baku yang telah ditetapkan oleh KPU RI melalui PKPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan Pemilu Legislatif 2019. Usai tahapan ini, KPU akan langsung melakukan verifikasi faktual partai politik peserta pemilu tingkat Kota Pariaman.

Ketua Panwaslu Kota Pariaman Elmahmudi mengatakan, pihaknya langsung berkoordinasi dengan KPU Kota Pariaman dalam melaksanakan pengawasan tahapan kelengkapan dokumen parpol yang diserahkan ke KPU Kota Pariaman mulai hari itu.

Ia bersama anggota melakukan pengawasan melekat bersama KPU mengawasi ketepanan waktu penyerahan berkas pukul 08.00 WIB hingga pukul 16.00 dan pukul 24.00 pada hari terakhir penyerahan atau interval penyerahan sejak tanggal 3 hingga 16 Oktober 2017, pengawaasan terhadap kelengkapan dokumen dan pengawasan terhadap penetapan hasil penyerahan dokumen.

“Sesuai dengan tahapan kita langsung lakukan pengawasan penyerahan dokumen penelitian administrasi ini. Kita sudah koordinasi dengan KPU Kota Pariaman juga dalam hal ini,” ujarnya.

Ia mengatakan, pengawasan tahapan ini dilakukan untuk memastikan agar tahapan itu berjalan dengan lancar sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Sementara itu Ketua DPD PAN Kota Pariaman Priyaldi, mengatakan pihaknya akan menyerahkan berkas dokumen parpol peserta pemilu Senin (9/10) mendatang.

“Kita sudah input dan kirimkan dokumen kelengkapan yang telah kita kirimkan ke DPP. Mudah-mudahan saat kita serahkan ke KPU juga lengkap,” kata dia.

Semetara itu, persyarakatan memiliki kepengurusan parpol dengan perbandingan 1:1000 penduduk, PAN Kota Pariaman hanya melampirkan 88 salinan KTP dan KTA pengurus dan anggota parpol PAN di kota Pariaman. PAN tidak melebihkan salinan untuk memudahkan tim melakukan penelitian kelengkapan dokumen.

“Kita akan lampirkan sesuai dengan ketentuan saja," ungkapnya. (Nanda)