Gabungan Ormas dan OKP Sepakat Sosialisasikan Teknis Pilwako Pariaman
Koordinator divisi perencanaan keuangan dan logistik KPU Kota Pariaman Indra Jaya. Foto/Nanda
Pariaman --- KPU Kota Pariaman sosialisasikan teknis penyelenggaraan pemilihan walikota dan wakil walikota Pariaman 2018 kepada ormas, OKP dan organisasi kepemudaan, Kamis (14/12) siang.

Dalam sosialisasi itu sejumlah ormas dan OKP dilibatkan, seperti Karang Taruna, KNPI, HMI dan ormas lainnya untuk mengoptimalkan sosialisasi pilkada di tengah masyarakat.

Koordinator divisi perencanaan keuangan dan logistik KPU Kota Pariaman Indra Jaya mengatakan, kegiatan itu merupakan rangkaian sosialisasi KPU kota Pariaman yang menyasar enam segmentasi.

Menurutnya, kelompok pemuda merupakan kalangan energik untuk memberikan pencerahan pada pelaksanaan Pilwako Pariaman 2018 dengan melakukan sosialisasi pada basis massa tertentu di lingkungan desa-kelurahan, kecamatan dan lingkungan organisasi masing-masing.

Namun kata dia, kelompok pemuda yang tergabung dalam ormas harus paham tentang teknis penyelenggaraan pilkada sebelum mensosialisasikannya kepada masyarakat.

Sosialisasi yang dilakukan oleh kelompok pemuda, sambung dia, dapat dilakukan melalui diskusi dengan kelompok masyarakat seperti di warung. Mengikutkan kelompok pemuda sebagai corong sosialisasi sangat efektif karena itu pihaknya mengundang perwakilan pemuda yang aktif dan kreatif di lingkungan masyarakat.

"Perwakilan pemuda dapat menularkan informasi berupa teknis dan aturan pelaksanaan melalui diskusi ringan bagi masyarakat yang belum memahami teknis pilkada," katanya.

Sebelumnya, KPU Kota Pariaman telah mensosialisasikan teknis penyelenggaraan pilkada dengan melibatkan guru bidang studi kewarganegaraan tingkat SMA se Kota Pariaman.
Pelibatan guru bidang studi, diharapkan mensosialisasikan teknis dan menggalang partisipasi pemilih pemula yang berada di sekolah.

Selain itu, KPU juga telah membekali kelompok ibu PKK kelurahan dan kecamatan untuk segmentasi pemilih perempuan di Kota Pariaman.

"Tiga segmen telah kita sosialisasikan, tiga segmentasi lainnya akan kita sosialisasikan juga," ulasnya.

Menurutnya, pihak KPU kota Pariaman masih merancang model dan bentuk kerjasama dengan ormas dan OKP di kota Pariaman. Hal itu dikarenakan setiap MoU ataupun kerjasama harus diikuti dukungan anggaran. Oleh karena itu, KPU Kota Pariaman akan mengupayakan alokasi anggaran untuk mendukung operasional ormas ataupun OKP melakukan sosialisasi kepada masyarakat, dalam bentuk pembiayaan kegiatan.

"Perihal anggaran tersebut akan diupayakan melalui revisi anggaran penyelenggaran pilkada tahap II tahun 2018," katanya.

Sementara itu, anggota KNPI Kota Pariaman Sudirman Alharits, mengatakan jika pihaknya telah mengumpulkan OKP yang berada di bawah KNPI, mengajak seluruh anggota OKP dan ormas melakukan sosialisasi kepada masyarakat lainnya.

Pihaknya bersama seluruh ormas bertekad mensukseskan pilkada 2018 dengan cara mensosialisasikan kepada masyarakat.

"Kita dan OKP lainnya sudah berkomitmen mensosialisasikan pilkada. Anggota ormas pada lingkungan masing-masing akan mengajak masyarakat berpartisipasi pada pilkada nanti," pungkasnya.

Hal senada juga diungkapkan Ketua PC HMI Pariaman, Rizki Yulia Wendra. Pihaknya berkomitmen bahwa sosialisasi penyelenggaraan pilkada tidak berhenti pada peserta bimtek saja. Namun harus diteruskan kepada anggota OKP dan masyarakat di lingkungan mereka masing-masing.

"Bimtek dilakukan agar stakeholder yang akan menjadi sosialisator paham dengan aturan dan teknis pelaksanaan pilkada," sebutnya.

Menurutnya, HMI akan menyampaikan kepada kelompok mahasiswa melalui komisariat HMI yang ada di tiga kampus Pariaman, yaitu STIA BNM, STIT SB Pariaman dan STIE Sumatera Barat Pariaman. Saat ini, keanggotaan HMI Pariaman di wilayah Kota Pariaman tercatat sebanyak 300 orang, hal itu potensial jika bergerak mensosialisasikan pilkada.

"Minimal anggota kita dulu kita sosialisasikan, nantinya jika kawan-kawan kita sudah memahami akan dilibatkan dalam kegiatan sosialisasi," tutupnya.

Partisipasi pemilih pada pilkada ikut menjadi salah satu indikator kesuksesan pelaksanaan pilkada di suatu daerah. Partisipasi pemilih yang tinggi, mengisyaratkan legitimasi masyarakat yang tinggi atas hasil pilkada.

Begitu sebaliknya, jika partisipasi pemilih rendah, legisitimasi atas hasil kepala daerah terpilih pun tidak kuat. (Nanda)
KPU Pariaman Serahkan Dokumen 14 Parpol Peserta Pemilu, 1 Parpol Dinyatakan Gagal
Komisioner KPU Pariaman saat sosialisasi verifikasi faktual parpol. Foto/istimewa
Pariaman --- KPU Kota Pariaman serahkan laporan hasil penelitian perbaikan dokumen keanggotaan 14 partai politik calon peserta pemilu 2019, Rabu (13/12).

14 partai tersebut, yaitu Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Perindo, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Hanura, Partai Garuda dan Partai Berkarya.

Ketua KPU Kota Pariaman Boedi Satria mengatakan, dari hasil penelitian dokumen keanggotaan hasil perbaikan pihaknya, dipastikan Partai Berkarya tidak lolos menjadi calon peserta pemilu.

Hal ini dikarenakan partai tersebut tidak memenuhi syarat minimal 88 dokumen keanggotaan partai politik tingkat Kota Pariaman sesuai dengan 1:1000 penduduk di Kota Pariaman.

"Partai Berkarya hanya melengkapi 85 dokumen keanggotaannya dan kurang dari syarat yang kita tetapkan. Sesuai dengan ketentuan, partai bersangkutan tidak lolos sebagai calon peserta pemilu," ujarnya.

Setelah diserahkannya laporan tersebut, KPU Kota Pariaman akan melakukan verifikasi faktual ke lapangan keanggotaan partai politik menunggu rekapitulasi di tingkat nasional. Sesuai dengan jadwal tahapan Kota Pariaman akan melakukan verifikasi faktual pada tanggal 15 Desember 2017.

"Kita masih menunggu hasil rekapitulasi di tingkat pusat, setelah ada petunjuk baru kita lakukan verifikasi faktual," tandasnya. (Nanda)
[Pilwako Pariaman] KPU Imbau Bapaslon Segera Lapor Harta Kekayaan ke KPK Sebelum Pendaftaran
Komisioner KPU Pariaman Arnaldi Putra. Foto/istmewa
Pariaman --- KPU Kota Pariaman ingatkan bakal calon walikota dan wakil walikota Pariaman sampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI sebelum berakhirnya masa pendaftaran bapaslon walikota dan wakil walikota Pariaman ke KPU Kota Pariaman pada 8 hingga 10 Januari 2018 mendatang.

Koordinator Divisi Teknis KPU Kota Pariaman Arnaldi Putra mengatakan, bakal calon yang telah menyampaikan LHKPN ke KPK akan menerima tanda terima dari KPK. Tanda terima penyampaian LHKPN merupakan salah satu syarat calon saat melakukan pendaftaran ke KPU Kota Pariaman. 

Ia menegaskan, bapaslon yang tidak melengkapi tanda terima penyerahan LHKPN bisa gagal ditetapkan sebagai pasangan calon.

“Yang terpenting tanda terima jika bapaslon telah menyerahkan LHKPN nya ke KPK, meskipun nanti ada perbaikan, syaratnya telah terpenuhi,” ujarnya saat rakor persiapan bimtek penyampaian LHKPN Pilkada 2018 di Pariaman, Rabu (13/12) siang.

Hingga saat ini, kata dia, belum ada satupun bakal calon walikota ataupun bakal calon walikota Pariaman yang mengkonfirmasi telah menyampaikan LHKPN ke KPK RI. Ia menduga hal tersebut disebabkan belum adanya ketetapan atau kepastian balon yang diusung oleh partai politik di Kota Pariaman.

“Belum ada parpol yang menetapkan pengusungan, sehingga balon masih ragu-ragu menyampaikan LHKPN ke KPK,” ulasnya.

Untuk persiapan penyampaikan LHKPN bagi bapaslon, pihaknya telah melakukan rakor dengan perwakilan parpol peraih kursi di DPRD Kota Pariaman hasil pemilu 2014. Utusan parpol tersebut rencanya akan diikutkan pada bimtek penyampaikan LHKPN yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat bersama 3 kabupaten lainnya yang mengikuti pilkada serentak 2018 yang dilaksanakan pada 19 Desember 2017 mendatang.

“Kita hari ini mengumpulkan perwakilan parpol se Kota Pariaman, nanti apakah bapaslonnya nanti diutus mengikuti itu atau perwakilan parpol, teknisnya kita serahkan kepada parpol masing-masing,” jelasnya.

Sementara itu, bakal calon wakil walikota Pariaman Mardison Mahyuddin mengatakan pihaknya telah mempersiapkan penyampaian LHKPN ke KPK RI sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi ketika mendaftar ke KPU Kota Pariaman.

“Kita sudah siapkan, nanti kita akan sampaikan LHKPN namun kita akan koordinasi juga dengan parpol pengusung terlebih dahulu,” ujarnya.

Mardison Mahyuddin sendiri telah dideklarasikan oleh PAN sebagai bakal calon wakil walikota Pariaman mendampingi Genius Umar pada pemilihan walikota dan wakil walikota Pariaman 2018 mendatang.

Menurutnya, usai dideklarasikan, beberapa persyarataan pencalonan mulai dipersiapkan agar tidak menjadi kendala saat pendaftaran.

“Kita mulai persiapan syarat-syarat pencalonan dan calon agar tidak menjadi kendala saat pendaftaran nanti,” pungkasnya. (Nanda)
KPU Pariaman Mulai Persiapkan Logistik Pilwako 2018
Koordinator divisi keuangan dan logistik KPU Kota Pariaman Indra Jaya
Pariaman --- KPU Kota Pariaman mulai persiapkan logistik pemilihan walikota dan wakil walikota Pariaman 2018 mendatang. 

Koordinator divisi keuangan dan logistik KPU Kota Pariaman Indra Jaya mengatakan, saat ini pihaknya telah mempersiapkan 155 kotak suara. Selain kotak suara, KPU juga telah mempersiapkan bilik suara sebanyak 310 dan 310 bantalan coblos.

Logistik kotak suara dan bilik suara telah digunakan saat digelarnya pemilu pertama kota Pariaman tahun 2017. Meskipun beberapa kotak suara mengalami kerusakan ringan, namun telah dilakukan perbaikan hingga dapat digunakan kembali.

“Ada yang bautnya copot, kita pasang lagi, namun secara keseluruhan logisitik saat ini masih layak kita gunakan,” katanya.

Sedangkan, logistik utama lainnya seperti surat suara dan formulir lainnya, baru akan mulai dicetak setelah ditetapkannya nomor urut pasangan calon pada Februari 2018 mendatang.

 "Kita siapkan logistik yang telah ada saja, seperti kotak suara, bilik suara dan bantalan coblos, sedangkan surat suara baru akan kita cetak pada Februari 2018 mendatang,” ujarnya.

Dikatakannya, pihaknya pada Januari 2018 mendatang akan mulai melakukan perencanaan logistik dengan melakukan penyusunan kebutuhan, survey ke pencetakan logisitik. Penyusunan perencanaan logistik harus menunggu ditetapkannya Daftar Pemilih Tetap Pilkada 2018.

Ia memprediksi penambahan TPS pada pilkada 2018 tidak begitu signifikan. Jika ada penambahan, maksimal akan bertambah 1 hingga 2 TPS saja.

“Termasuk menyusun anggaran untuk pengadaan logistik pilkada, semuanya telah kita siapkan, namun masih menunggu penetapan daftar pemilih tetap nantinya,” pungkasnya. (Nanda)
KPU Pariaman Rangkul Dubalang di Pilwako Pariaman
Ketua KPU Pariaman Boedi Satria beri materi seputar penyelenggaran pemilu dan pilwako dengan peran Dubalang Pariaman di dalamnya. Foto/istimewa/KPU Pariaman
Taluak --- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pariaman beri pelatihan kepada 142 Dubalang Pariaman di Safari Inn Hotel, Pariaman Selatan, Kamis (7/12).

Pelatihan kapasitas Linmas dan Dubalang tersebut guna mengoptmalkan peran mereka dalam penyelenggaraan Pilwako Pariaman 2018 yang akan dihelat bulan Juni 2018 mendatang.

Ketua KPU Kota Pariaman Boedi Satria mengatakan akan melibatkan seluruh dubalang sebagai petugas KPPS bagian keamanan.

"Dubalang memiliki tugas yang sangat penting dari masa tenang pemilu, masa pelaksanaan pemilu hingga proses pelaporan hasil pemilu ke KPU Pariaman. Dubalang ini nantinya juga akan bertugas sebagai petugas penertiban di Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak dua orang per TPS,” tutur Boedi.

Boedi juga mengimbau dubalang sebagai pagar nagari untuk turut serta mensukseskan pilkada serentak dengan semangat badunsanak.

Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Linmas/Dubalang se Kota Pariaman yang diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kota Pariaman ini akan digelar hingga Jumat (08/12) hari ini.

Kota Pariaman merupakan kota pelopor kehidupan bernagari di Sumatera Barat melakukan pengoptimalan dubalang di setiap desa yang ada di wilayah Kota Pariaman. (BS)
[Pilwako Pariaman] Tak Ada Paslon dari Perseorangan, Pakar: Karena Sulitnya Administratif
Pakar politik UNAND Prof Sri Zul Chairiyah. Foto/istimewa/PKS.id
Pariaman --- Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman 2018 dipastikan tidak diikuti oleh bapaslon dari jalur perseorangan. Hal itu didapati setelah berakhirnya tahapan penyerahan syarat dukungan bagi bapaslon yang maju melalui jalur perseorangan pada Rabu (29/11) malam.

"Kami tunggu-tunggu hingga pukul 12 malam tidak ada yang datang. Sesuai dengan aturan, maka dipastikan tidak ada bapaslon perseorangan yang akan mengikuti pilkada kali ini," kata Ketua KPU Kota Pariaman Boedi Satria di Pariaman, Rabu.

Syarat dukungan bagi bapaslon perseorangan, kata dia, harus menyerahkan 5.906 dukungan e-KTP dari masyarakat yang tersebar minimal di 3 dari 4 kecamatan yang ada di Kota Pariaman.

Penyerahan syarat dukungan bapaslon perseorangan pada tanggal 25 hingga 29 November 2017. Dengan tidak adanya bapaslon mendaftar melalui perseorangan, maka KPU tidak ada melaksanakan penelitian dan verifikasi faktual pada tahapan ini.

"Kita fokus mempersiapkan pemutakhiran data pemilih pilkada dan persiapan pendaftaran calon jalur parpol pada Januari 2018 mendatang," jelasnya.

Sementara itu, guru besar Ilmu Politik Universitas Andalas Prof Sri Zul Chairiyah menilai, minimnya kandidat balon kepala daerah untuk maju melalui jalur perseorangan dan lebih memilih maju melalui partai politik disebabkan oleh beberapa hal.

Selain kesulitan administratif mengumpulkan pernyataan dukungan dan salinan KTP Elektronik, keefektifan mesin partai dan dukungan di parlemen menjadi beberapa penyebab kandidat tidak memanfaatkan peluang maju dari jalur perseorangan.

"Karena jalur perseorangan dianggap kurang efektif dibandingkan melalui partai politik. Jika maju dari parpol tentu ada mesin yang bekerja, baik itu kader ataupun pendukung parpol. Sejauh ini dukungan parpol masih masih efektif," kata dia saat dihubungi, Kamis (30/11).

Ia menilai, bapaslon yang maju melalui jalur perseorangan efektif, tergantung elektabilitas kandidat dan kepiawaian tim sukses dalam melakukan "selling" kandidat. Salah satu masih efektifnya dibuktikan dengan terpilihnya Walikota Bukittinggi Ramlan dari jalur perseorangan.

Hanya saja, kata dia, kandidat yang memutuskan maju melalui jalur perseorangan dan terpilih nanti, harus siap dengan konsekwensi sulitnya mendapatkan dukungan di DPRD yang merupakan anggota partai politik.

"Nanti dukungan di DPRD sulit, namun jika kepala daerahnya kuat, dengan kemampuan lobby yang kuat, dukungan bisa saja. Tapi jika maju dari parpol tentu akan dapat dukungan kuat dari parlemen," pungkasnya. (Nanda)