Suhatri Bur, Hoax dan Narkoba Ancaman bagi Indonesia



Wakil Bupati Padangpariaman, Suhatri Bur meminta agar generasi muda Kabupaten Padangpariaman untuk tidak mudah terpancing dengan penyebaran isu yang cenderung menimbulkan perpecahan dan merusak kebhinekaan di Indonesia.

Belakangan penyebaran informasi isu yang belum jelas sempat membuat situasi keberagamaan dan kebhinekaan di Indonesia terancam.

"Penyebaran isu yang disebarkan oleh pihak tertentu, dapat memecah belah persatuan dan kesatuan serta merusak semangat kebhinekaan yang selama ini telah terjalin," ujarnya saat menjadi narasumber dalam kegiatan wawasan kebangsaan bagi generasi muda se kabupaten Padangpariaman di Hall Saiyo Sakato Pariaman, Senin (20/3/2017).

Ia optimis, upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Padangpariaman melalui kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan dapat mengecegah perpecahan tersebut. Ia menekankan pentingnya penanaman kesadaran kolektif kehidupan berbangsa dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa negara.

"Memelihara semangat kolektif itu penting untuk memperkuat semangat kebhinekaan, menyadari bahwa Indonesia milik bersama warga Indonesia menjadi kata kuncinya," ulasnya.

Ia juga menyoroti kondisi saat ini terjadi kemerosotan mental cinta tanah air generasi muda yang mulai terkikis secara terus menerus. Hal tersebut terlihat dari minimnya keikutsertaan generasi muda dalam peringatan kemerdekaan dan peringatan kenegaraan lainnya.

"Pendidikan wawasan kebangsaan menjadi terapi mental bagi generasi muda untuk membumikan semangat kebhinekaan," sebutnya.

Ia mengimbau generasi muda untuk menghormati keanekeramagaman yang ada di Indonesia sebagai kerangka menjaga persatuan bangsa. Hal tersebut harus dieleminir dengan pemantapan nilai-nilai Pancasila sejak dari masyarakat akar rumput. Narkoba harus dijauhi oleh generasi muda dan pemuda harus terdepan dalam memperanginya.

Dandim 0308 Pariaman, Letkol. Arh. Hermawansyah mengambarkan mempererat semangat kebhinekaan dan persatuan menjadi solusi menghadapi perang "proxy war" yang dilakukan negara lain saat ini.

"Salah satu proxy war adalah mengacaukan satu negara tidak melalui perang konvensional atau senjata. Namun menciptakan situasi yang tidak kondusif, salah satunya penciptaan konflik," terangnya.

Dikatakannya, peta konflik dunia menggambarkan bahwa konflik terjadi kawasan atau negara potensi sumber daya alam yang kaya. Indonesia yang terletak pada garis katulistiwa menjadikan Indonesia sebagai negara kaya dengan sumber daya alam.

"Kondisi ini rawan dijadikan tujuan perebutan sumber daya alam dari negara lain, sehingga upaya penguasaan SDA melalui penciptaan konflik," ungkapnya.

Salah satu ancaman nyata bagi pertahanan Indonesia adalah penyalahgunaan narkoba yang terjadi di Indonesia. Pasokan narkoba yang masuk dari negara lain dapat diterjemahkan sebagai perang yang dilakukan pihak lain untuk menghancurkan generasi mudanya.

Sebagai komitmen TNI sebagai alat pertahanan dalam memberantas narkoba, ucap dia, dilakukan dengan membersihkan internal TNI dari penyalahgunaan narkoba.

Nanda
Berita Utama: Pemekaran 43 Nagari di Padangpariaman Disetujui Kemendagri


Penantian panjang untuk diakuinya 43 nagari pemekaran di Kabupaten Padangpariaman oleh Kementerian Dalam Negeri RI terjawab sudah.

Peraturan Daerah (Perda) Padangpariaman Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan 43 Pemerintahan Nagari disahkan oleh Kementerian Dalam Negeri RI. Keputusan tersebut tertuang dalam berita acara Rapat Koordinasi Klarifikasi dan Verifikasi Terhadap Pengusulan Kode 43 (Empat Puluh Tiga) Nagari di Kabupaten Padangpariaman Provinsi Sumatera Barat yang ditandatangani oleh Direktur Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa, Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat dan Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman pada tanggal 26 September 2016 lalu.

Sekretaris Daerah Kabupaten Padangpariaman, Jonpriadi ditemui di ruang kerjanya, Jumat (30/9) membenarkan hal tersebut. Dia menjelaskan pihaknya telah menemui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri RI pada 26 September 2016 guna mendapatkan kepastian pemberian nomor kode wilayah Administrasi Pemerintahan Nagari.

"Pihak Kemendagri menyambut baik kedatangan kita dengan langsung menggelar rapat koordinasi yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Bina Pemerintah Desa, Nata Irawan, dihadiri Direktur Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa, Aferi Syamsidar serta Kasubdit di lingkungan Direktorat Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa," kata Sekda di Padangpariaman.

Berdasarkan Berita Acara tersebut kata sekda, pihaknya diminta secepatnya instruksikan camat yang wilayah nagarinya dimekarkan untuk segera mengusulkan penjabat walinagari melalui surat Bupati Padangpariaman nomor 140/136/Pemnag/2016 tanggal 23 September 2016.

"Jika nama-nama penjabat walinagari ini bisa cepat kita SK kan dan lantik, maka kode desa bisa kita dapatkan tahun 2016 ini," ungkap Jonpriadi.

Keterlambatan peresmian pemekaran nagari karena ada salah persepsi dengan pihak Kemendagri. Di satu sisi menunggu kode desa, sementara pihak Kemendgari minta semuanya disiapkan mulai dari penjabat walinagari, perangkat nagari, kantor pemerintahan nagari.

"Dengan rapat koordinasi tanggal 26 itu semua sudah clear dan kita siap melanjutkan ke tahap berikutnya," tandasnya.


Berikut hasil kesepakatan yang disimpulkan dalam rapat koordinasi yang dituangkan dalam bentuk berita acara:

1. Pembentukan 43 Nagari di Kabupaten Padang Pariaman adalah merupakan aspirasi masyarakat yang diproses pembentukannya sejak tahun 2009, dan telah ditetapkan berdasarkan Perda No. 1 tahun 2013 tentang Pembentukan 43 Pemerintahan Nagari di Kab. Padang Pariaman tanggal 28 Februari 2013 serta mendapatkan Rekomendasi dari Gubernur Sumatera Barat No. 120/453/PEM-2016 tanggal 26 Mei 2016 hal Usulan Nomor Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan Nagari, dan selanjutnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri C.q. Dirjen Bina Pemerintahan Desa untuk diterbitkan Kode Desa.

2. Terhadap pengusulan 43 Nagari di Kabupaten Padang Pariaman yang belum memenuhi syarat karena belum adanya penjabat Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang disebabkan Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman menunggu penerbitan Kode Desa dari Kemendagri. Terkait dengan hal tersebut, Ditjen Bina Pemerintahan Desa dalam arahannya meminta agar pemberian kode dilaksanakan pada tahun 2017 setelah Kab. Padang Pariaman menunjuk Pj. Wali Nagari dan perangkat serta sarana prasarananya.

3. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman bersedia untuk segera melantik penjabat wali nagari, mengangkat perangkat desa serta menyediakan fasilitas sarana prasarana kantor wali nagari paling lambat akhir bulan Oktober 2016.

4. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berharap Penerbitan Kode Desa terhadap 43 Nagari yang dibentuk dengan Perda No. 1 tahun 2013 dapat dipertimbangkan untuk diterbitkan pada tahun 2016, jika persyaratan pada poin 3 (tiga) telah dilengkapi dengan bukti-bukti administrasi dan bukti lainnya.

5. Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa akan menyurati Gubernur Sumatera Barat sebagai arahan/petunjuk untuk menindak lanjuti hasil kesepakatan Rapat Koordinasi ini setelah dilakukan pembahasan bersama dengan Ditjen Otonomi Daerag, Ditjen Bina Adminsitrasi Kewilayahan dan Biro Hukum Kemendagri.

TIM
Berita Utama: Pemkab Padangpariaman Sediakan Lahan 20 Hektare Untuk Kota Kawasan Industri Baru


Pemerintah Kabupaten Padangpariaman berencana membangun kawasan kota industri baru (KKIB) dengan perkiraan kebutuhan lahan seluas 20 hektare. KKIB direncanakan berlokasi di 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Lubuk Alung, Kecamatan Enam Lingkung dan Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam. Tepatnya di bagian timur jalan baru Lubuk Alung-Sicincin.

Untuk dapat terlaksananya rencana tersebut pihak pemkab melalui Dinas Koperindag ESDM mengadakan Focus Group Discussion (FGD) dengan para kepala SKPD, camat, walinagari dan tokoh masyarakat tiga lokasi tersebut.

Hadir pada FGD Bupati Ali Mukhni, Sekda Jonpriadi, Asisten II Ali Amran dan Direktur Pengembangan Perwilayahan Industri II Kementerian Pererindustrian Dr. Ir. Busharmaidi, M.Si sebagai narasumber.

Dalam sambutannya, Bupati Padangpariaman Ali Mukhni menyatakan bahwa tujuan pembangunan kawasan industri selain untuk pengembangan wilayah, juga untuk meningkatkan kesejahteran masyarakat.

"Dengan adanya kawasan industri maka akan banyak tenaga kerja yang dapat diserap. Untuk menyediakan tenaga kerja terampil yang sesuai dengan kebutuhan industri juga telah ada Akademi Komunitas Padangpariaman," kata dia.

Kementerian Perindustrian RI sangat mendukung pembangunan kawasan industri ini. Untuk itu Kementerian akan membantu penyusunan masterplan dan studi kelayakan. Dalam pengembangannnya nanti, Kementerian Perindustrian juga akan mendorong investor yang akan mendirikan pabrik di kawasan tersebut.

Busharmaidi yang juga putra Bukittinggi itu menambahkan bahwa untuk penyediaan lahan sebaiknya tidak dengan melakukan pembebasan tanah.

"Tetapi dengan mengikutsertakan masyarakat pemilik lahan sebagai pemegang saham perusahaan pengelola kawasan industri. Kepemilikan saham kawasan industri oleh masyarakat akan dapat mengurangi ketimpangan ekonomi dan juga mencegah hilangnya identitas budaya masyarakat sebagai pemilik tanah ulayat," ungkap dia.

Pembagian hak dan kewajiban masyarakat sebagai pemilik kawasan industri, kata dia akan diatur pada akta pendirian perusahaan pengelola kawasan.

Awalnya direncanakan lokasi Kawasan Industri tersebut di Kecamatan Lubuk Alung dengan lahan yang dicadangkan seluas lebih kurang 2.000 hektare dan telah dilaksanakan survey ke lapangan.

Lokasi ini merupakan hutan rakyat yang kurang produktif dan tidak termasuk kawasan hutan lindung. Masyarakat dalam hal ini Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Alung sangat mendukung adanya pembangunan KKIB.

Kawasan industri yang akan dikembangkan nantinya akan berbasis pada sumber dalam lokal baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan. Pengembangan industri berbasis sumber daya lokal akan menjadi gerbong penarik bagi pengembangan ekonomi daerah dan akan memberikan multiplayer efek bagi masyarakat tidak hanya yang berdomisili di sekitar kawasan tetapi juga di seluruh Kabupaten Padangpariaman dan Provinsi Sumatera Barat.


Dilaporkan oleh Ali Muzakar, TKIP Bagian PDE
Editor: OLP
Berita Utama: Dinas Pertanian Padangpariaman Gelar Buru Tupai, 1.636 Tupai Dibasmi
ilustrasi

 

Tembak tupai atau berburu hewan pengerat tupai merupakan kegiatan rutin tahunan di Bidang Perkebunan pada Dinas Pertanian Peternakan Kehutanan Kabupaten Padangpariaman. Perdana pada tahun 2016 dilaksanakan di Nagari Sungai Sirah Kuranji Hulu, Kecamatan Sungai Geringging pertengahan April.

Kegiatan itu diselenggarakan atas peran para pihak diantaranya para penembak jitu, kelompok tani Baringin Saiyo, dan masyarakat sekitar.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bidang Perkebunan dalam rangka peningkatan produksi dan produktifitas perkebunan salah satunya adalah dengan pengendalian hama dan penyakit tanaman perkebunan. Bentuk praxis terjemahan tupoksi tersebut salah satunya adalah kegiatan tersebut.

Pelaksanaan buru tupai bulan April telah berhasil basmi hewan yang menjadi pengganggu tanaman perkebunan  kakao dan kelapa serta tanaman pertanian lainnya. Tupai dilumpuhkan sebanyak 1.436 ekor.

Masyarakat nagari menyatakan ucapan terima kasih kepada para pihak yang telah menyelenggarakan buru tupai di nagari mereka, sehingga komoditas kakao, kelapa yang mereka usahakan terlindungi.

Sementara itu Kabid Perkebunan, Taufik Hidayat, menyatakan buru tupai merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap nasib petani yang kehilangan hasil perkebunan akibat gangguan hama tupai.

Dia menegaskan, jika kegiatan berhasil dilaksanakan maka akan meningkatkan pendapatan petani dalam bentuk memperkecil kehilagan hasil produksi kakao, kelapa akibat dimakan tupai.

"Sebagai insentif bagi peserta, setiap tupai yang berhasil dilumpuhkan diganti dengan uang sebesar Rp5.000 perekor yang dananya bersumber dari APBD Kab. Padangpariaman2016," ungkap dia.

Di tempat terpisah Kepala Dinas Pertanian Peternakan dan Kehutanan Padangpariaman, Yurisman, menjelaskan bahwa kegiatan buru tupai setiap tahunnya selalu dianggarkan mengingat urgensi pengendalian hama tupai yang tinggi berdampak langsung pada kehilangan hasil produksi terutama kakao dan kelapa.

"Dalam APBD awal kami telah menggarkan sebesar Rp70.000.000, untuk 9.000 ekor tupai. Jumlah ini dirasa masih kurang dibandingkan dengan wilayah sentra produksi perkebunan kakao dan kelapa." 


"Dengan dukungan DPRD kami berharap pada anggaran perubahan dan tahun-tahun berikutnya supaya dapat ditingkatkan penganggarannya mengingat kegiatan ini berdampak langsung dengan kesejahteraan petani," ujar Yurisman.

Dilaporkan oleh Riska, Anggota TKIP Distanakhut
Editor: OLP
Berita Utama: Refleksi Pembangunan Pendidikan Selama 10 Tahun Kota Pariaman




Pemerintah Kota (Pemko) Pariaman menggelar jumpa pers tentang refleksi pembangunan pendidikan di Kota Pariaman selama 10 tahun masa pemerintahan, terhitung sejak tahun 2006 hingga tahun 2016.



Acara yang berlangsung selama 3 jam di ruang rapat walikota, Selasa (3/5), tersebut, dihadiri langsung oleh Walikota Pariaman, Mukhlis Rahman, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Kadisdikpora), Kanderi, Kabag Humas, Yalviendri, para kepala sekolah tingkat SLTA/SLTP sederajad, dan puluhan wartawan dari berbagai media.

Pada kesempatan itu Walikota Mukhlis secara gamlang memaparkan capaian pembangunan dunia pendidikan, baik wajib belajar 12 tahun gratis hingga tingkat SLTA yang sudah dimulai sejak tahun 2009 dengan penerbitan Perwako nomor 28 tahun 2009, maupun program pendidikan paling anyar pengadaan bis sekolah gratis untuk antar jemput siswa ke sekolah pulang pergi.

Sejalan dengan itu ditelurkan pula program magrib mengaji sebagai benteng moral generasi muda untuk mengimbangi kecerdasan dengan keimanan. Kemudian program wajib belajar di rumah mulai pukul 18.30-20.30 WIB yang melibatkan peran aktif orangtua di rumah.

"Apa yang sudah kami lakukan tidak megharap penghargaan. Tapi semua program yang berjalan dan dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat sangat penting bagi kami. Namun demikian, kami ingin minta saran dan masukan dari perspektif wartawan. Karena wartawan yang ada di lapangan bisa saja punya sudut pandang berbeda," kata Mukhlis.

Ruang diskusi tanya jawab yang dibuka oleh walikota secara melingkar tersebut menghasilkan beberapa poin pembahasan cukup serius.

Misalnya usulan wartawan tentang kegiatan ekstrakulikuler kepariwisataan di sekolah untuk sinkronisasi dunia pendidikan dan pariwisata, melindungi para murid nakal yang tertangkap Satpol PP dari publikasi berlebihan di media sosial, hingga penanaman kurikulum tentang konservasi di bidang studi biologi.

"Dunia pendidikan membutuhkan tiga pilar utama dalam membangunnya, yakni, pemerintah, masyarakat dan orangtua murid. Tiga pilar itu tidak boleh terpisah," ujar Mukhlis.

Yang menarik dalam jumpa pers tersebut adalah ketika Mukhlis ingatkan kepada para kepala sekolah supaya menyesuaikan biaya praktek kerja lapangan (PKL) siswa agar disesuaikan dengan tingkat ekonomi masyarakat.

"Perhatikan ekonomi orangtua murid. Saya sendiri dulu merasakan hal itu sangat memberatkan saat menjadi murid. Tidak sekalipun saya ikut kegiatan PKL luar kota karena ketidakmampuan ekonomi orangtua saya," ungkap Mukhlis.

Di saat yang sama, Kadisdikpora Kanderi meminta hasil dari jumpa pers tersebut beserta sejumlah masukan dari wartawan agar dicatat oleh para kepala sekolah dan pihak kedinasan.

"Semua usulan rekan wartawan bagus-bagus dan membangun. Semuanya akan kita tindaklanjuti dan bahas agar diaplikasikan. Tentu akan kita saring dan sesuaikan dengan sejumlah aturan serta kurikulum," ujar Kanderi.

Terpisah, wartawan senior Armaidi Tanjung meminta Pemko bersama DPRD agar menjadikan pustaka sebagai sarana baca umum dalam rangka mencerdaskan anak bangsa lebih diperhatikan pengelolaannya dengan pembentukan sebuah badan perpustakaan.

"Kemarin sudah dibuatkan Ranperda tapi belum disahkan. Kita harap DPRD menyikapi tentang hal ini dengan arif. Membaca adalah pintu gerbang ilmu pengetahuan," kata Armaidi Tanjung yang juga penulis sejumlah buku itu.

Sebagaimana diketahui, perpustakaan kota masih dikelola oleh Bagian Humas melalui Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan. Armaidi berpendapat hal itu dirasa sangat tidak optimal dalam pengembangan minat baca masyarakat karena keterbatasan SDM dan mobilitas pendukung.

OLP