Tarok City tidak lagi sebuah wacana, namun sudah masuk ke tahap pengerjaan di samping menyiapkan segala hal yang berhubungan, seperti ganti rugi tanah pembangunan akses jalan, momerandum of understanding dengan berbagai instansi yang akan membangun di Tarok City, merampungkan/menyusun kajian akademis meliputi topografi/geografi, amdal dan rencana strategis lainnya.
Seiring dibukanya akses jalan masuk dengan lebar 75 meter sepanjang 3 kilometer itu, tentunya akan lebih memacu semangat pembangunan. Tidak lagi meraba-raba. Terang sudah penglihatan untuk pembangunan selanjutnya.
Tarok City adalah pembangunan berkesinambungan dari satu rezim kepemimpinan ke rezim pemimpin lainnya, tidak boleh putus di tengah jalan. Oleh sebab itu mesti dibuatkan skema yang jelas mencakup segala aspek terhadap pembangunan di kawasan seluas 1/4 wilayah kota Bukittinggi yang menurut Badan Pertanahan Nasional merupakan tanah negara. Tarok City demi kelangsungan pembangunannya --agar tidak mandek setelah pergantian rezim-- ada baiknya dibuatkan produk hukum daerah yang mengikat.
Konsep pembangunan terpadu Tarok City yang diusung sudah tepat. Terdapat beberapa satuan kawasan pengembangan --setiap satuan kawasan pengembangan terdiri atas beberapa satuan pemukiman. Satuan kawasan terdiri dari pendidikan, kesehatan, olahraga, balai diklat dan perkantoran.
Di luar lahan itu, tentu akan banyak lagi pembangunan pendukung yang dikelola pihak lain non pemerintah. Tarok City tidak mengusung tema satu pusat pengembangan utama yang diarahkan untuk menjadi embrio pusat. Jadi, di lahan 697 hektar tersebut semuanya adalah pusat pengembangan dengan berbagai pembangunan penyangga di luar lahan yang dibangun swasta/warga untuk berbisnis.
Di sinilah letak keuntungannya bagi masyarakat sekitar. Roda ekonomi akan jauh lebih mengeliat dibanding saat ini di kawasan itu. Akan banyak masyarakat setempat menjadi pelaku bisnis melihat peluang usaha yang terbuka lebar. Imbas positif ombak pembangunan Tarok City hampir dipastikan menggulung kawasan terdekatnya. Jangan pernah sia-siakan kesempatan emas.
Peluang terwujudnya kawasan Tarok City terlihat sangat besar dengan adanya kepastian kepemilikan lahan yang dikuasai negara. Pembangunan-pembangunan skala besar, apalagi di ranah Minang bukan rahasia umum lagi, selalu terkendala masalah tanah. Tanah ulayat di ranah Minang diakui sebagai hukum positif di negara kita. Sangat banyak pembangunan berjalan lamban karena alotnya pembebesan/ganti rugi tanah.
Beruntunglah Pemkab Padangpariaman leluasa membangun di lahan seluas 697 hektar di kawasan Tarok, Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam itu yang sudah mengantongi pelbagai surat sakti berkekuatan hukum dari lembaga negara berkompeten. Mulailah membangun, namun siapkan segala sesuatunya secara matang agar tidak menjadi persoalan di kemudian hari. Ali Mukhni sebagai bupati mesti menugaskan anak buahnya bekerja seteliti mungkin.
OLP
