 |
| Bupati Ali Mukhni memaparkan kesediaan lahan 50 hektar untuk pengembangan Rumah Sakit Stroke dihadapan Menkes Nila Moeloek dan Wagub Nasrul Abit di Ruang VVIP BIM, Senin (17/4). |
Dengan menggunakan media infocus, rombongan Menkes melihat langsung kondisi lahan yang akan dijadikan kawasan terpadu pendidikan, kesehatan dan perkantoran itu.
Dalam eksposnya, Ali Mukhni menyatakan lahan yang disediakan untuk pembangunan rumah sakit seluas 50 hektar yang berstatus tanah negara.
"Lapor Ibu Menteri, kita punya tanah seluas 697 hektar. 50 hektar kita kapling untuk Rumah Sakit Vertikal dengan status clear and clean," ujar Bupati Ali Mukhni di hadapan Menteri Kesehatan Nila Moeloek dan wakil Gubernur Nasrul Abit di Ruang VVIP Bandara Internasional Minangkabau, Senin (17/4/2017).
Selain Rumah Sakit Vertikal, Ali Mukhni juga akan membangun lima kampus dan dua gedung diklat di lokasi tersebut. Diantaranya UNP, ISI Padang Panjang, Politeknik Unand, STIT Syekh Burhanuddin, Bisnis, Diklat Kejagung dan Diklat Badan Pertanahan Nasional.
Kawasan Tarok, tambah Ali Mukhni, memiliki keunggulan dan lokasinya strategis. Terletak di pinggir jalan Padang-Bukittinggi dan memiliki pemandangan alam yang indah.
"Mohon dukungan Ibu Menteri untuk membangun rumah sakit di kawasan Tarok. Lahan 50 hektar gratis, tanpa ganti rugi," ulang Ali Mukhni meyakinkan.
Menteri Kesehatan Nila Moeloek apresiasi langkah Bupati Ali Mukhni yang cepat merespon terhadap pengembangan Rumah Sakit Stroke yang saat ini di Bukittinggi. Apalagi lahan yang disediakan secara gratis seluas 50 hektar.
Dikatakannya bahwa RS Stroke hanya seluas 1,6 hektar yang terletak di pusat kota Bukittinggi. Lokasi yang sempit tersebut tidak memungkinkan untuk dilakukan pengembangan gedung.
"Atas nama pemerintah pusat, kita salut dengan semangat Bupati Ali Mukhni membangun daerah. Menyediakan lahan yang sangat luas untuk pengembangan Rumah Sakit Stroke," kata Menteri Nila Moeloek.
Menindaklanjuti rencana pembangunan rumah sakit tersebut, ia akan menghadap dan mempresentasikan kepada Presiden dan Menteri Keuangan.
"Kita minta Pak Bupati juga hadir nanti di Jakarta," kata dokter spesialis mata itu.
HA
