DPRD Kota Pariaman memastikan Ranperda Pengelolaan Zakat yang diinisiasi dewan adalah untuk menajamkan sistem pengelolaan zakat di Kota Pariaman.
"Jika ada yang mengatakan hal itu bertujuan untuk menghapus zakat di Pariaman, itu merupakan fitnah yang keji," ujar Ketua DPRD Kota Pariaman Mardison Mahyuddin, kemarin.
Ia mengimbau masyarakat agar mengindahkan isu yang kabarnya sempat beredar pasca Ranperda inisiatif dewan itu mengemuka. Masyarakat jangan sampai resah oleh isu yang tidak berdasar, apalagi digunakan untuk kepentingan politik.
"Isu itu tentu bertujuan mengaburkan niat baik dewan. Mana mungkin zakat yang merupakan perintah agama dan kewajiban setiap umat Muslim itu hendak kita hapuskan. Justru melalui Ranperda akan memperkuat pengelolaan zakat itu sendiri nantinya," jelasnya.
Ia tidak menampik isu itu dikembangkan terkait akan majunya ia pada Pilkada 2018. Isu tersebut menurutnya juga santer saat Pilkada Pariaman 2013 lalu, di mana ia salah satu pesertanya.
Terkait banyaknya isu negatif untuk menimbulkan perpecahan menjelang Pilkada, masyarakat tidak menelannya mentah-mentah sebelum menelusuri kebenarannya. Isu jelang Pilkada ada yang positif dan ada yang negatif, serta fitnah.
"Disini peran media sangat dibutuhkan menyajikan informasi yang aktual kepada masyarakat," lanjutnya. Ia bersama rekannya di dewan beserta eksekutif akan terus berupaya berbuat yang terbaik untuk masyarakat Pariaman. Mereka tidak terganggu dengan adanya isu tersebut.
Diwawancarai terpisah, Minggu (2/4/2017), di Pariaman, pengamat politik Oyong Liza Piliang, mengakui bahwa suhu politik jelang Pilkada mulai agak memanas. Sejumlah isu mulai beredar di masyarakat dan media sosial, meski intensitasnya belum sesengit Pilkada 2013.
"Tidak sepanas Pilkada Pariaman 2013. Hal ini disebabkan seluruh energi tersita untuk Pilkada DKI Jakarta. Orang di Pariaman lebih memperbincangkan tema Ahok. Sasaran kampanye hitam biasanya selalu kepada kandidat terkuat. Mulai terlihat menyasar kepada Genius dan Mardison," ujarnya.
Ia mengajak kandidat yang hendak berlaga pada Pilkada Pariaman sebaiknya beradu program, beradu visi yang logis dan aplikatif. Bukan menebar janji-janji yang nantinya dapat merugikan masyarakat.
"Para calon harus bisa memberikan pendidikan politik yang baik. Jelaskan program apa yang akan mereka terapkan jika terpilih nanti. Bukan sekedar suruh masyarakat bikin acara, mereka datang dan tinggalkan uang. Itu merugikan masyarakat, mendidik masyarakat berpolitik transaksional," jelasnya.
Fungsi media dalam Pilkada juga harus netral. Media sebagai acuan informasi bagi masyarakat mesti menyajikan berita berimbang dan tidak memihak. Media dalam posisi apapun harus berpegang teguh pada kode etik jurnalistik.
"Media adalah pilar keempat demokrasi yang tidak boleh ditarik oleh satu kepentingan. Media adalah bisnis kepercayaan publik dan milik publik," sambungnya.
Media yang baik menurutnya mesti bisa menampilkan sosok calon pemimpin secara utuh dan biarkan masyarakat yang menilainya.
"Jangan menggiring opini, mencitrakan atau menghancurkan nama baik seseorang tanpa ada dasar fakta," tandasnya.
TIM
