 |
| Kadis Kominfo Yalvi Endri |
Asisten I Khaidir menyampaikan tentang perlu dan hal mendesak yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah saat ini adalah pelaksanaan smart city. Smart city nantinya akan mengedepankan prinsip e-goverment dengan aplikasi yang dapat diakses oleh publik.
Dengan keterbukaan publik saat ini, pihaknya perlu mengedepankan transparansi dan kemajuan ilmu dan tekhnologi. "Sehingga apa yang diinginkan oleh pemerintah pusat, dapat tercapai,” ujarnya.
Plt Kepala Dinas Kominfo Kota Pariaman Yalviendri mengatakan, saat ini Pemko Pariaman melalu Kominfo sedang mengidentifikasi apa saja kebutuhan aplikasi yang terdapat di masing-masing SOPD, baik aplikasi yang dikeluarkan pusat, provinsi dan yang dibuat sendiri.
“Apalagi ini juga bersamaan dengan kegiatan bapak Walikota Pariaman bersama dengan para bupati/walikota se Sumatera Barat yang melakukan penandatanganan komitmen pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi di Bukititinggi, di hari yang sama dengan pelaksanaan Rakor ini,” ucapnya.
Yang harus segera disiapkan di tahun 2017, sambung dia, adalah meluncurkan aplikasi e-planning, e-budgeting dan e-perizinan. Karena itu pihaknya perlu koordinasi dengan masing-masing SOPD agar aplikasi itu dapat terkoneksi nantinya antara satu dengan lainnya,
“Berdasarkan data yang dimiliki dan dilaporkan oleh SOPD--dari 37 SOPD yang ada di Pemko Pariaman, sudah ada 7 OPD yang memiliki website sendiri. 11 OPD yang mengembangkan aplikasi sendiri dan diperlukan sebanyak 87 aplikasi yang dibutuhkan oleh semua OPD di Pemko Pariaman,” terangnya.
Ia menambahkan pihaknya telah mencatat tenaga yang ada hanya 60 orang ASN yang memiliki latar belakang pendidikan komputer dan sebanyak 108 ASN yang tidak bisa mengoperasikan komputer dasar.
ASKB
