Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

Jelang Pilkada, PPP Pariaman Persolid Kader

11 Maret 2017 | 11.3.17 WIB Last Updated 2017-03-11T12:37:15Z

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terapkan mekanisme berbeda dalam pelaksanaan Musyawarah Dewan Pengurus Anak Cabang (Musrancab) pada tahun 2017 ini. Jika sebelumnya, Musrancab, kader utusan ranting setingkat desa di Kota Pariaman dapat memilih langsung ketua DPAC tingkat kecamatan. Namun mekanisme yang terbaru berbeda. Adapun perbedaannya terletak pada utusan ranting pada Musrancab tidak langsung memilih ketua ataupun sekretaris. Peserta memilih beberapa tim formatur yang nantinya akan bermusyawarah menyusun personilia kepengurusan di tingkat kecamatan, termasuk menentukan ketua ataupun sekretaris DPAC.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang PPP Pariaman, Mulyadi menerangkan, perubahan mekanisme pemilihan pengurus DPAC itu telah diterapkan pada musyawarah cabang PPP ke IV Kota Pariaman, Januari 2017 silam.

"Penerapan mekanisme seperti ini dilakukan untuk menimimalisir timbulnya potensi dikotomi kader partai paska digelarnya musyawarah. Ada kecenderungan kader yang terpilih tidak mengikutsertakan kader yang tidak terpilih dalam kepengurusan. Inilah yang kita cegah," jelasnya usai pembukaan Musrancab DPAC PPP se Kota Pariaman di Aula PAUD Dikmas Sumatera Barat, Rawang, Pariaman, Sabtu (11/3/2017).

Dikatakan Ketua Baleg DPRD Kota Pariaman itu, kesolidan PPP sangat diuji hingga tataran paling dasar setelah terjadinya dualisme di tubuh parpol berlambang Ka'bah tersebut. Ia optimis, melalui penerapan mekanisme Musrancab sistim formatur akan meningkatkan kesolidan kader PPP hingga akar rumput.

"Kita terus tingkatkan kesolidan antar kader, dua agenda besar yang dihadapi yaitu pilkada Kota Pariaman dan pemilu legislatif tahun 2017," ulasnya.

Pada musrancab DPAC PPP se Kota Pariaman, 142 peserta yang terdiri dari 2 orang perwakilan pengurus ranting atau desa bermusyawarah menentukan tim formatur.

"Semuanya dilibatkan, tidak ada yang tidak berperan, semua ada di dalam pengurus," imbuhnya.

Ia berharap seluruh kader dan kepengurusan DPAC yang nantinya terbentuk dapat segera menjalankan program dan fungsi partai di tengah masyarakat.

Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Sumatera Barat, Syafril Huda menegaskan bahwa saat ini tidak lagi terjadi dualisme kepengurusan PPP.

Penegasan tersebut menjawab kebimbangan kader akan isu dualisme ditubuh PPP yang saat ini masih berkembang.

"Penegasan saya kepada seluruh kader dan masyarakat, bahwa tidak ada lagi dualisme. Kepengurusan yang sah adalah versi Rohmurumzy dan itu berlaku hingga ke akar rumput atau tingkat ranting," tegasnya.

Dijabarkannya, kepengurusan PPP versi Rohmanrumzy memiliki legalitas sesuai dengan SK Menkumham RI yang telah inkrah.

Dilanjutkannya, jika ada pihak yang mengatakan ada kepengurusan PPP selain versi Rohmarumzy, hal tersebut adalah ilegal. Dualisme yang baru-baru ini kembali muncul pra Pilkada Gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta.

"Yang mengaku PPP versi lain kita sebut sebagai PPPP (Partai Persatuan Pembangunan Pilkada), karena muncul setelah pilkada DKI Jakarta. Kemunculan PPP versi Djan Faridz setelah digelarnya Mukhtarmar Islah, setelah PPP menolak mendukung Ahok atau Basuki Purnama Tjahaya (BTP)," ujarnya.

Dilanjutkannya, PPP partai berazaskan Islam tidak mungkin mengkhianati ulama dengan mendukung BTP pada pilkada. Tidak mungkin PPP sebagai partai berazaskan Islam dan berlambang Ka'bah mendukung dan mengangkat pemimpin orang selain Islam.

"PPP adalah partai berazaskan Islam, berlambang Ka'bah, mendukung Ahok sama saja dengan menghianati ulama dan Islam," tegasnya.

Ia meminta agar kader dan simpatisan PPP di Kota Pariaman menyampaikan kepada masyarakat bahwa tidak ada dualisme di tubuh PPP.

"Kader harus tegaskan bahwa PPP solid dan tidak pecah. Bahwa ada yang mengaku dualisme dan pengurus versi diluar Rohmarumzy adalah ilegal, karena secara legal adalah versi Romi. Kita harus sampaikan kepada masyarakat," pungkasnya.

Nanda
×
Berita Terbaru Update