5 Nagari di Lubuk Alung Fokus Program KOTAKU Padangpariaman 2017




Meningkatnya jumlah penduduk bermukim di perkotaan, menuntut penyediaan prasarana/sarana dasar permukiman yang memadai. Di sisi lain, keterbatasan kemampuan pemerintah daerah dan daya dukung lahan, menjadi kendala sehingga memicu tumbuhnya kawasan permukiman kumuh.

Hal tersebut menjadi fokus pembahasan pada lokakarya sosialisasi dan pelatihan strategi komunikasi Program Kota Tanpa Kumuh disingkat KOTAKU. Kegiatan tersebut berlangsung di Hall IKK Kantor Bupati Paritmalintang, Rabu (30/11).

"Tanpa dukungan dari segenap pemangku kepentingan, stake holder dan keterlibatan langsung dari masayarakat, maka program KOTAKU tidak akan terwujud,” ucap Sekda Padangpariaman Jonpriadi.

Program KOTAKU, kata dia, diproyeksi untuk mengurangi dan mencegah tumbuhnya permukiman kumuh. Untuk itu diperlukan upaya bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, melalui program inovatif tepat sasaran.

"KOTAKU menggunakan sinergi platform kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya di kabupaten kota serta pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat untuk mempercepat penanganan kawasan kumuh perkotaan dan gerakan 100-0-100 dalam rangka mewujudkan permukiman yang layak huni, produktif dan berkelanjutan," tuturnya.

Kepala Bidang Sosbud Bappeda, Harmen Aminuddin, menyatakan bahwa sosialisasi program tersebut untuk membangun pemahaman dan keterampilan dasar para peserta dengan membuka jaringan komunikasi di media sosial.

Sementara itu Asisten Comunity Developmen (CD) Mandiri Padangpariaman Herman Orba, mengatakan, Program KOTAKU merupakan transformasi dari program PNPM mandiri perkotan yang sudah diluncurkan sejak tahun 2008 lalu.

Tahun ini yang menjadi lokasi program KOTAKU adalah Kecamatan Lubuk Alung dengan 5 Nagari. Dengan adanya lokakarya ini akan terbangun kolaborasi antara tim koordinasi pemerintah daerah dengan SKPD terkait dan stake holders lainnya," ujarnya.

Sosilaisasi ini diikuti oleh anggota DPRD Padangpariaman, Kepala Badan/Dinas/Kantor dan Bagian, Pokja PKP tingkat Kab Padangpariaman, Camat, Walinagari, BUMN dan Perusahaan Swasta yang memiliki program CSR, Pihak Perguruan Tinggi, LSM, City Changer, Media Massa, Forum KBM, Forum KBP dan stakeholder terkait lainnya.

HS/OLP