Ketua DPRD Kota Pariaman Mardison Mahyuddin merasa dianak-tirikan jelang perhelatan akbar Tour de Singkarak (TdS) tahun 2016 terkait pemasangan baliho. Dirinya menilai dengan tidak adanya potret salah satu pimpinan DPRD di baliho TdS yang dipajang oleh Dinas Pariwisata di berbagai kawasan strategis sudah berbau politik jelang Pilkada 2018.
"Sesuai amanat Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 yang disebut pemerintahan daerah itu adalah eksekutif dan legislatif, SKPD bawahan walikota sekaligus pimpinan DPRD. Mereka harus netral," ujarnya, di Pariaman, Selasa (2/8).
Kata dia, di manapun daerah akan memasang baliho kepala daerah dan ketua DPRD dalam setiap iven yang bersifat membawa nama daerah.
"Ini sudah melecehkan lembaga DPRD yang mengesahkan anggaran untuk TdS tersebut. Banyak kawan-kawan yang protes soal itu. Di Padangpariaman saja baliho TdS Bupati dan Panungkek (Ketua DPRD)," sebutnya.
Dia menilai hal itu terkait panasnya suhu politik jelang Pilkada di mana dirinya disebut-sebut akan maju sebagai bakal calon walikota.
"Jika tidak suka dengan saya katakan terus terang atau larang maju jadi calon walikota akan saya ikuti. Tapi jangan permalukan lembaga DPRD," ungkap dia.
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pariaman Efendi Jamal, dikonfirmasi perihal tersebut menyatakan bahwa Mardison terlalu cepat mengambil kesimpulan.
"Tidak ada motif politik-potik-an. Pilkada masih jauh 2018," kata Efendi Jamal.
Dia menambahkan, di DPRD sendiri juga ada anggaran promosi untuk TdS yang bisa dipergunakan untuk lakukan sosialisasi seperti pemasangan baliho.
"Saya tidak pandai politik-politik, jangan bawa-bawa ke politik. Saya tidak maju Pilkada 2018," ungkapnya.
Efendi Jamal juga meminta kepada Mardison untuk bersabar karena baliho TdS bersama semua Muspida sedang dibuat.
"Jangan terlalu cepat ambil kesimpulan, tiap tahun ada baliho beliau di TdS bersama Muspida kok," pungkasnya.
OLP
