Ulah Pasangan Mesum, Lintas Sektoral Akan Buatkan Formulasi Jaga Pariwisata Pariaman





Kepala Satuan (Kasat) Polisi Pamong Praja (Pol PP) Kota Pariaman, Handrizal Fitri, menyebut dalam waktu dekat pihaknya akan mengundang Dinas Pariwisata, Yandu, wartawan dan seluruh pengusaha hotel dan penginapan yang ada di Kota Pariaman.

"Kita ingin Kota Pariaman selalu ramai oleh wisatawan tapi bebas maksiat. Untuk itu kita mengundang lintas sektor untuk lakukan diskusi agar razia yang kami lakukan tidak mempengaruhi tingkat kunjungan wisatawan," kata Handrizal, di Pariaman, Kamis (7/4).

Dia mengakui, razia yang dilakukan pihaknya ke sejumlah hotel dan penginapan untuk menjaring pasangan mesum berdampak psikologis kepada penghuni hotel lainnya, sementara pihak hotel tidak konsisten pada aturan yang telah ditetapkan.

"Sekarang kita dapat laporan dari masyarakat malah pasangan ilegal nginapnya siang hari karena kita razianya malam," ungkapnya.

Sebagai Kasat, tutur Handrizal, bagaimanapun dia dituntut untuk menegakan peraturan daerah dan peraturan walikota. Sejumlah dilema dihadapinya di lapangan apalagi Kota Pariaman sudah punya visi misi sebagai daerah destinasi wisata berbasis islami.

"Dalam diskusi itu nanti kita rumuskan bersama bagaimana langkah razia dan penertiban yang efektif dilakukan di hotel-hotel agar tidak mengganggu kenyamanan pengunjung lainnya (wisatawan)," ujarnya.

Dilain pihak, Sekretaris Dinas Pariwisata Kota Pariaman, Jafreki, menyambut baik ajakan dari Satpol PP. Dia menilai, berbagai langkah dan tindakan memang harus dirumuskan bersama agar tidak saling tumpang tindih kepentingan di lapangan.

"Di satu sisi Satpol PP menegakan Perda dan Perwako sudah benar, di satu sisi kita menjaga kenyamanan wisatawan yang berkunjung ke Kota Pariaman. Bagaimana hal itu selaras, memang harus dilibatkan lintas sektoral," ucapnya.

Dia menuturkan, saat ini pihaknya sedang menyiapkan TDUP (tanda daftar usaha pariwisata) bagi pelaku wisata di Kota Pariaman termasuk kepada pengusaha penginapan dan hotel.

"Nanti akan ada kategori hotel berbintang dan melati. Dalam TDUP akan dibuat aturan tegas bagi pemilik hotel dan penginapan agar menyortir tamu-tamu yang menginap melalui tanda pengenal dan surat nikah bagi yang berpasangan," sebutnya.

Dia menambahkan, di dalam TDUP juga akan dibuatkan sanksi tegas bagi pemilik penginapan dan hotel yang melanggar aturan hingga pencabutan izin.

"Sanksi tegas harus ada. Izin operasional hotel bisa kita cabut jika melanggar aturan yang kita buat, hotel dan penginapannya tidak boleh operasional lagi," tuturnya.

Dia menambahkan, saat ini Kota Pariaman sedang merumuskan program wisata halal sesuai visi misi destinasi wisata berbasis islami. Dia meminta dukungan semua pihak termasuk kepada kalangan wartawan.

"Kita apresiasi Satpol PP turut libatkan wartawan dalam diskusi itu nanti," kata dia.

Terpisah, melalui sambungan seluler, Wakil Walikota Pariaman, Genius Umar, menyebut ide diskusi mencari rumusan oleh Pol PP dan Dinas Pariwisata bersama lintas sektoral memang harus timbul dari instansi bersangkutan.

"Memang harus dari Satpol PP dan Dinas Pariwisata karena mereka yang menemukan dan harus melakukan upaya solusi. Hal ini tentu kita dukung dan apresiasi. Saya akan hadiri nanti," kata Genius.

Sementara itu, Tomi Syamsuar (38) wartawan harian Singgalang yang sering meliput potensi wisata Pariaman menyebut, saat ini dampak pembangunan pariwisata mulai dirasakan masyarakat.

Dia mengaku hal itu perlu dipertahankan dengan peningkatan pelayanan dan promosi. Razia yang dilakukan Satpol PP di sejumlah hotel diakuinya mengganggu pengunjung hotel lainya.

"Dalam berbagai kesempatan kita sering diskusi di PWI Pariaman tentang maraknya razia dan dampaknya bagi wisatawan khususnya di hotel-hotel. Selaku wartawan, kita punya tanggungjawab mengangkat potensi di daerah peliputan kita khususnya pariwisata," kata Tomi di Kantor PWI Pariaman, Jl. SB Alamsyah Kp. Balacan, Pariaman Tengah.

Kata dia, sudah banyak contoh daerah kandas dalam membangun pariwisata karena tidak saling sinergisnya lintas sektoral.

"Kita tidak ingin itu terjadi di Pariaman wisatanya hancur karena saling tumpang tindihnya kepentingan lintas instansi pemerintahan," ujar dia.

Kata dia, dirinya bersama wartawan peduli wisata siap diundang untuk diskusi tentang hal itu.

"Kita dukung wisata Pariaman yang terus maju namun bebas maksiat. Kita ingin Pariaman yang selalu ramai dikunjungi dengan indikator tingkat hunian hotel dan penginapannya. Kita ingin Kota Pariaman jadi destinasi wisata bukan daerah yang hanya sekedar disinggahi saja," pungkas dia.

Pihak warga, tokoh pemuda Pariaman, Kardinal Feri, juga menyambut baik niat lintas sektoral mecarikan formulasi. Kata dia, Kota Pariaman sekarang bukan Kota Pariaman lima tahun belakangan.

"Sekarang jauh berbeda, sudah ramai dan kota paling potensial di Sumbar menjadi leader dunia pariwisata," kata Kardinal yang juga Bendahara Umum Pemuda Pancasila Kota Pariaman ini serius.

Kata dia, membangun pariwisata dibanding mempertahankannya, lebih sulit mempertahankannya.

"Karena kenyamanan itu sifatnya pelayanan dan sensitif. Sekali wisatawan terusik mereka enggan kembali. Dengan akan diadakannya diskusi lintas sektoral oleh Pol PP dengan Dinas Pariwisata kita harap ada formulasi yang tepat mengemas usaha perhotelan yang nyaman bebas dari oknum yang ingin berbuat maksiat diantara penghuni hotel lainnya," imbuhnya.

Dia berujar, selaku putra daerah, akan terus mengawal dan mendukung pembangunan pariwisata Pariaman menuju visi kota wisata berbasis islami.

"Contoh suksesnya adalah wisata halal berbasis islami di Lombok, daerah yang dijuluki negeri seribu mesjid. Mereka menemukan formulasi yang tepat dalam membangun wisata konsep islami," tuturnya.

OLP