Pengurus PMI Sumbar Sulthani Wirman mengambil sumpah Ketua dan Pengurus PMI Padang Pariaman Periode 2014-2019 di Aula IKK, Kamis (14/4)Ali Mukhni dilantik sebagai Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Padangpariaman periode 2014-2019 di Aula IKK, Parit Malintang, Kamis (14/4).
Menurut Ali Mukhni, PMI selama ini selalu sebagai garda terdepan dalam penanggulangan bencana, kegiatan donor darah dan masalah-masalah sosial lainnya. Kehadiran PMI terbukti mampu meringankan masyarakat yang butuh pertolongan.
"PMI hadir dari masyarakat dan untuk masyarakat," ujarnya.
Bupati Padangpariaman itu menuturkan bahwa organisasi PMI tak berbicara kepentingan pribadi, kelompok, tapi kepentingan umat. Tidak ada unsur politik, tidak membeda-bedakan tapi murni gerakan kemanusiaan.
Ke depan, terusnya, PMI juga fokus dalam pemberantasan penyakit masyarakat. Seperti penyalahgunaan narkoba dan pergaulan bebas yang sudah sangat meresahkan.
"Tidak ada satu elemen masyarakat yang tidak dimasuki oleh narkoba," ungkapnya.
Peredaran narkoba, tuturnya, merupakan bencana yang lebih besar dari serangan teroris maupun bencana alam. Indonesia juga dikenal sebagai pabrik narkoba terbesar di berbagai wilayah yang akan merusak generasi muda dan mematikan.
"Dari data diketahaui korban meninggal bisa mencapai 50 orang per hari di Indonesia akibat narkoba," terangnya.
Sementara itu, pengurus PMI Sumbar, Sulthani Wirman, apresiasi PMI Padangpariaman yang eksis dan peduli di setiap adanya kejadian atau peristiwa.
"PMI Padangpariaman juga pernah mendapat perhatian dan bantuan dari PMI Amerika Serikat," ujarnya.
Sulthani mendukung gagasan Ali Mukhni agar PMI juga memiliki kegiatan pemberantasan narkoba. Ia mengaku prihatin dampak negatif narkoba telah merusak tatanan hidup bermasyarakat dan bernegara.
"Narkoba adalah musuh utama bangsa. Saya kira usul Pak Ali Mukhni merupakan masukan yang sangat berharga. Kita ingin PMI juga berperan melindungi masyarakat dari penyalahgunaan narkoba," katanya.
Pada kesempatan itu Sultani menegaskan bahwa PMI boleh menerima dana hibah setiap tahun dari pemerintah sesuai edaran Mendagri.
"Kepala daerah tidak perlu khawatir untuk menganggarkannya," katanya.
TIM
