Tahun 2016 55 Desa di Kota Pariaman Terima Dana 42,4 Milyar




Dengan adanya sosialisasi kebijakan transfer ke daerah dan dana desa, diharapkan para kepala desa dapat menerapkan dan membuat roadmap tentang kebijakan yang akan diambil.

"Pemerintah pusat melalui instruksi Presiden Joko Widodo mengubah paradigma tentang desa yang di masa lalu dianggap pemerintah terendah yang dalam kegiatannya hanya mendapat bantuan dana yang sangat terbatas, saat ini dirubah," kata Wakil Walikota Pariaman Genius Umar pada acara sosialisasi kebijakan transfer ke daerah dan dana desa di Balaikota Pariaman, Selasa (22/3).

Saat ini, kata dia, desa merupakan pemerintahan terdepan dalam memajukan bangsa. Oleh sebab itu pemerintah pusat kucurkan dana begitu besar untuk seluruh desa yang ada di Indonesia.

Ungkap dia, Kota Pariaman di tahun 2016 menerima dana desa dari APBN sebesar Rp34,4 milyar dan dana perimbangan desa dari APBD sebesar Rp40 milyar.

"Totalnya mencapai Rp42,4 milyar yang akan dibagi kepada 55 desa yang ada di Kota Pariaman," sebutnya.

Acara sosialisasi yang dihadiri Anggota Komisi V DPR RI, Ade Rezky Pratama dan instansi terkait dari kementerian dan provinsi itu, Genius menyebut tentang pendamping yang ditugaskan di desa dari pusat kadang tidak memahami kondisi yang ada di desa.

"Kepala desa yang di Kota Pariaman lebih pintar dan memahami apa yang harus diprioritaskan dalam menata dan membangun desannya," akunya.

Dia menyebut, Pemko Pariaman telah membuat regulasi daerah dengan 7 Perwako tentang aturan penyaluran dana desa, mengadakan pelatihan dan pembinaan kepada kepala desa, BPD dan LPM, serta pelatihan simkeudes.

Ade Rezky Pratama, pada kesempatan itu, mengatakan, sosialisasi diadakan di Kota Pariaman karena pihaknya telah menjadikan Pariaman pilot project pemerintahan desa.

"Kami menginginkan ke depan desa-desa yang ada di Kota Pariaman akan menjadi contoh bagi desa-desa yang ada di kota lainnya di indonesia," kata dia.

Dia juga mengungkap adanya ketidak seimbangan dana desa/nagari yang ada di Sumbar dengan provinsi lain.

"Karena itu kami sedang mengupayakan agar nagari yang ada mendapat dana yang seimbang dengan jumlah penduduk yang dimilikinya," kata dia.

TIM/OLP