Masterplan Pariwisata dan Siaga Bencana Masuk 7 Perintah Ali Mukhni ke SKPD




Bupati Padangpariaman Ali Mukhni sampaikan tujuh arahan terkait program dan kegiatan tahun 2016 kepada segenap pejabat pada Rakor Koordinasi Pemerintah Daerah se-Padangpariaman.

Rakor yang diikuti oleh seluruh Kepala SKPD, Camat dan Walinagari itu bertema mewujudkan tata pemerintahan yang efektif, bersinergi, akuntabel dan aspiratif sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Rakor menghadirkan narasumber dari Auditor BPKP dan Kejaksaan Negeri Pariaman.

"Pertama, saya sampaikan agar SKPD mengesampingkan ego sektoral. Ini tidak baik untuk koordinasi lintas sektoral. Contohnya Dinas PU tidak bisa bekerja apabila lahan belum dibebaskan oleh Bagian Pertanahan dan Amdalnya dibuat oleh Kantor Lingkungan Hidup," kata Bupati Ali Mukhni di Aula IKK, Rabu (30/3).

Kedua, lanjutnya, penggunaan dana APBD harus transparan dan sesuai dengan ketentuan perundang undangan. Jika terdapat keraguan, segera konsultasikan dengan DPPKA dan Inspektorat. Lakukan percepatan penyerapan anggaran sehingga memudahkan evaluasi pada akhir tahun.

Ketiga, terusnya, terkait dengan Alokasi Dana Desa, diminta Walinagari beserta perangkat berhati-hati dalam melakukan perencanaan dan pengelolaannya. Dana nagari tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan harus dipakai untuk padat karya sehingga membuka lapangan kerja bagi masyarakat itu sendiri.

Keempat, Ali Mukhni meminta dinas terkait fokus terhadap kelancaran pembangunan mega proyek seperti BP2IP Tiram, Asrama haji, MAN Insan Cendikia, Jalan By Pass, Jalur rel KA Duku BIM dan Stadion Utama.

Kelima, imbuh dia, segera dibuat Masterplan Pariwisata bekerja sama dengan konsultan yang telah berpengalaman di luar negeri.

"Prinsipnya kita tidak meniru apa yang telah dibuat daerah lain. Jika dikelola dengan profesional, pariwisata punya prospek yang menjanjikan," kata dia.

Keenam, jelasnya, sosialisasikan siaga bencana 1x24 jam kepada masyarakat setiap saat karena Padangpariaman rawan bencana baik itu gempa, banjir, puting beliung, longsor, kebakaran dan lainnya.

Ketujuh, imbuhnya lagi, lakukan penghijauan di sekitar kawasan Ibukota Kabupaten mengingat kondisi tanah yang labil dan mudah longsor sehingga perlu ditanami tanaman yang memiliki akar yang kuat.

"Kita programkan tahun ini penanaman seribu pohon di kawasan IKK mendukung program penanaman sejuta pohon oleh Bapak Presiden Jokowi," ungkap dia.

Sementara itu, Kepala Bappeda, Hendri Satria, mengatakan dana untuk nagari pada tahun 2016 sebesar Rp116.229.617.862 yang bersumber dari APBN sebesar Rp42 Milyar dan Rp72 Milyar dari Alokasi Dana Desa pada APBD.

"Alokasi tertinggi Nagari Lubuk Alung sebesar Rp2,5 Milyar. Jadi saat ini sudah ada nagari yang mengelola dana Rp2 milyar untuk program pembangunan," kata dia.


HA/OLP