Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

Pendidikan Pemutus Mata Rantai Kemiskinan

7 Januari 2016 | 7.1.16 WIB Last Updated 2016-01-07T12:15:31Z



Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Pariaman serahkan bantuan kepada 247 mustahik dalam bentuk program beasiswa dan bantuan kesehatan. Zakat tersebut diserahkan secara simbolis oleh Walikota Pariaman Mukhlis Rahman di Mushola Balaikota Pariaman, Kamis (7/1).

Penyerahan zakat itu dihadiri langsung oleh penerimanya penuhi mushola hingga teras. Menurut Sekretaris Baznas, Dedi Kurnia, jumlah zakat yang diberikan total Rp241,5 juta kepada 193 mahasiswa/i miskin berprestasi dan 54 penerima bantuan uang kesehatan dari empat kecamatan di Kota Pariaman.

"Tidak ada penerima yang naik di jalan. Semua kami data sesuai peruntukannya. Tidak ada "tumpangan" meskipun keluarga saya sendiri," sebut dia.

Sementara itu, Mukhlis Rahman menuturkan, Baznas Kota Pariaman terbentuk di tahun pertama periode awal pemerintahannya, yakni 2009. Saat itu, dia berpendapat mengumpulkan zakat adalah perintah agama dan kewajiban seorang pemimpin.

"Jika PNS bergaji Rp2 juta perbulan hukumnya wajib keluarkan zakat 2,5 persen atau Rp50 ribu. Hasil padi saja wajib dikeluarkan zakatnya menurut syariat islam," dia menerangkan.

Kata Mukhlis, dia juga berangkat dari keluarga tidak mampu. Untuk biaya kuliah, kisah Mukhlis, dia pernah bekerja sebagai pencuci piring hingga menjual rujak.

"Bagi adik-adik mahasiswa jadilah mandiri, jangan bebani orangtua kalian. Kemudian tanamkan dalam diri kewirausahaan. Jangan hanya bercita-cita setamat kuliah lalu jadi PNS, akan tetapi bukalah lapangan pekerjaan sendiri," nasehat dia.

Sejalan dengan perkembangan Kota Pariaman sebagai pusat wisata di Sumbar, dia juga berharap para mahasiswa menjadi marketer bagi daerahnya.

"Dengan melayani pengunjung dengan baik di kota kita, merupakan gerakan sadar wisata," himbaunya.

"Program yang kami lakukan seperti gratis biaya sekolah 12 tahun sejak tahun 2010 semua demi masyarakat bukan demi penghargaan. Sebab ada daerah yang baru setahun program itu dijalankan sudah dapat penghargaan dari kementerian karena diurusnya. Kami mengurus masyarakat bukan mengurus penghargaan. Rajin-rajin belajar karena pendidikan pemutus mata rantai kemiskinan," tandasnya.

OLP
×
Berita Terbaru Update