Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Padangpariaman melaksanakan rapat koordinasi (rakor) akhir sekaligus evaluasi kinerja pengawasan oleh lembaga ad hoc tersebut usai mengawasi jalannya Pilkada serentak 9 Desember 2015 di Anai Resort, Sabtu-Minggu (30-31/1/2016).
Disamping rakor, Panwaslu juga membubarkan secara resmi seluruh anggota Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) sekaligus memberikan reward kepada empat (4) Panwascam berprestasi sebagai penyelenggara pengawasan terbaik di Pilkada serentak Indonesia 2015 yang memilih gubernur wakil gubernur Sumatera Barat dan bupati wakil bupati Kabupaten Padangpariaman.
Rakor evaluasi dihadiri ratusan peserta itu juga melibatkan kalangan eksternal dalam forum diskusi dari lembaga lintas sektoral, akademisi dan praktisi.
Acara yang dimulai Sabtu pukul 17.00 WIB di aula pertemuan Anai Resort tersebut dihadiri oleh Ketua Panwaslu Syaiful Al Islami, Komisiner Panwaslu Betri Murdiana dan Netti Nerawati beserta sekretaris Panwaslu Riky Falantino, sosiolog dan budayawan Unand, Hary Efendi Iskandar, Muhammad Fauzan Azim juga dari Unand, Ketua KPU Padangpariaman, Vifner, Komisioner KPU Kota Pariaman, Indra Jaya, Ketua PWI Pariaman, Ikhlas Bakri dan praktisi media Oyong Liza Piliang.
Diakui Ketua Panwaslu Syaiful Al Islami terdapat berbagai kekurangan di lembaganya dalam menjalankan tugas selama Pilkada berlangsung. Hal itu menurutnya menjadi catatan penting yang harus dievaluasi bersama kalangan eksternal agar ke depan kinerja Panwaslu menjadi lebih baik lagi, baik dari sisi pengawasan, kinerja petugas di lapangan hingga isu 'gesekan' dengan KPU, sesama lembaga penyelenggara pemilu yang lahir dalam undang-undang yang sama pula.
"Saya melihat beberapa kekurangan, seperti kekompakan tim yang belum maksimal, input C1 yang terlambat ke Panwaslu dan tidak saling sinergisnya beberapa komisioner Panwascam dengan sekretariatnya. Juga yang menjadi catatan penting tidak adanya laporan temuan dari Panwascam yang diteruskan kepada Panwaslu kabupaten," kata Syaiful.
Meski secara keseluruhan kinerja Panwascam dianggap baik oleh publik, namun kata dia gejolak internal yang sering ia dengar justru datang dari tubuh Panwascam itu sendiri.
"Terkait transparansi anggaran antara sekretariat dengan komisioner Panwascam," tuturnya.
Lemparan pernyataan ketua Panwaslu tersebut ditanggapi oleh narasumber Muhammad Fauzan Azim yang menyebut tidak ada sebuah lembaga berkinerja sempurna karena diikat sejumlah aturan dan regulasi undang-undang.
Dari segi pengawasan selama Pilkada berlangsung tahap demi tahap, acuan rambu pengawasan, kata dia ialah pengawas harus lebih pintar dibanding yang diawasi. Hemat dia Pilkada Padangpariaman cukup berjalan dengan baik di tengah kekangan aturan yang dibuat oleh lembaga berwenang di tingkat pusat.
"Terkesan baban barek singguluang batu yang ditanggung Panwaslu beserta jajaran. Kinerja pengawasan berat namun dibatasi oleh aturan kepada Panwas melalui undang-undang mengikat," kata dia.
Disamping itu juga dibahas keterlambatan dibentuknya lembaga ad hoc Panwaslu oleh Bawaslu pusat berdampak kepada kinerja Panwas secara keseluruhan. Disaat KPU sudah menjalankan tahap demi tahap, Panwaslu di daerah belum dibentuk juga.
"Masalah itu datang dari hulu (pusat) hingga berdampak ke hilir (daerah)," kata Hary Efendi Iskandar, sosiolog dan budayawan Unand, putra Pariaman, seorang kandidat Doktor.
Dia mencatat, gesekan selama Pilkada antara KPU dan Panwaslu di daerah Padangpariaman yang menjadi konsumsi publik semuanya akibat lemahnya komunikasi antar dua lembaga kakak beradik yang mempertahankan egonya masing-masing.
"Persoalan yang seharusnya dibahas baik-baik meruncing karena ego, kemudian berlarut-larut pula sehingga petugas tingkat bawah ikut terseret," kata Ajo karib ia disapa.
Dia malah mengkritisi sejumlah peraturan yang dibuat di tingkat pusat terkait kewenangan yang dimiliki lembaga penyelenggara pemilu sebagaimana KPU dan Panwaslu.
Di tingkat pusat pun demikian, apa yang terjadi di daerah selama Pilkada serentak Indonesia seperti jauh menurunnya tingkat partisipasi pemilih menjadi tanggung jawab si pembuat sejumlah peraturan dan undang-undang.
"Ini harus kita suarakan. Inilah persoalan bangsa kita sekarang ini," katanya lantang.
Sementara itu, Sekretaris Panwaslu Padangpariaman, Riky Falantino, usai pembubaran Panwascam, mengatakan Panwaslu Padangpariaman sebagai lembaga ad hoc juga menunggu pembubaran resmi oleh Bawaslu Sumbar.
"Pembubaran dilakukan dua bulan setelah tahapan Pilkada berakhir, yakni terhitung saat penetapan pasangan calon oleh KPU. Bisa bulan Februari atau Maret, kita belum terima instruksi dari Bawaslu," kata Riky.
Mantan Ketua KNPI Kota Pariaman itu menyebut, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 44 tahun 2015 junto Permendagri nomor 51 tahun 2015 tentang mekanisme dana hibah, lembaganya selain dituntut sukses dalam pelaksanaan pengawasan pemilu juga harus sukses dan tertib secara administrasi.
"Target kita oleh Bawaslu pusat selain sukses dalam pengawasan pemilu juga dapat meraih WTP dari BPK RI. Artinya tugas kita tidak hanya sekedar pengawasan tetapi mesti bertanggungjawab terhadap anggaran yang kita gunakan untuk melaksanakan tugas sebagai pengawas," pungkasnya.
Di akhir sesi kegiatan malam (Sabtu) itu langsung diserahkan reward kepada empat Panwascam berprestasi atau berkinerja terbaik se Padangpariaman. Panwascam Kecamatan Patamuan berhasil meraih posisi utama, diikuti Panwascam Batang Anai posisi kedua dan Panwascam Batang Gasan dan Lubuk Alung di posisi tiga dan empat.
Masing-masing Panwascam berhak menerima piagam, pin emas dan tabanas dari Panwaslu Kabupaten Padangpariaman.
Penyematan pin emas dan penyerahan piagam kepada Panwascam berprestasi itu ditunaikan oleh Kapolres Padangpariaman diwakili Kasat Reskrim, Dandim 0308/Pariaman atau yang mewakili, Bupati Padangpariaman (diwakili), Ketua PWI Pariaman dan dari unsur Panwaslu Kabupaten Padangpariaman.
"Bangga sekaligus berterima kasih kepada Panwaslu karena telah memilih Patamuan. Kunci keberhasilan kita karena kekompakan dan membangun sinergitas dengan seluruh satkeholder tingkat kecamatan dalam menjalankan tugas," kata Darwisman, Ketua Panwascam Patamuan.
Dia mengaku, profesi yang digelutinya sebagai seorang wartawan sangat membantu saat melakukan tugasnya sebagai ketua Panwascam.
"Aplikatif di lapangan karena dukungan profesi saya sebagai seorang wartawan," kata Darwisman yang juga merupakan pengurus PWI Pariaman ini.
OLP
