Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman bersama Panitia Pemilihan Suara (PPS) tingkat desa/kelurahan menggelar acara sosialisasi pelaksanaan Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) gubernur wakil gubernur Sumbar di 16 desa/kelurahan secara serentak se-Indonesia yang akan digelar nantinya pada tanggal 9 Desember 2015 mendatang, seperti yang terlihat di Desa Bato Kecamatan Pariaman Timur, Senin (23/11).
Sosialisasi yang diketuai oleh Hendri, Ketua PPK Pariaman Timur itu adalah merupakan upaya untuk semua masyarakat yang telah memiliki hak pilih dapat melakukan pencoblosan pada saat Pilkada berlangsung dan tidak golput.
Sebelumnya pihak PPK Pariaman Timur yang beranggotakan Suryani, Desrianto juga telah mengagendakan sosialisasi tahap I terhadap 16 desa/kelurahan yang menitik beratkan terhadap Pemilih Pemula, Majelis Ta’lim dan Pemilih Lansia. Sedangkan pada tahap II sosialisasi lebih mengarahkan kepada masyarakat petani yang berada di seputaran wilayah pertanian.
Suryani, salah seorang anggota PPK Pariaman Timur mengungkapkan bahwa tujuan melaksanakan sosialisasi adalah untuk menghimbau para petani untuk ikut berpartisipasi memberikan hak suaranya dalam pelaksanaan Pilkada serentak, termasuk ibu-ibu rumah tangga yang lokasi rumahnya berada di area pertanian seperti di sawah dan di dalam kebun.
Ia juga menjelaskan beberapa materi menyangkut Pilkada yang disampaikan di salah satu warung yang berada di Dusun Sawahlanggar Desa Bato tentang pentingnya pemilu, penyelenggara Pilkada, tahapan Pilkada dan peserta Pilkada, pemutakhiran data pemilih, menjadi pemilih tetap, serta dilengkapi dengan simulasi pencoblosan surat suara. Semua materi tersebut disampaikan secara santai dalam suasana keakraban.
Acara sosialisasi ini juga turut dimeriahkan oleh permaianan Gandang Tassa oleh siswa Sekolah Dasar (SD) Desa Bato.
Sementara itu, Uncu yang merupakan seorang petani sawah yang ikut dalam sosialisasi ini berharap agar kegiatan itu dapat diadakan setiap tahunnya sehingga pemahaman tentang Pilkada dan Pemilu dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia, khususnya bagi kaum buta huruf dan masyarakat daerah pelosok dan menjadi suatu hak yang harus dilakukan dalam mendapatkan pemimpin yang cerdas dan berwibawa.
