Upacara Peringatan Hari Kesadaran Nasional (HKN) yang dilaksanakan tanggal 17 April 2015 kali ini sebagai pelaksana adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Padangpariaman.
Upacara yang dihadiri oleh seluruh Forum Komunikasi Pimpinann Daerah, para pejabat Eselon II, III, IV dan seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padangpariaman ini berlangsung Khidmat.
Wakil Bupati Padangpariaman Drs. H. Damsuar, MM, bertindak selaku Inspektur Upacara menyampaikan bahwa bulan April ini adalah bulan yang sangat bersejarah di bidang kesehatan.
"Untuk itu saya mengucapkan selamat Hari Kesehatan Sedunia yang jatuh pada tanggal 7 April, Hari Anak Balita 8 April, Hari Demam Berdarah 22 April dan Hari Imunisasi yang jatuh pada tanggal 24 April," kata Wabup.
Kata dia, Padang Pariaman Sehat (PPS) adalah paradigma sehat dalam pelayanan kesehatan di Padangpariaman dimana sebelumnya bidan desa dan semua petugas kesehatan lainnya hanya menunggu masyarakat di Puskesmas, sekarang menjemput bola dengan mengunjungi rumah warga setiap harinya, dengan tujuan menanyakan apakah ada keluarga yang bermasalah kesehatannya, jika ada langsung diobati apabila perlu dirujuk ke rumah sakit. Seluruh biaya di tanggung oleh pemerintah.
Program PPS, lanjut dia, melibatkan seluruh pihak dalam menjangkau masyarakat yang tak terjangkau dalam pelayanan kesehatan. Seluruh lintas sektor ikut berpartisipasi aktif contohnya Wali Korong, Wali Nagari, Camat berperan dalam pengurusan kepesertaan Jaminan Kesehatan pada BPJS Kesehatan dan bantuan Badan Amil Zakat. Jadi si pasien tidak perlu untuk mengurus segala bentuk proses administrasi.
Daia menuturkan bahwa integrasi pelayanan kesehatan yang terdiri dari 17 kecamatan, 444 korong/desa, 295 orang bidan puskesmas dan 317 orang bidan di desa dengan total bidan sekitar 612 orang bidan yang tersebar di 25 Puskesmas. .
PPS telah disosialisasikan dan dilaksanakan sejak bulan Juli tahun 2014 yang lalu dan sudah dicanangkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia pada tanggal 20 Februari 2015 bersama Bupati Padangpariaman.
Setiap bidan desa yang mengunjungi rumah masyarakat tersebut, ungkapnya, dibekali dengan buku kendali yang ditandatangani oleh pemilik rumah. Setiap bulan buku kendali tersebut direkap sebagai bahan evaluasi oleh Dinas Kesehatan.
"Pemerintah Kabupaten Padangpariaman memiliki komitmen yang tinggi terhadap pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin. Tidak ada masyarakat miskin yang tidak berobat karena tidak mempunyai biaya, itu tekad kita," tegasnya.
Saat ini, tambahnya, Pemkab Padangpariaman sedang melaksanakan Outbreak Response On Immunization (ORI) atau Imunisasi Difteri. ORI ini untuk memberikan perlindungan kepada kelompok rentan sehingga dapat memutuskan rantai penularan dari penyakit difteri.
"Pada bulan April ini sedang dilaksanakan ORI tahap II yang bertepatan pula dengan bulan imunisasi tepatnya jatuh pada tanggal 24 April 2015 yang akan datang. Kemudian 6 bulan berikutnya akan dilakukan ORI tahap III," lanjutnya.
Sasaran pemberian imunisasi ORI di Kabupaten Padangpariaman, urainya, untuk anak 2 bulan sampai dengan 15 tahun adalah sebanyak 137.014 orang. Pelaksanaan ORI yang berkualitas, penyakit difteri yang telah terjadi di kota Padang tidak menular ke Kab. Padangpariaman.
Untuk diketahui, dari data Dinkes Padangpariaman, sekitar 317 kasus penyakit yang di temukan oleh bidan desa beserta jajarannya di lapangan diantaranya terkait kesehatan ibu dan anak seperti kasus gizi buruk.
Sejak tahun 2007, dari data tersebut, pemerintah Padangpariaman sudah memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakatnya, terutama masyarakat miskin dan orang tidak mampu. Pada keadaan tahun 2015 ini ada sekitar 205.273 jiwa (51,3%) sudah mempunyai jaminan kesehatan BPJS Kesehatan, yang terdiri dari 45.167 orang peserta mandiri, 138.633 orang PBI APBN (Jamkesmas) dan 21.673 orang dijamin oleh Pemerintah Kabupaten Padangpariaman (Jamkesda).
"Saat ini, kita patut bersyukur bahwa sejak 1 Januari 2014, BPJS Kesehatan telah berfungsi menjalankan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai satu kesatuan Sistem Kesehatan Nasional (SKN)," kata Damsuar lagi.
Selain mendorong kepesertaan mandiri, lanjutnya, Pemkab telah menyediakan bantuan iuran bagi seluruh masyarakat miskin, dan secara bertahap menggabungkan semua sistem pembiayaan kesehatan dari daerah agar memenuhi asas-asas portabilitas dalam payung JKN dan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).
Dari sisi pelayanan, sebutnya, ketersediaan fasilitas terus ditingkatkan dan sistem rujukan berjenjang pun terus dibangun secara bertahap untuk menjamin efektivitas dan efisiensi pembiayaan serta mutu pelayanan. Bagi masyarakat miskin yang belum terdata kepesertaan sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) atau tidak mampu dengan biaya karena jatuh sakit, maka dibantu oleh BAZNAS Kabupaten Padangpariaman.
"Keadaan akhir tahun 2014 masyarakat Padangpariaman yang telah mendapatkan bantuan dana untuk pengobatan dari BAZNAS Kabupaten berjumlah sekitar 190 orang," tutup Damsuar.
HS/OLP
