Posisi geografi Indonesia sebagai negara kepualauan yang cukup luas membentang dari Sabang sampai Merauke, dihadapkan pada masalah-masalah koordinasi dan pengawasan keuangan daerah. Management pengawasan pusat terhadap daerah masih membuka peluang terhadap praktek korupsi. Sehingga, praktek korupsi dalam management program-program pembangunan fisik masih saja terjadi. Lembaga atau institusi pengawas internal maupun ekternal serta pembentukan KPK di daerah belum juga membebaskan praktek-praktek korupsi dalam pengelolaan anggaran pemerintah daerah.
Jumlah pembiayaan pembangunan daerah mengalami peningkatan. Transfer anggaran dari pusat ke daerah, melalui program DAK (Dana Alokasi Khusus) atau DAU ( Dana Alokasi Umum), serta dana investasi belum juga mampu meningkatkan pembangunan daerah sesuai dengan target atau kebutuhan program.
Permasalahan-permaslahan ini telah membuat ketimpangan pembangunan pusat dan daerah belum juga teratasi dengan maksimal. Ketimbangan kegiatan, nilai dan skala pembangunan atara daerah dan pusat meninggalkan persoalan keadilan, meski telahd ditetapkan fasilitas anggaran untuk otonomi daerah dan otonomi khusus.
Hal ini membuat Jokowidodo mendalami masalah-masalah prinsip pemerintah yang bersih, efisein, efektif, terbuka atau prinsip clean atau good government yang belum menjadi budaya dalam proses –proses kegiatan pemerintah.
Untuk itu, Jokwi kelak akan menerapkan sistem e-government atau satu pintu. Sehingga proses birokrasi tidak berbelit, dan tidak membuka peluang untuk melakukan praktek suap-menyuap antarpihak yang terlibat dalam urusan birokrasi.
Dengan fakta empiris yang sudah dilakukan saat menjadi Walikota Solo serta praktisi eksportir meubel yang dinilai sukses melalui penerapan e-government, Jokowi juga bertekad menerapkan sistem ini dalam pemerintahannya, karena dianggap efektif untuk mengontrol kinerja dan pembangunan daerah yang memiliki rentang geografis yang luas, antarpulau yang sulit dijangkau oleh transportasi darat dan laut.
E-GOVERNMENT JOKOWI
E-Government merupakan penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan publik yang berkaitan dengan urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan (Riyanto). E-Government dapat diaplikasikan dalam lembaga legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal.
Model aplikasi Government-to-Citizen pemerintah ke masyarakat, atau Government-to-Customer (G2C), Government-to-Business (G2B) serta Government-to-Government (G2G) (pemerintah ke pemerintah). Keuntungan aplikasi ini, peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik, cepat dan tepat sasara sebagai pelayanan publik modern.
Kemajuan tekhnologi komunikasi dan informasi membuat e-government dapat diterapkan dalam pemerintahan untuk membangun transparansi.
Seperti halnya yang akan diterapkan oleh Jokowi melalui beberapa program seperti e-audit, e-budgeting, e-purchasing, dan berbagai program terkait penunjang kontrol pemerintahan secara digital yang menjangkau keseluruhan transparansi informasi dan pelayanan publik dari seluruh daerah bahkan hingga ke pelosok daerah di Indonesia.
Sebagai contoh, kontrol keuangan pemerintah daerah melalui e-audit dapat dilakukan oleh pemerintah pusat secara terus menerus dan berkesinambungan tanpa harus langsung berada ditempat. Hanya dengan menggunakan computer tablet atau telepon pintar (smartphone), keuangan pemerintah daerah dapat langsung terakses oleh pemerintah pusat kapanpun dan dimanapun.
Penerapan e-government ini pernah dilakukan oleh Jokowi dalam masa pemerintahannya di kota Solo dahulu dan terbukti dengan penerapan ini Jokowi berhasil memperoleh penghargaan dari Kementerian Komunikasi dan Informasi pada Juni 2012 dalam menerapkan sistem e-government dalam pemerintahannya di Solo.
Miniatur efektifitas penerapan e-government telah teruji dan berhasil dalam skalan pemerintah daerah seperti di Kota Solo yang sudah dirasakan. Nah, jika terpilih sebagai presiden dalam 9 Juli mendatang, Jokowi bermaskud menerapkan kembali sistem e-government ini dalam skala nasional.
Sementara menurut beberapa pakar ahli tekhnologi bahwa program e-government tersebut belum efektif untuk langsung diterapkan dalam pemerintahan di Indonesia. Hambatannya:
1. Ketidaksiapan Tekhnologi dan Informasi di berbagai daerah untuk menunjang e-government. Aplikasi penerapan e-government memerlukan waktu dan kesiapan—rekayasa sosial untuk dapat menunjang keseluruhan infrastruktur penunjang. Sebab tentunya berbeda dengan kota Solo yang memang tidak seluas Indonesia sehingga cukup mudah untuk membangun infrastrukturnya. Mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan dengan multikepentingan yang harus diakomodir disamping untuk kesiapan infrastruktur.
2. Sumder Daya Manusi (SDM) penunjang yang mampu melaksanakan e-governmeent dalam tekhnologi baru pemerintahan. Keterbatasan infrastruktur daerah membuat SDM yang mampu menunjang peningkatan SDM di daerah, khususnya untuk bidang tekhnologi komunikasi dan informasi.
3. Efektifitas penerapan e-government hanya mamapu dilaksanakan terhadap kota-kota maju, kota-kota yang sudah terbiasa bersabahat dengan internet dan dunia mayat. Kondisi daerah-daerah di Indonesia masih yang memilki keterbatasan dalam sarana komunikasi, terutama daerah-daerah pedalaman, sehingga e-government ini hanya efektif bila dilaksanakan di kota-kota maju yang berkembang seperti Ibukota Jakarta, Bandung, Surabaya, dan sejumlah kota-kota besar di Indoensia. Tentunya, efektifitas dari e-government ini saat ini boleh jadi belum mampu menjangkau daerah-daerah yang ada di pedalaman yang masih tertinggal akan kemajuan infrastrukturnya.
Setelah kita kaji, program e-government ini memiliki manfaat yang cukup bagus bila diterapkan dalam membangun transparansi negara, namun membutuhkan kajian lebih lanjut bagi Jokowi apabila bermaksud menerapkan e-government. Sebab, belum semua daerah memiliki kesiapan infrastruktur dan SDM yang bisa diandalkan.
Bila sudah melalui berbagai tahap persiapan, tentu e-government sangat memungkinkan untuk diterapkan terutama persiapan infrastruktur dan SDM penunjang. Sebab hanya dengan e-government ini kontrol pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah dapat dilakukan dengan efektif tanpa harus mengeluarkan biaya yang lebih banyak untuk mendatangi satu persatu daerah di Indonesia dan dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun.
Singkat kata, e-government ini dapat menunjang hobi “blusukan” Jokowi tanpa harus mengeluarkan anggaran biaya perjalan dinas atau negara untuk mendatangi satu per satu daerah di Indonesia. Sehingga pengelolaan pemerintahan berpijak pada prinsip-prinsip clean government dan good government, untuk mencegah kebocoran anggaran.
Rizviany Saputri, tempokini.com
